Diintervensi Pemerintah, 6 Negara Ini Disanksi FIFA

Liputan6.com, Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir, sepak bola Indonesia seperti bola panas. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ikut 'mencampuri' dapur PSSI. Padahal, dalam Statuta FIFA sudah dijelaskan, pemerintah dilarang mencampuri kegiatan sepak bola di negaranya sendiri.

Awal mula konflik ini dimulai dari PSSI yang tidak menuruti instruksi Kemenpora melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merestui kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) --sekarang QNB League-- diikuti 16 tim. BOPI menilai dua klub, yakni Arema Cronus dan Persebaya Surabaya bermasalah dengan administratif dan dualisme.

PSSI sendiri tetap menjalankan kompetisi dengan menurutsertakan Arema dan Persebaya. Hal itu membuat Kemenpora semakin geram dan memutuskan untuk membekukan PSSI pada 18 April silam. Surat bernomor 0137 tahun 2015 dan ditandatangani Menteri Imam Nahrawi menjelaskan tentang sanksi administratif kepada PSSI. Selain itu, apapun keputusan dan kegiatan PSSI dianggap tidak sah.

Keputusan tersebut membuat PSSI terancam mendapat sanksi dari FIFA. Salah satu kerugian terbesar bagi Indonesia jika dihukum FIFA adalah larangan mengikuti turnamen internasional baik di level timnas ataupun klub.

Andai FIFA menjatuhkan hukuman untuk Indonesia pada awal bulan depan, maka Indonesia dipastikan tidak bisa mengikuti SEA Games yang bakal berlangsung akhir Mei.

Sebenarnya tidak hanya Indonesia saja yang mengalami hal seperti ini. Ada beberapa negara yang pernah dihukum FIFA karena campur tangan pemerintah.

Negara apa saja yang pernah disanksi FIFA? Simak ulasannya di halaman berikut!

Yunani
Hukuman: 4 hari

Penyebab: Pada 3 Juli 2006, Federasi Sepak Bola Yunani (EPO) melanggar Statuta FIFA dengan mencampurkan politik ke dunia sepak bola. Mereka pun dihukum FIFA tidak boleh mengikuti turnamen internasional. Namun, empat hari setelah dihukum FIFA, EPO kembali menaati Statuta FIFA.

Kuwait
Hukuman: 1 bulan

Penyebab: Pada 30 Oktober 2007, pemerintah Kuwait mengintervensi pemilihan ketua umum dan pengurus Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA). FIFA pun melarang Kuwait tampil di ajang internasional selama satu bulan.

Nigeria
Hukuman: 2 minggu

Penyebab: Nigeria dihukum FIFA selama dua minggu setelah melanggar Statuta FIFA sebanyak dua kali. Yang pertama terjadi pada 4 Oktober 2010, Federasi Sepak Bola Nigeria (NFF) disanksi FIFA karena adanya campur tangan pemerintah. NFF pun dihukum selama empat hari.

Kejadian kedua terjadi pada 9 Jul9 2014. Pemerintah Nigeria ikut campur ketika menunjuk Ketua Umum NFF. Karena hal itu, NFF disanksi selama sepuluh hari.

Bersambung ke halaman selanjutnya ---->

Peru
Hukuman: 1 bulan

Penyebab: Federasi Sepak Bola Peru (FPF) mendapat sanksi FIFA selama satu bulan pada 25 November 2008. Ketika itu, pemerintah Peru tidak menyetujui pengangkatan Ketua Umum FPF, Manuel Braga.

Brunei Darussalam
Hukuman: 2 tahun

Penyebab: September 2009, pemerintah Brunei Darussalam membekukan BAFA (Federasi Sepak Bola Brunei) dan menggantinya dengan FADB pada Desember 2008. Karena hal itu, Brunei disanksi FIFA selama dua tahun. Asosiasi pimpinan Sepp Blatter baru mencabut sanksi pada Mei 2011 setelah merestui federasi sepak bola Brunei yang baru NFABD.

Ethiopia
Hukuman: 10 bulan

Penyebab: Pemerintah Ethiopia melengserkan Ketua Umum EFF (Federasi Sepak Bola Ethiopia) pada Januari 2008. Masalah tersebut membuat FIFA menghukum Ethiopia selama 10 bulan. Pada November 2008, hukuman tersebut dicabut FIFA karena Ethiopia telah menunjuk Ketua Umum EFF tanpa campur tangan pemerintah.

Baca sikap Menpora, Imam Nahrawi jika Indonesia disanksi FIFA di halaman selanjutnya!

Menpora Imam Nahrawi mengatakan siap bertanggung jawab atas pembekuan PSSI. Bahkan, dia telah mengirim surat kepada Sepp Blatter yang menjelaskan tentang kondisi sepak bola di Tanah Air.

"Kita sudah kirim surat, tebal banget. Semua penjelasan dari BOPI dan Kemenpora bahwa Statuta FIFA dilaksanakan, kemudian lisensi klub dari FIFA juga dilaksanakan, aturan PSSI juga dilaksanakan," terang Imam kepada Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

"Bicara SIUP, bicara NPWP, bicara kelembagaan sebuah klub, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi klub menurut aturan FIFA, AFC, maupun PSSI. Itu ada semua di situ. Ternyata, setelah kita ketahui, mereka tidak ketat memberlakukan aturan itu," lanjutnya.

Bagaimana bila FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia? Imam ternyata belum menyiapkan langkah-langkah bila kejadian buruk itu menimpa Indonesia.

"Jika FIFA menjatuhkan sanksi ke Indonesia, kalau itu jadi pilihan FIFA, ya lihat saja nanti. Kalau pihak FIFA tidak percaya kepada pemerintah kita, ya kita pikirkan berikutnya langkah-langkah mendatang. Sedang kami pikirkanlah, sedang kami rencanakanlah semuanya," terang Imam.

Dengan surat yang dikirimkan ke FIFA, pria berusia 41 tahun tersebut yakin Indonesia tidak mendapat hukuman. "Kalau FIFA benar-benar mau menjatuhkan sanksi, mestinya dari tahun 2013, ketika ada kongres tandingan, ketika ada PSSI tandingan, ketika ada timnas tandingan, tapi apa yang terjadi? FIFA membiarkan saat itu," ujar Imam.  

"Tapi, FIFA juga memberikan solusi agar semuanya bisa kompromi. Sekarang belum apa-apa, kita murni menerapkan Undang Undang. Kalo menerapkan Undang-Undang di negara berdaulat dipersoalkan, kita harus berani dong bilang agar FIFA belajar dan baca Undang-Undang SKN," dia mengakhiri.

Baca juga:

PSSI Dibekukan, Mental Arema Hancur Lebur

7 Pemain Paling Fantastis di Chelsea Musim Ini

7 Pemain Paling Berpengaruh di MU Musim Ini

Rossi Minta Maaf Soal Kecelakaan Marquez