Liputan6.com, Jakarta Mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025, PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan tambahan fakultatif LPG 3 kg secara nasional, dengan total lebih dari 9 juta tabung.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, konsumsi atau permintaan atas kebutuhan LPG 3 kg pada libur panjang ini sedang tinggi. Sehingga penyaluran tambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di berbagai wilayah.
Baca Juga
"Pertamina Patra Niaga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina yang telah menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar pangkalan resmi dapat diakses dengan menghubungi Pertamina Call Center 135," jelasnya, Selasa (28/1/2025).
Advertisement
Heppy menambahkan, Pertamina juga meminta pangkalan LPG 3 kg untuk memprioritaskan pembelian dari rumah tangga guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.
"Tidak hanya LPG 3 kg, LPG non-subsidi seperti Bright Gas juga kami sediakan dalam jumlah cukup di berbagai outlet resmi dan modern, termasuk layanan antar Pertamina Delivery Service (PDS). Masyarakat tidak perlu khawatir," pungkas Heppy.
Sokongan Impor
Adapun pemenuhan konsumsi LPG 3 kg saat ini masih belum bisa terlepas dari sokongan impor gas bumi. Namun, Presiden Prabowo Subianto tak lagi ingin Indonesia terlalu banyak melakukan impor LPG. Lantaran setiap tahunnya, angka impor gas bumi yang dicairkan mencapai 7 juta ton.
Hal tersebut dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seusai rapat perdana Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu.
"Menyangkut LPG, LPG kita ini kan konsumsi 8 juta ton per tahun. Konsumsi kita itu dalam negeri. Industrinya yang kita bangun. LPG kita cuman 1,4 juta ton. Impor kita sekitar 6-7 juta ton per tahun," bebernya.
Instruksi Prabowo
Bahlil mengatakan, dirinya telah mendapat arahan langsung dari Prabowo untuk mempercepat proses pengurangan impor LPG.
Dengan cara membangun fasilitas atau pabrik LPG, dengan memanfaatkan gas yang mengandung propana (C3) dan butana (C4). Pemerintah juga akan mendorong gasifikasi jaringan gas (jargas) untuk rumah rakyat.
"Caranya adalah, kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4. Kurang lebih sekitar 1,7 juta ton yang sudah ada. Selebihnya, kita akan dorong pada gasifikasi untuk jaringan gas kepada rumah rakyat," tuturnya.
Advertisement
Negara Rugi Rp 63,5 Triliun
Adapun kerugian negara akibat impor gas LPG diklaim sudah terlalu banyak. Bahlil mencatat, devisa negara yang hilang mencapai Rp 63,5 triliun.
"Industri LPG kita (memproduksi) hanya 1,7 juta ton selebihnya kita impor. Impor kita menyentuh 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam kegiatan Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Bahlil memaparkan bahwa produksi LPG nasional mencapai 1,98 juta metrik ton, sedangkan impor LPG nasional mencapai 6,9 juta ton.
Paparan Bahlil juga menunjukkan, devisa negara yang hilang karena impor LPG mencapai Rp. 63,5 triliun. Angka tersebut berdasarkan asumsi harga LPG USD 580 per ton. Maka dari itu, Pemerintah berencana membangun industri gas untuk melakukan konversi, ungkap Bahlil.
"Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada 1,5-1,2 juta ton yang bisa kita lakukan," jelas dia.
Secara perhitungan, biaya subsidi pemerintah untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Subsidi ini guna menyokong harga gas yang murah dan ramah di kantong masyarakat.
"Harga gas sekarang per kilo Rp 18.000, tapi kita rakyat beli tidak lebih dari Rp 6.000- Rp 5.700 (per kilogram), kalau nambah nambah dikit itu ada gerakan tambahan lah," imbuhnya.