Proyek Infrastruktur Tak Boleh Mangkrak, Ini Bahayanya

Liputan6.com, Jakarta Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan proyek infrastruktur yang telah berjalan meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

Ketua FKJKI, Andi Rukman Karumpa, menekankan bahwa penghentian proyek yang sedang berlangsung dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional.

"Pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang telah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi," ujar Andi dalam pertemuan FKJKI di kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, ditulis Minggu (9/2/2025).

FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi agar akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur lebih mudah. Menurut Andi, kebijakan ini akan membantu sektor konstruksi beradaptasi dengan tantangan ekonomi saat ini dan tetap produktif dalam mendukung pembangunan.

Dukungan untuk Proyek Daerah

Andi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan proyek di daerah. Ia mengajak pemerintah pusat untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan daerah tetap dialokasikan meskipun ada kebijakan efisiensi.

"Pembangunan di daerah tidak boleh terhambat. Pemerintah daerah perlu terus mengalokasikan anggaran agar infrastruktur tetap berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa sektor konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. UMKM di sektor ini siap terlibat dalam berbagai proyek, seperti pembangunan sistem irigasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

"Dalam upaya mencapai swasembada pangan, banyak proyek irigasi, infrastruktur sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dapat dikerjakan oleh pelaku UMKM konstruksi," kata Andi.

FKJKI juga mendorong perusahaan konstruksi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu strategi yang diusulkan adalah pelatihan dan sertifikasi guna memperkuat kompetensi tenaga kerja, sehingga mereka dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

"Kami akan terus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi di berbagai proyek, termasuk proyek swasta dan internasional," ujar Andi.

Selain itu, FKJKI berkomitmen untuk membantu UKM konstruksi agar bisa terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar. "Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN agar UKM dapat tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional," tambahnya.

Sekretaris Jenderal FKJKI, Sigit Adjar Susilo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur vital, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses jalan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif agar sektor konstruksi tetap stabil.

"Kami mendukung visi Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti sekolah dan rumah sakit," ujar Sigit.

Selain itu, Sigit mengusulkan akselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan sektor swasta agar proyek infrastruktur tetap berjalan meski anggaran terbatas.

"Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang memungkinkan pembiayaan inovatif agar proyek-proyek strategis tetap bisa berlanjut," katanya.

FKJKI berharap rekomendasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan efisiensi anggaran.