Cek Fakta: Tidak Benar IDI Tolak Vaksinasi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial kabar penolakan IDI pada vaksinasi covid-19. Kabar itu ramai dibagikan sejak pekan lalu.

Salah satu akun yang mempostingnya adalah akun bernama Faradillh Dillah. Dia mengunggahnya di Facebook pada Minggu (13/12/2020.

Dalam postingannya ia mengunggah tangkapan layar berita berjudul "IDI Menolak Menjadi yang Pertama Disuntik Vaksin, Beranikah Para Menteri Menggantikannya?"

Selain itu ia menambahkan narasi, "IDI aja tolak apa lage kt masyarakat 😅🤣😂# nga mau .."

Aada juga postingan serupa yang diunggah akun Stefanus Kurnianto N. Ia memposting di Facebook dengan narasi:

"IDI tegas tolak divaksin yg pertama▶ausy tolak pake vaksin buatan sendiri▶️vaksin sinovac blm lolos uji klinis n ga dipake di negaranya sendiri. Rkyt tegas minta presiden n mentri2nya yg wajib divaksin duluan,jgn mo jd klinci percobaan"

Lalu benarkah IDI menolak menjadi yang pertama divaksinasi covid-19?

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan berikut ini

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun PB IDI di Youtube. Di sana terdapat penjelasan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Daeng M Faqih dalam video berjudul "Jumpa Pers Seputar Vaksin Covid-19" yang tayang 14 Desember 2020.

"Pemberitaan soal IDI menolak vaksin covid-19 adalah tidak benar. Sikap IDI secara resmi selama ini yang juga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, kami selalu menyampaikan dukungan untuk vaksin covid-19," ujar Dr Daeng dalam video tersebut.

"Untuk program ke depan bahkan kami punya tim khusus untuk mensosialisasikan 3M dan kampanye vaksinasi. Program vaksinasi ini harapan besar bagi kita semua, tidak hanya untuk petugas kesehatan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Vaksin ini alat terbesar kita untuk menurunkan serendah-rendahnya bahkan menghentikan penularan covid-19," katanya menambahkan.

"Kami juga pernah berdiskusi dengan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi bahwa dokter dan petugas kesehatan mendapat prioritas pertama untuk vaksin. Sebab kami termasuk golongan yang rentan," ujarnya.

"Jadi pemberitaan IDI menolak vaksin covid-19 tidak benar. Itu sangat bertentangan dengan sikap resmi IDI."

Ia juga menyebut kesuksesan vaksinasi covid-19 pada masa mendatang merupakan kerja seluruh pihak.

"Kami sangat menyambut baik dan mendukung vaksin, dan butuh kerja bersama bukan hanya dari pemerintah tetapi IDI dan juga media untuk meyakinkan masyarakat."

Link video lengkapnya kami sertakan di sini...

Selain itu ada juga artikel Liputan6.com berjudul "Soal Tolak Vaksin Corona, IDI: Itu Tidak Benar, Kami Tetap Dukung Vaksinasi COVID-19" yang tayang 14 Desember 2020. Berikut isinya:

"Liputan6.com, Jakarta - Menyoal pemberitaan menolak vaksin COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan, hal itu tidak benar. IDI tetap mendukung program pemerintah dalam vaksin dan vaksinasi Corona.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menjelaskan, IDI turut aktif mengkampanyekan Adaptasi Kebiasaan Baru, termasuk protokol kesehatan, manfaat vaksin dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

Bahkan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, Bio Farma, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN).

"Sikap resmi kami, yakni menyampaikan dukungan apresiasi dan menyerahkan kepercayaan kepada BPOM, yang memberi izin atas jaminan, keamanan juga efektivitas vaksin Corona," jelas Daeng saat jumpa pers di Kantor Sekretariat PB IDI, Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM atas dukungan program vaksin dan vaksinasi. Ini yang sudah dilakukan PB IDI."

Upaya IDI juga berdiskusi terkait penerima prioritas vaksin Corona, terutama untuk tenaga medis dan kesehatan.

"Kami sudah mengkampanyekan ke mana-mana soal manfaat vaksin dan vaksinasi kepada masyarkaat. Kami juga berdiskusi dengan Pak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana KPC-PEN," terang Daeng.

