Pengemudi Ojol Gelar Aksi Demo Hari Ini 27 Februari 2025, Ini Tuntutannya

Liputan6.com, Jakarta - Pengemudi atau driver ojek online (ojol) pada hari ini, Kamis (27/2/2025) akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) Raden Igun Wicaksono, mengungkap latar belakang dilakukan aksi demo.

Alasannya karena, Pemerintah sebagai lembaga yang membuat regulasi mengenai tarif ojek online dan potongan biaya aplikasi ojek online dibuat tidak berdaya oleh dua perusahaan platform asing yang berbisnis dan investasi di Indonesia. Salah satu platform yang awal bisnisnya dimiliki oleh perusahaan lokal Indonesia, kini sebagian besar kepemilikan bisnisnya sudah dimiliki oleh investor asing, sehingga saat ini dua perusahaan platform ini merupakan milik asing.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia - Garda Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing yang sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi onlinenya maupun merchant-merchant onlinenya," kata Igun di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurut dia, salah satu bentuk pelanggaran regulasi yang dimaksud oleh Asosiasi ada pada potongan biaya aplikasi, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20%.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan bahwa para pengemudi online dipotong biaya aplikasi hingga hampir mencapai 50%, belum lagi adanya skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif, seperti adanya pilihan skema Aceng (Argo Goceng) dan Slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi.

Dalam aksi demonstrasi yang yang mereka sebut sebagai AKSI OJOL 272, mereka menyampaikan 3 (tiga) tuntutan utama yaitu :

1. Pemerintah berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yangmelanggar regulasi.

2. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10%.

3. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, Slot dan sejenisnya.

Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini.

"Karena jajaran Kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi," ujarnya.

Di sisi lain, Asosiasi juga menduga dan mencurigai ketidak tegasan pihak regulator terhadap platform yang melanggar regulasi, karena ada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat kepada perusahaan platform ataupun adanya aliran "setoran" gratifikasi.

Sehingga pihak perusahaan platform dapat dibilang tidak tersentuh oleh sanksi dan dibiarkan begitu saja mengeksploitasi para pengemudi ojolnya maupun pengemudi online dan merchant-merchant mitra kerjanya.

Mengenai pembuktian kecurigaan Asosiasi atas dugaan TPPU dan gratifikasi dari oknum platform kepada oknum-oknum pejabat Asosiasi serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK dan pihak berwenang lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk mengungkapnya.

"Karena kami Asosiasi tidak memiliki kemampuan dan instrumen penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Namun, apabila Asosiasi ojol menemukan alat bukti, maka pihaknya akan menyerahkan kepada pihak KPK, PPATK dan lembaga hukum yang berwenang untuk menindak lanjuti temuan alat bukti dan pendukungnya.