Ada Danantara, DPD Minta Sri Mulyani Revisi Target PNBP 2025

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi target pendapatan APBN 2025 yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah munculnya Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta, Nusantara atau BP Danantara.

Diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta, Nusantara (BP Danantara) akan mengelola 65 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

"Pendapatan APBN ini harus diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta Nusantara atau BP Dnantara," kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ahmad menjelaskan, dalam rencana APBN 2025, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak, yang ditargetkan sebesar Rp2.490,9 triliun.

Target ini mencerminkan upaya peningkatan penerimaan pajak sebesar 11,5 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp2.842,3 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp513,6 triliun, meskipun angka ini kini dipertanyakan dengan hadirnya BP Danantara.

Sebelum BP Danantara terbentuk, setoran dividen dari 65 BUMN ke kas negara diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun pada tahun 2024, dengan target untuk 2025 sebesar Rp 6,90 triliun. Jumlah ini berasal dari total aset yang dikelola oleh BUMN, yang diperkirakan mencapai Rp10,402 triliun.

"Jumlah ini akan masuk ke KAS BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus sebesar-besarnya," jelasnya.

Namun, dengan pembentukan BP Danantara, status BUMN yang dikelola oleh badan ini akan berubah. Mereka tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yang artinya penerimaan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari PNBP.

"Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut," ujarnya.

Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menghitung dan merencanakan penerimaan negara, terutama dari sektor PNBP yang sebelumnya diandalkan dari dividen BUMN.

Oleh karena itu, Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya Kemenkeu melakukan revisi terhadap proyeksi PNBP dalam APBN 2025 untuk memperhitungkan perubahan tersebut.

"Karena itu Kemenkeu keperlu merevisi penerimaan PNBP dalam Undang-Undang PBN Penerimaan Negara, harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN," usulnya.

Selain itu, diperlukan solusi pengganti untuk menyokong penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya berasal dari dividen BUMN.

Meski demikian, Nawardi tetap percaya bahwa target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN 2025 telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi, investasi, dan daya saing usaha dalam mendukung penghitungan basis perpajakan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan tak terduga, baik dalam skala besar maupun kecil, perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan ekonomi negara ke depan.

"Selanjutnya, isu aktual yang hangat tapi belum saya yakin belum memperhitungkan tantangan skala kecil dan besar yang datang secara tiba-tiba," katanya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meluncurkan Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, sebuah lembaga investasi yang bertujuan mengelola aset negara secara optimal dan berinvestasi pada proyek-proyek strategis di dalam dan luar negeri.

Lembaga ini diluncurkan pada 24 Februari 2025 dan akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun. Danantara diharapkan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia untuk masa depan, dengan berinvestasi di sektor-sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir.

Nama 'Daya Anagata Nusantara' dipilih secara simbolis. "Daya" berarti energi atau kekuatan, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" mewakili Indonesia. Dengan demikian, Danantara merepresentasikan kekuatan ekonomi Indonesia yang dikelola untuk masa depan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara agar investasi ini memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

Pembentukan Danantara merupakan bagian dari undang-undang baru tentang BUMN yang telah disahkan pada 5 Februari 2025. Lembaga ini akan mengonsolidasikan aset-aset negara yang sebelumnya dikelola oleh berbagai BUMN.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar BUMN, menarik investasi asing, dan memastikan tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien. Presiden Prabowo juga berencana melibatkan mantan presiden dan organisasi keagamaan sebagai pengawas Danantara untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.