"Tentunya, mendiskusikan bagaimana tenaga kesehatan, termasuk dokter mendapatkan perhatian (masuk) prioritas pemberian vaksin Corona yang pertama. Karena petugas kesehatan masuk dalam golongan rentan yang langsung berhadapan dengan pasien."

Atas upaya yang dilakukan IDI, menurut Daeng, pemberitaan yang menulis IDI menolak vaksin Corona tidak tepat dan tidak cocok dengan kerja keras IDI.

"Kami perlu klarifikasi pemberikaan soal IDI menolak vaksin Corona. Bahwa apa yang ada di dalam pemberitaan itu tidak cocok sebagaimana apa yang sudah dilakukan IDI," pungkasnya.

Wakil Ketua PB IDI Slamet Budiarto menambahkan, sejak awal PB IDI mendukung vaksin COVID-19 yang sudah terdaftar dan diberikan izin edar penggunaan oleh BPOM. Kehadiran vaksin menjadi harapan dalam mengendalikan COVID-19.

"Dari awal, PB IDI mendukung vaksin yang sudah teregister BPOM. Harapan kita bersama pada vaksin, selama vaksin aman dinyatakan BPOM, ya kami mendukung vaksin," tambahnya.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena tenaga kesehatan diprioritaskan pertama dalam penyuntikan vaksin."

Sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan, baik 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak) sampai manfaat vaksin Corona terus dilakukan IDI. IDI pun punya Tim New Normal, yang juga diketuai Slamet.

"Tim New Normal IDI ini mensosialisasikan dan mengkampanyeankan protokol kesehatan, manfaat vaksin dan vaksinasi Corona. Dukungan upaya IDI semata-mata untuk masyarakat dan NKRI agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan," imbuh Slamet."

 Dalam websitenya, IDI juga menulis artikel berjudul "Vaksin di Indonesia Sudah Ada, IDI Optimis: Ini Bisa Hentikan Penularan Covid-19" yang tayang 14 Desember 2020. Berikut isinya:

"Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Daeng M Faqih, SH MH meyakini bahwa program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa menekan penularan kasus atau bahkan menghentikan penularan Covid-19 di Indonesia.

Daeng mengatakan, upaya intervensi penurunan kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dinilai tidak efektif karena setiap hari kasus positif terkonfirmasi terus meningkat dari hari ke hari.

“Program vaksinasi ini harapan besar bagi kita semua, tidak hanya untuk petugas kesehatan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Vaksin ini alat terbesar kita untuk menurunkan serendah-rendahnya bahkan menghentikan penularan Covid-19,” ujar Daeng di kantor Sekretariat PB IDI Jakarta, Senin 14 Desember 2020.

Daeng mengatakan, upaya intervensi penurunan kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dinilai tidak efektif karena setiap hari kasus positif terkonfirmasi terus meningkat dari hari ke hari.

Menurut dia, meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia disebabkan karena masyarakat Indonesia belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

Oleh karena itu, Daeng menyampaikan bahwa program vaksinasi adalah salah satu upaya lain yang diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan penularan kasus Covid-19 di Indonesia yang masih saja terus meningkat.

Keefektifan vaksin dalam menekan penularan kasus Covid-19 di Indonesia tentu sangat tergantung dengan seberapa berhasil program vaksinasi tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Menurut Daeng, program vaksinasi bisa berhasil apabila seluruh masyarakat Indonesia mau berpartisipasi secara aktif untuk melakukan vaksinasi Covid-19 guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Herd immunity terhadap virus SARS CoV 2 penyebab Covid-19 bisa didapatkan asalkan 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia telah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus. Artinya, butuh partisipasi 60 sampai 70 persen dari total penduduk Indonesia yang divaksin agar Covid-19 tidak bisa menular dan kasus penularan terhenti.

Daeng menyatakan para dokter yang tergabung dalam PB IDI siap untuk divaksinasi pertama kali sebagai petugas kesehatan di garda terdepan. Pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pertama kali diberikan pada tenaga kesehatan karena tergolong rentan terinfeksi Covid-19.

Dia menegaskan bahwa para dokter IDI siap divaksin dan mengajak masyarakat agar tidak ragu dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah."

Postingan yang menyebut IDI menolak vaksinasi covid-19 adalah tidak benar. Faktanya IDI mendukung vaksinasi covid-19.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.