Soal SUGBK, Erick Thohir Minta Persija Koordinasi dengan Inasgoc

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Panitia Asian Games (Inasgoc), Erick Thohir menjawab masalah kandang Persija untuk gelaran Liga 1 dan AFC Cup yang menjadi polemik selama ini. Macan Kemayoran dilarang menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan stadion-stadion yang berada di Jabodetabek.

Persija tak boleh menggunakan semua stadion yang berada di sekitar Jabodetabek mulai 1 Mei 2018. Hal ini dikarenakan semua stadion akan digunakan untuk Asian Games 2018, Agustus mendatang.

Erick Thohir mengatakan, Inasgoc bukan tidak memperbolehkan Persija menggunakan SUGBK atau stadion lainnya. Erick menyebut Persija kurang berkoordinasi dengan PSSI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Bukan tidak boleh. Kita tahu kalender Asian Games ini sudah beberapa tahun lalu. Pengelolaan Asian Games bukan hanya Inasgoc atau Erick Thohir, ada PUPR yang membangun. Kita juga bekerja sama dengan cabang-cabang olahraga, seperti PSSI," kata Erick Thohir di Senayan City, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Kami bukan tidak membolehkan, tapi ini harus dikoordinasikan. Event Asian Games bukan dadakan, kita sudah tahu sejak empat tahun lalu. Yang kita minta itu, Persija berkoordinasi dengan PSSI dan Inasgoc karena jadwal Liga 1 baru keluar," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, pihaknya tidak menyalahkan operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang terlambat membuat jadwal pertandingan. Dia hanya meminta Persija untuk melakukan koordinasi.

"Saya tidak bilang menyalahkan PT LIB. Saya hanya bilang koordinasi antara semua yang terlibat. PSSI juga bertanding di Asian Games. Saya punya Satria Muda, mereka juga tidak bisa semena-mena menggunakan Istora. Semuanya harus koordinasi," ucap pria yang juga Presiden Inter Milan itu.

Dia juga menyindir soal koordinasi buruk yang biasa terjadi di Indonesia. Hal ini, menurut Erick Thohir menjadi penyebab utama Persija kesulitan bermain di SUGBK.

"GBK kosong tanggal 1 Mei? PUPR itu ada partner, contohnya perusahaan BUMN. Setelah renovasi itu ada waktu enam bulan untuk perawatan. Nah itu tanggung jawabnya harus jelas," katanya.

"Jangan sampai ada apa-apa malah hilang. Seperti kemarin kejadian Piala Presiden, menteri PUPR langsung membetulkan. Di Indonesia itu yang paling jelek koordinasi dan komunikasinya," ujar Erick Thohir mengakhiri.