Pemerintah disarankan untuk mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk mengembargo sapi Australia. Hal itu karena embargo belum tentu menguntungkan Indonesia.
Politisi Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto mengatakan, sebelum melakukan embargo pemerintah harus melihat posisi Indonesia, yang selama ini masih bergantung pada Australia
"Saya kira kalau embargo saya kira belum tentu menguntungkan kita, kita juga harus mengerti posisi kita, oke," kata Prabowo di hotel Borobudur Jakarta Kamis Malam (22/11/2013).
Prabowo menambahkan, aksi pemerintah mereview perdagangan dengan Australia merupakan hal yang wajar, namun meski begitu pemerintah harus tetap menjaga hubungannya.
"Ya tentunya pemerintah yang ambil keputusan, kita lihat saja.Tapi yang paling penting bagi saya suasana sebaiknya kita sejuk, dan hubungan baik harusnya tetap kita upayakan tetap terpelihara," tuturnya.
Terkait dengan aksi penyadapan Australia, Prabowo menganggap aksi penyadapan sudah menjadi hal yang lazim dan Indonesia pun pernah melakukannya.
"Bahwa masalah sadap menyadap, intel menginteli itu sudah dilaksanakan oleh banyak pihak, sudah biasa.Lho, pak Hendropriyono (bekas kepala BIN) sendiri mengakui bahwa Indonesia pernah menyadap Australia juga katanya (tertawa renyah) hahaha," ungkapnya.
Prabowo menyarankan, pemerintah agar lebih waspada terhadap aksi penyadapan yang kian marak seiring perkembangan teknologi.
"Kita yang harus waspada, kita yang harus selalu menjaga security kita.Bahwa semua pihak saling menyadap, itu kan sudah berjalan cukup lama lah. Jadi kalau kita tidak sikapi dan waspada ya pasti akan disadap, itu sudah hukum alam ya,” kata Prabowo.
Prabowo juga menilai, teknologi sekarang telah begitu hebat. Sehingga masalah penyadapan dapat berjalan cukup lama.
“Dalam arti, saya kira semua pihak melakukannya. Yang penting menurut saya, tentunya kita harus tegas, tapi kita juga harus cool, kita harus sejuk, menurut saya," pungkasnya.
Pemerintah masih menimbang-nimbang untuk mengembargo produk Australia. Hal ini terkait dengan aksi penyadapan mata-mata Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan kajian jika keputusan embargo tersebut diambil, yang utama adalah kajian harga bahan pokok yang diimpor dari Australia. (Pew/Ahm)