Banyak Preman di Kawasan Industri, Pemerintah Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap memfasilitasi investor yang menghadapi gangguan preman dari sekelompok organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri.

"Apabila ada hambatan, kami akan memfasilitasi dan mencarikan solusi. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, Kementerian Investasi siap menggelar rapat dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pemerintah daerah, untuk menelusuri akar permasalahan.

"Jika ada ormas yang mengganggu operasional industri, kami akan mengundang para pemangku kepentingan guna mencari solusi bersama. Tugas Kementerian Investasi adalah memastikan proses investasi berjalan lancar dari awal hingga akhir," tegasnya.

Investasi Ratusan Triliun Rupiah Terancam Hilang

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengungkapkan bahwa aksi premanisme ormas telah menyebabkan hilangnya investasi bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan industri.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa ormas sering menggelar demonstrasi di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik. Beberapa pabrik bahkan disegel dan akses keluar-masuk area industri dihalangi.

"Modusnya selalu sama. Mereka melakukan unjuk rasa dan menutup kawasan, sehingga pabrik tidak bisa beroperasi. Bahan baku tidak dapat masuk, barang jadi tidak bisa keluar, yang akhirnya membuat industri mengalami tekanan besar," paparnya.

Investor Jengah dan Mengurungkan Niat

Akibat gangguan tersebut, banyak investor memutuskan hengkang atau mengurungkan niat berinvestasi. Sanny memperkirakan total kerugian akibat kejadian ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

"Bukan hanya industri yang sudah ada dan kemudian keluar, tetapi juga investor yang batal masuk karena permasalahan izin dan gangguan keamanan. Jika diakumulasi, kerugiannya sangat besar," jelasnya.

Menurutnya, banyak pabrikan yang harus menutup operasi meskipun telah menginvestasikan modal besar untuk membangun industri.

"Bayangkan, dalam investasi mereka sudah meminjam uang, membeli mesin teknologi tinggi, dan mencari pasar. Namun, tiba-tiba harus menghadapi gangguan keamanan yang sulit diprediksi," lanjutnya.

Sanny menjelaskan bahwa ormas kerap meminta dilibatkan dalam operasional kawasan industri, meskipun status mereka tidak jelas.

"Awalnya mereka datang untuk audiensi dengan mengatasnamakan putra daerah. Namun, sering kali mereka berasal dari luar daerah dan menuntut bagian tertentu dalam operasional industri," ungkapnya.

Pelaku industri tidak bisa serta-merta memenuhi tuntutan tersebut karena segala keputusan harus melalui proses tender.

Selain meminta jatah pekerjaan, ormas juga sering berebut limbah industri yang memiliki nilai ekonomi, seperti potongan logam dari sektor elektronik dan otomotif. Persaingan ini bahkan kerap berujung pada bentrokan fisik.

"Insiden tawuran akibat perebutan limbah ini sudah terjadi, bahkan hingga melibatkan senjata tajam. Kasus seperti ini pernah didokumentasikan ketika Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam," ujar Sanny.

Sanny menyebutkan bahwa aksi premanisme ormas paling sering terjadi di daerah dengan konsentrasi industri tinggi, seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

"Kasus ini hampir merata di daerah kantong industri. Namun, kawasan industri yang memiliki pengelola relatif lebih aman dibanding kompleks industri yang berada di luar kawasan resmi," katanya.

Ia menambahkan bahwa kawasan industri yang dikelola dengan baik memiliki sistem keamanan lebih ketat, termasuk akses masuk yang terbatas dan pengawasan lebih terstruktur.

"Jika kawasan memiliki pengelola yang baik, maka aksesnya lebih tertutup bagi pihak luar yang tidak berkepentingan," pungkasnya.