MotoGP di Indonesia Masih Sebatas Angan

Liputan6.com, Jakarta - Gelaran MotoGP 2017 di Indonesia masih sebatas angan-angan. Presiden Joko Widodo menolak Sentul menjadi tuan rumah balapan roda dua bergengsi ini dua tahun mendatang

"Kata Presiden, gelaran MotoGP harus ditinjau ulang, bukan berarti dibatalkan. MotoGP tetap jalan, tapi tidak di Sentul," ucap juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Biaya renovasi Sentul yang melambung menjadi alasan orang nomor satu di Republik Indonesia agar adu kebut roda dua bertaraf dunia ini perlu dikaji ulang. Merombak Sentul diperkirakan menelan biaya hingga Rp 200 miliar. Itu sudah termasuk biaya penyelenggaraan dari 2017 sampai 2019. Pemerintah sendiri pun enggan mengucurkan dana lebih besar karena sirkuit tersebut milik swasta, bukan negara.

Gatot menjelaskan, soal renovasi ini sulit mencari model bisnis yang tepat. Simulasi dari beberapa sudut sulit dilakukan,"Sebab berpotensi melanggar aturan," kata Gatot.

Selain merenovasi sirkuit, Indonesia harus menyetor sejumlah uang yang nilainya 23,4 juta euro atau sekitar Rp 351 miliar kepada pemegang hak komersial MotoGP, Dorna Sports sebagai uang tanda jadi.

Dua opsi alternatif langsung disiapkan pemerintah agar MotoGP Indonesia terealisasi. Pertama menyulap kawasan SUGBK menjadi sirkuit dan menunjuk sirkuit di Palembang agar bisa ambil bagian. Bahkan, opsi membuat lintasan baru di Jawa Barat sempat mengemuka.

Semua pilihan tersebut mengandung risiko yang cukup besar. Bahkan, Ikatan Motor Indonesia (IMI) tidak memberikan lampu hijau terhadap pilihan pertama yakni membangun sirkuit jalan raya di kawasan SUGBK. 

Menurut IMI, panjang lintasan 4,2 kilometer dengan trek lurus 900 meter di tambah beberapa tikungan. "(Kawasan) SUGBK tidak reliabel untuk itu," kata Gatot. IMI melalui Ketua Sadikin Aksa meminta semua pihak agar jangan memaksakan balapan jalan raya seperti di Singapura atau Monaco. "Kalau untuk MotoGP peruntukan sirkuit murni untuk balapan."

Mengenai sirkuit di Palembang, Ketua KOI Erick Thohir belakangan juga tidak memberikan restu karena sirkuit tersebut kekurangan lahan.

Mahalnya gelaran MotoGP di Indonesia membuat Mentri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Mentrik Koordinator Bidang Pembangunan dan Kemanusiaan (PMK), Puan Maharani meminta Kemenpora mengkaji ulang rencana untuk menggelar MotoGP di Indonesia.

"Lalu, keuntungannya apa dengan mengeluarkan uang sekian ratusan miliar tupiah, benefit-nya apa? Semuanya harus dengan data yang konkret," ujar Gatot menyinggung hasil rapat di Gedung Kementrian PMK Jumat (29/1/2016) kemarin.

Sementara itu, Direktur Sentul Tinton Soeprapto belum mau menyerah soal kemungkinan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam kalender MotoGP.

Ayah dari mantan pembalap nasional Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto ini masih berharap peran swasta menyusul sikap pemerintah agar Sentul dan MotoGP di Indonesia dikaji ulang. 

Tinton menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah meminta APBN (Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara) untuk merenovasi sirkuit Sentul. Renovasi Sentul menggunakan dana dari swasta. "Sentul tidak pakai dana APBN. Sifatnya sewa. APBN masuk swasta itu tidak mungkin," kata Tinton ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (27/1/2016).

"Saya hanya menawarkan saya punya sirkuit. Mau dipakai ya terserah. Tapi tolong diperbaiki. Kalau ada yang perbaiki sifatnya sewa. Kalau tidak bisa, kami akan perbaiki sendiri. Murni swasta," ujar Tinton.