Wujudkan Pilkada Damai dengan Menjaga Ruang Digital

Kemenkominfo fokus pada peningkatan partisipasi pemilih, antisipasi isu SARA, dan menjaga ruang digital yang bersih dalam upaya menjaga Pilkada Serentak 2024 tetap damai dan kondusif.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 23 Sep 2024, 15:00 WIB
Diterbitkan 23 Sep 2024, 15:00 WIB
KPU Gelar Simulasi Pilkada 2024
Salah seorang warga memperagakan proses pemungutan suara yang dilaksanakan KPU RI di salah satu TPS wilayah Kukusan, Depok, Jawa Barat. (Liputan.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berfokus mengkampanyekan tiga isu utama dalam menjaga berlangsungnya Pilkada 2024 tetap damai dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Tiga isu utama tersebut adalah peningkatan partisipasi pemilih, antisipasi isu SARA, netralitas, dan menjaga ruang digital yang bersih, serta ketiga meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak serta menolak narasi yang berkaitan dengan isu SARA dan kebencian. Menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif serta menyadari bahwa suara kita berharga untuk memelihara demokrasi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dilansir dari Antara, Senin (23/9/2024).

Menurut Budi, kewaspadaan masyarakat diperlukan di momen-momen menjelang Pilkada 2024 agar masyarakat tidak terjebak ancaman kekacauan informasi termasuk di dalamnya hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

Ia menambahkan bahwa gangguan dan kekacauan informasi didorong oleh tiga elemen utama, yakni agen yang memproduksi informasi, pesan yang disebarkan, dan penerjemah atau audiens yang menafsirkan informasi tersebut.

"Oleh karena itu, sebagai target dari informasi-informasi yang tidak akurat tersebut, masyarakat harus bijak melakukan verifikasi dalam mengonsumsi informasi, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada 2024, agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga pesta demokrasi itu tetap positif," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, sejauh ini jumlah isu hoaks yang beredar terkait Pilkada Serentak 2024 relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.

Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan Pilkada yang berlangsung di periode 2019 hingga 2020, temuan isu hoaks Pilkada sebanyak 80 isu. Sementara, sejak Januari 2023 hingga September 2024, hanya terdapat delapan isu hoaks mengenai Pilkada 2024.

"Jumlah isu hoaks yang ditemukan menjelang 2024 relatif tidak banyak. Kondisi ini perlu terus kita kelola dan jaga, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tetap kondusif, damai, dan terkendali," tutupnya.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya