Ridwan Kamil Singgung Indonesia Belum Punya Pajak Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai belum hadirnya pajak karbon menjadi salah satu kelemahan Indonesia dalam mendorong industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun membandingkan kemajuan yang sudah dibuat oleh negara di Eropa, yakni Denmark dan Norwegia, di mana pajak karbon sudah berlaku dan menjadi salah satu hal yang wajib dipatuhi bisnis di negara tersebut.

"Kelemahan Indonesia ya enggak ada pajak karbon. Jadi perusahaan besar ketika bikin dosa (penggunaan karbon) gak di dipajak-kan," ujar Ridwan Kamil dalam Climate Talk Liputan6 yang disiarkan pada Rabu (26/2/2025).

"Di Denmark dan Norwegia itu perusahaan ada (dikenakan) pajak karbon. Perbankannya bayar pajak karbon karena dia ngasih kredit ke perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, Jadi poin saya adalah negara yang makin advance itu pajak karbonnya tinggi karena bikin dosa (penggunaan karbon). Negara yang mesti kayak kita masa enggak ada pajak? Jadi orang bikin dosa itu enggak merasa bersalah," ia menambahkan.

Salah Satu Solusi

Dalam kesempatan itu, RK juga membagikan salah satu solusi untuk mencegah tanah yang tenggelam akibat perubahan iklim, yaitu dengan membangun bendungan air. 

Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan fasilitas tersebut. "Berapa biayanya buat bikin bendungan dari Jakarta sampai Surabaya? sekitar 800 triliun. Itu merupakan harga yang cukup mahal supaya kota-kota dan kabupaten di Sumatera hingga Jawa tidak tenggelam. Jadi sangat mahal," ujar dia.

Karena itu, RK pun mendorong masyarakat untuk mulai menekan risiko perubahan iklim dengan langkah kecil. Salah satunya, mempelajari dan mencari informasi terkait cara-cara menghitung penggunaan karbon dalam kehidupan sehari-hari.

"Contoh kecil, adalah bagaimana saya ingin carbon trading ini tidak melulu dijalankan bursa korporasi. (Contoh) gampang misal ketika event yang jumlah pesertanya 100 (orang) meregister dirinya untuk mengkalkulasi (penggunaan karbon masing-masing)," imbuh RK.

Sebelumnya, pada Agustus 2024 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok aturan pajak karbon.

"(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Rabu (26/2/2025).

Persiapan pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif.

"Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Dia juga menyoroti mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

"Tapi sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Sri Mulyani.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap).

Namun, belum diketahui kapan kebijakan ini akan mulai diimplementasikan. Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

"Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada," kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil.

"Pengenalan terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi atau sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia,” katanya.