Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (kemenperin) prediksi sektor industri pakaian muslim tumbuh pesat ke depan. Seiring hal itu, lima negara mayoritas berpenduduk beragam Islam yaitu Turki, Iran, Arab Saudi, Pakistan dan Mesir dijadikan negara tujuan ekspor industri fesyen Muslim yang potensial.
"Dengan adanya peluang pasar dan perkembangan industri fesyen muslim saat ini, kita harus optimistis untuk memaksimalkan penguasaan pasar domestik maupun meningkatkan daya saing kita di pasar global. Kita bisa jajaki negara dengan konsumsi fesyen muslim terbesar seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Pakistan dan Mesir sebagai negara tujuan ekspor yang potensial,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 demikian seperti dikutip dari Antara.
Advertisement
Baca Juga
Dia menuturkan, peluang perkembangan sektor industri pakaian muslim diperkirakan tumbuh pesat beberapa tahun ke depan, serta sejalan dengan berkembangnya pasar ekonomi Islam di dunia.
Advertisement
Merujuk laporan State of Global Islamic Economy 2023-2024 yang dirilis oleh Lembaga DinarStandard menyebutkan pengeluaran konsumen muslim terhadap enam sektor komoditas dapat menembus USD 3,1 triliun pada 2027.
Nilai belanja tersebut tumbuh 4,8 persen dalam kurun waktu lima tahun, jika dibandingkan 2022 yang hanya mencapai USD 2,29 triliun.
"Adapun enam komoditas sektor ekonomi Islam yang diperkirakan tumbuh pesat tersebut, yaitu makanan, fesyen, media dan rekreasi, travel, farmasi, serta kosmetik,” ujar Reni.
Menurut Reni, sektor fesyen muslim menempati posisi kedua tertinggi dengan prediksi konsumsi pada 2027 sentuh USD 428 miliar. Adapun proyeksi konsumsi barang/jasa halal di Indonesia pada 2025, diperkirakan mencapai USD 330,5 miliar.
Produksi Pakaian Jadi
Sementara untuk produk pakaian jadi menduduki posisi tertinggi kedua yang dikonsumsi di pasar syariah Indonesia.
Oleh karena itu, guna memperkuat kemampuan industri fesyen muslim dalam negeri, Reni mengajak seluruh pelaku usaha sektor tersebut untuk mengembangkan produk yang dihasilkan, serta mendorong agar dapat menjalin kerja sama dengan industri pakaian jadi domestik.
“Mengingat tenaga kerja industri pakaian jadi mencapai 2,7 juta pekerja dengan jumlah 569 ribu industri, yang menurut data Profil Industri Mikro dan Kecil 2022 dan Statistik Industri Manufaktur Indonesia tahun 2022, hal ini akan mendukung industri modest fesyen lokal menjadi tuan di rumah sendiri,” kata Reni.
Advertisement
Geliatkan Manufaktur, Kemenperin Rilis Insentif untuk Kendaraan Listrik hingga Hybrid
Sebelumnya, Pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% berlaku umum mulai 1 Januari 2025, dengan tetap memperhatikan azas keadilan. Hal ini sesuai amanah pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, Pemerintah akan tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN, antara lain bahan makanan, sektor transportasi, pendidikan/ kesehatan, listrik, air, dan jasa keuangan/asuransi.
Sejalan dengan hal ini, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, meliputi rumah tangga miskin, kelas menengah, juga para pelaku usaha, baik UMKM, wirausaha, maupun industri.
Di sektor manufaktur, beberapa insentif disiapkan untuk mendukung para pelaku sektor manufaktur mempertahankan dan meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta untuk menjaga daya beli masyarakat. Insentif diberikan baik untuk supply side maupun demand side.
"Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap sektor manufaktur, termasuk stimulus otomotif yang diketahui sedang mengalami tekanan dari sisi penjualan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024, seperti dikutip Sabtu (21/12/2024).
Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Pembebasan Bea Masuk untuk otomotif bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kelas menengah, juga untuk mendukung transisi energi hijau dan terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Insentif yang diberikan meliputi:
PPN hingga Bebas Bea Masuk
1. PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) sebesar:
·10% bagi Mobil dan Bus Listrik yang memiliki TKDN paling rendah 40%
· 5% bagi Bus Listrik yang memiliki TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.
· Insentif ini dikeluarkan sebagai upaya pengurangan emisi dan importasi bahan bakar fosil, serta mendorong pertumbuhan industri transportasi yang berwawasan lingkungan.
2. Pembebasan Bea Masuk 0% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 15% Ditanggung Pemerintah atas impor CBU/CKD mobil listrik tertentu.
· Insentif ini diberikan kepada pelaku usaha yang berkomitmen untuk memproduksi Kendaraan Listrik di Indonesia.
· Pemberian insentif dalam rangka percepatan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV)
· Pada 2024, terdapat dua industri yang telah menyampaikan komitmen produksi sebesar 122.600 unit, yaitu PT BYD Motor Indonesia sebanyak 100 ribu unit kendaraan merek BYD dan PT National Assemblers sebanyak 4.800 unit kendaraan merek Citroen, 17.200 unit kendaraan merek Aion, dan 600 unit kendaraan merek Maxus.
3. Insentif PPnBM sebesar 3% ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid yang mengikuti program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).
Advertisement
