Gabung BRICS, Luhut Tak Masalah Indonesia Beli Minyak dari Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melihat ada sejumlah potensi yang bisa didapat Indonesia, dengan bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Termasuk dalam melakukan impor minyak Rusia. 

Luhut menilai, Pemerintah RI bisa saja mengubah kebijakan dengan membeli minyak impor dari Rusia. Menurut dia, jika itu secara hitung-hitungan masuk, Indonesia semustinya berhak mendatangkan produksi minyak Rusia.   

"Ya ke mana saja kalau kita menguntungkan Republik, kita beli. Kalau kita ada dari bulan pun udah kita beli. Sepanjang itu tadi menguntungkan Republik," tegas Luhut sesuai konferensi pers perdana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Namun, Luhut turut memberi catatan agar pemerintah tidak sembrono dalam membeli minyak impor Rusia. Menurut dia, Indonesia juga harus bernegosiasi dengan negara lain agar kebijakan itu tidak menimbulkan masalah.  

"Kalau itu bisa kita bicarakan kepada beberapa negara lain, ya kenapa tidak. Kalau kita dapat lebih murah USD 20-22 per barel, kenapa tidak? Tapi kita tentu hati-hati, melihat ini dengan bagus aja," pintanya. 

Selain keuntungan, Luhut meminta pemerintah juga harus berhati-hati dengan status baru Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Masalahnya, kondisi geopolitik dan situasi ekonomi dunia kini sedang tidak baik-baik saja.  

Ia mencontohkan persoalan energi di Uni Eropa, yang timbul akibat Rusia menyetop penyaluran gas ke Benua Biru. Potensi masalah juga datang dari China, yang tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi. 

Kemudian, Luhut juga mewaspadai rencana kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump, yang berencana mendongkrak tarif tinggi untuk barang-barang dari China. 

"Jadi kombinasi masalah ini betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi salah satu tugas DEN tadi memberikan masukan kepada presiden dalam proses pengambilan keputusan," ujar Luhut. 

Sebelumnya, Indonesia akhirnya diterima menjadi anggota penuh blok ekonomi negara-negara berkembang BRICS. Hal ini diumumkan oleh Brasil yang merupakan ketua dari blok tersebut pada Senin waktu setempat.

Dikutip dari Associated Press, Selasa (7/1/2025), Kementerian Luar Negeri Brasil menyebutkan bahwa pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

Namun, Indonesia dengan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia ini memilih untuk bergabung secara resmi dengan BRICS  setelah pembentukan pemerintahan yang baru terpilih tahun lalu.

“Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata pemerintah Brasil dalam sebuah pernyataan.

“Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada tahun 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung.

Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

Organisasi ini dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok G7, yang terdiri dari negara-negara maju.

Namanya berasal dari istilah ekonomi yang digunakan pada awal tahun 2000-an untuk menggambarkan negara-negara berkembang yang diperkirakan akan mendominasi ekonomi global pada 2050.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI pada Senin (2/12/2024) membahas sejumlah agenda, salah satunya mengenai tahapan Indonesia untuk bergabung bersama BRICS.

Menurut Menlu Sugiono, ada mekanisme suatu negara diterima jadi anggota BRICS.

 "Pertama kita menyampaikan intentions kita untuk bergabung dengan BRICS. Kemudian dicatat sebagai negara yang tertarik atau interested country," kata Menlu Sugiono dalam paparannya.

"Dari situ nanti dibahas oleh BRICS members menjadi prospective member. Kemudian nanti ada tahapannya lagi: invited member. Yang berikutnya adalah member state."

Menurut Menlu Sugiono, saat Indonesia menghadiri KTT di Kazan ada kondsi yang berbeda bahwa ada yang disebut dengan istilah partner.

"13 partner countries. Ini sebelumnya belum pernah ada. Namun, ini bisa saya sampaikan di sini bahwa excitement untuk menerima Indonesia itu ada dan saya kira sangat besar. Secara umum tidak ada keberatan."

"Kurang lebih dua bulan lalu bahwa saya mendapat informasi negara negara BRICS itu tidak berencana menerima negara baru sebagai anggota."

"Tetapi kita menyampaikan intensi kita bergabung dengan BRICS, original members ini semuanya menyambut baik bahkan saya juga sempat bicara dengan Presiden Putin dan Menteri Luar Negeri Laprov bahw mereka akan membantu Indonesia ke BRICS dan bisa mempercepat prosesnya."