Mengenal Danantara, Peran dan Fungsinya Bagi Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, pada 24 Februari 2025.

Lembaga ini akan mengelola aset BUMN yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14,615 triliun (dengan kurs Rp 16.238 per dolar AS). Tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan dividen BUMN, serta mendorong investasi strategis di berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluncuran Danantara ditandai dengan Undang-Undang BUMN baru yang disahkan pada 5 Februari 2025.

Danantara akan berperan sebagai super holding BUMN dan kendaraan investasi pemerintah. Berbeda dengan Kementerian BUMN yang berfungsi sebagai regulator, Danantara akan bertindak sebagai eksekutor, mengelola dividen BUMN dan mengalokasikannya untuk investasi di luar APBN.

Sebelumnya, dividen BUMN masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan keuangan negara dan BUMN menjadi lebih efisien dan terarah. Nama "Danantara" sendiri merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, melambangkan kekuatan ekonomi Indonesia untuk masa depan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan manfaat Danantara dalam mempercepat investasi untuk perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga dari dana korporasi. Danantara diharapkan dapat menarik investasi asing, membangun sinergi antar BUMN, dan menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa Danantara akan berinvestasi di proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan. Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Danantara, Kementerian BUMN, dan kementerian terkait lainnya.

Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar di Indonesia, meliputi sektor perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI), energi (Pertamina, PLN), telekomunikasi (Telkom), dan pertambangan (MIND ID). Total aset yang dikelola diperkirakan mencapai US$ 900 juta. Dana tersebut akan diinvestasikan secara strategis dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia. "Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun awalnya ada wacana penggantian peran Kementerian BUMN, UU BUMN terbaru menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap berfungsi sebagai regulator.

Kementerian BUMN akan berperan dalam persetujuan RUPS, pengusulan agenda RUPS, akses data perusahaan, dan penetapan kebijakan strategis. Danantara, sebagai eksekutor, fokus pada pengelolaan aset dan investasi.

Dengan aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar, Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Danantara diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan contoh pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien.

Kehadiran Danantara juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar BUMN dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.