Otorita Belum Kantongi Jadwal Groundbreaking ke-9 di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menanti proses peletakan batu pertama (groundbreaking) perdana dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun proses groundbreaking terakhir atau ke-8 dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa akhir jabatannya pada 25 September 2024, dengan total nilai investasi Rp 1,075 triliun. 

Sempat beredar kabar Prabowo bakal melakukan groundbreaking ke-9 di IKN pada awal 2025. Namun, Otorita IKN sejauh ini belum menerima jadwal terkait kegiatan tersebut.  

"Belum ada jadwalnya (groundbreaking IKN ke-9)," ujar Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Otorita IKN menyebut akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal 2025. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, banyak investasi dalam dan luar negeri yang saat ini antre masuk IKN. Namun, pihaknya kemudian memilih 5 proyek baru untuk dilaksanakan groundbreaking, yang datang dari 5 investor dengan sektor yang berbeda.  

"Sekarang ini hitungan kita (nilainya) mungkin hampir Rp 6,5 triliun. Ini kita pilah dulu. Sebenarnya masih banyak sekali (investor lain antre), tapi supaya fokus, maka kita akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda," ungkapnya di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Kalimantan Timur pada Desember 2024. 

Salah satu investor nantinya berasal dari Malaysia, yang akan membangun hunian dengan nilai investasi sekitar Rp 3,9 triliun. 

Kemudian, ada pula investasi untuk membangun hotel bintang 5. Sayangnya, Agung belum bisa menyebut langsung siapa investornya. "Yang hotel karena dia bintang 5, (investasinya) sekitar Rp 1 triliun," imbuhnya.

Selain itu, ada juga groundbreaking investor yang bakal menanamkan modal untuk membangun gedung perkantoran di IKN. Nilai investasinya sekitar Rp 1,4 triliun. 

"Jadi ini ada investor yang akan bangun perkantoran, tapi ada komersial areanya. Sehingga nanti, kementerian enggak perlu bangun kantor sendiri, tapi dibangunin swasta. Jadi kementerian ini bisa menyewa, tanpa harus dia punya gedung sendiri," ungkapnya. 

Salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) pun diklaim akan segera membuka kampusnya di IKN, dengan investasi Rp 150 miliar. Namun, Agung belum bisa membocorkan nama universitas negeri tersebut.  

Tak ketinggalan, pengusaha retail yang berjejaring di sektor rumah makan Padang sebagai unit usahanya pun akan segera membuka gerai di Ibu Kota Nusantara.

"Nah, retailnya ini dalam bentuk restoran, ada rumah makan Padang. Jadi ini yang saya masih kangen kalau lagi di sini, cari rumah makan Padang. Dan akan ada rumah makan Padang yang bakal mulai groundbreaking," tuturnya.

Tak Jalan Maksimal

Sayangnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah untuk meninjau kembali investasi proyek di IKN. Lantaran, banyak yang sudah groundbreaking tapi proyeknya dinilai tak jalan maksimal.

Ara menerangkan, hal itu sudah dibahas langsung bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri terkait lainnya. Utamanya, menyoroti proyek investor swasta di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit," kata Ara di Istana Negara, Jakarta pada, 21 Januari 2025.

Dia mengatakan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga setuju untuk meninjau ulang para investor swasta di IKN. Salah satunya mempertanyakan kelanjutan proyek yang sudah di-groundbreaking.

"Tadi saya sudah diskusikan Pak Bas juga setuju, direview yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," tutur dia.

Ara menuturkan, nantinya proyek bisa dialihkan kepada pihak yang memang serius menggarap proyek. Terutama berkaitan dengan waktu pengerjaan konstruksi di Ibu Kota baru tersebut.

"Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," ungkapnya.

Ara menerangkan, kepastian itu perlu dikantongi pemerintah untuk menjamin kelanjutan proyeknya. Nantinya, pemerintah akan meminta keterangan setiap perusahaan swasta yang menanamkan dana di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu di-review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius," tutur dia.