Aplikasi Pembayaran Block Raih Pendapatan Rp 31,6 Triliun dari Penjualan Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Berkat peningkatan jumlah Bitcoin yang dijual kepada pelanggannya, perusahaan mantan CEO Twitter, Jack Dorsey, Block Cash App menghasilkan USD 50 juta atau setara Rp 733,7 miliar (asumsi kurs Rp 14.674 per dolar AS) laba kotor Bitcoin pada kuartal pertama 2023. 

“Ini naik 16 persen dari tahun ke tahun,” kata perusahaan itu dalam surat pemegang saham, dikutip dari Decrypt, Minggu (7/5/2023). 

Jumlah total penjualan bitcoin yang dijual kepada pelanggan, yang menurut Block diakui sebagai pendapatan Bitcoin, adalah USD 2,16 miliar atau setara Rp 31,6 triliun, naik 25 persen dari tahun ke tahun.

Dalam laporan pendapatan sebelumnya, Block melaporkan pendapatan Bitcoin sebesar USD 1,83 miliar atau setara Rp 26,8 triliun dari bisnis Cash App.

Pendorong Peningkatan Pendapatan Bitcoin

Menurut perusahaan, peningkatan pendapatan Bitcoin dan laba kotor dari tahun ke tahun didorong oleh peningkatan jumlah Bitcoin yang dijual kepada pelanggan, sebagian diimbangi oleh penurunan harga pasar Bitcoin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Block, sebelumnya dikenal sebagai Square, adalah perusahaan pembayaran yang didirikan oleh co-founder Twitter Jack Dorsey. 

Ini melayani usaha kecil dan menengah, dengan layanan pembayaran seluler Aplikasi Tunai menjadi alat populer untuk membeli dan menjual Bitcoin, terutama untuk pengguna yang lebih muda dan mereka yang lebih suka melakukan transaksi keuangan di perangkat seluler mereka.

Tidak Ada Kerugian Penurunan Nilai Kepemilikan Bitcoin

Dalam laporan pendapatan terbarunya, perusahaan juga mengungkapkan tidak membukukan kerugian penurunan nilai pada kepemilikan Bitcoin di kuartal satu setelah menginvestasikan total USD 220 juta atau setara Rp 3,2 triliun dalam cryptocurrency terkemuka di kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021. 

Saat itu, Block membeli Bitcoin masing-masing senilai USD 50 juta atau setara Rp 733,7 miliar dan USD 170 juta atau setara Rp 2,4 triliun. 

Seperti yang dijelaskan oleh Block, Bitcoin sebagai aset tidak berwujud yang berumur tidak terbatas dapat mengalami kerugian penurunan nilai jika nilai wajarnya turun di bawah nilai tercatatnya selama periode penilaian.

Sebelumnya, Bank sentral Argentina mengeluarkan aturan yang menekan kripto. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 5 Mei 2023, bank sentral mengatakan platform pembayaran di Argentina sekarang dilarang menawarkan aset digital seperti Bitcoin kepada pelanggan.

Bank Sentral mengatakan alasannya adalah untuk mengurangi penyebaran risiko dari aset digital. Sejumlah perusahaan populer termasuk raksasa fintek Uala dan pasar online Mercado Libre yang menawarkan perdagangan kripto kepada klien.

"Penyedia layanan pembayaran yang menawarkan akun pembayaran tidak boleh melakukan atau memfasilitasi transaksi dengan aset digital, termasuk aset kripto, yang tidak diatur oleh otoritas nasional yang berwenang dan disahkan oleh Bank Sentral Republik Argentina (BCRA) kepada pelanggan mereka,” kata Bank Sentral, dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (6/5/2023).

Bank tidak menjelaskan alasannya, selain untuk melindungi pelanggan, dalam pengumuman tersebut. 

Penggunaan Kripto di Argentina

Argentina sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Amerika Latin, saat ini menderita salah satu akibat tingkat inflasi terburuk di dunia. Inflasi di Argentina melambung melewati 100 persen bulan lalu untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.

Sejumlah startup kripto di negara tersebut dan bahkan satu calon presiden populer telah mengabarkan penggunaan Bitcoin sebagai penyelamat bagi rakyat biasa Argentina yang tidak bisa menabung atau terpuruk dalam kemiskinan karena runtuhnya peso.

Meskipun cryptocurrency tidak diatur di negara Amerika Selatan, mereka menjadi populer. Perusahaan data Blockchain, Chainalysis, mengatakan Argentina adalah salah satu pasar cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat. Tahun lalu peringkatnya di nomor 13 dalam Indeks Adopsi Crypto Global 2022.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Argentina, salah satu negara di mana adopsi cryptocurrency telah berkembang, telah mulai mempertimbangkan pembentukan undang-undang periklanan terkait kripto. Hal ini merupakan tindakan dalam mencegah penipuan kripto melalui iklan

Diskusi, yang dipromosikan oleh Senator Argentina, Eduardo Andrada dan lainnya, akan berfokus pada mendidik calon pengguna cryptocurrency tentang aset ini. 

Dengan cara yang sama, tujuan lain dari proyek potensial ini adalah untuk melindungi investor agar tidak jatuh ke dalam skema kripto palsu dan berbasis Ponzi.

Pertemuan yang dihadiri anggota Komisi Sekuritas Argentina, Sebastian Negri dan Martín Breinlinger, mempresentasikan beberapa skema cryptocurrency yang memiliki promosi dan iklan melalui media yang berbeda.

Salah satu ide yang disajikan mengusulkan agar publisitas terkait kripto harus menyertakan slogan yang menjelaskan risiko yang dibawa oleh investasi semacam itu.

Senator dan asisten lainnya memiliki pandangan berbeda mengenai proyek yang diusulkan. Negri menjelaskan manfaat dari pengesahan undang-undang tersebut bagi calon investor. 

“Dengan kenaikan Bitcoin dari 10.000 menjadi 69.000 dolar, yang mereka lakukan adalah menjanjikan kepada orang-orang bahwa profitabilitas yang terjadi pada tahun sebelumnya akan terulang kembali bagi mereka yang masuk sekarang. Itu adalah iklan palsu,” kata Negri dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (30/12/2022).

Adapun, Negri menyatakan lembaga keuangan tradisional, seperti bank, tidak dapat melakukannya, tetapi kripto dapat melakukannya karena rendahnya regulasi ekosistem di negara tersebut. 

Namun, Senator Angela Negri menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan mengatur iklan kripto, menyatakan hal ini dapat menyebabkan Senat terjebak dalam masalah terkait kripto lainnya.

Negara-negara lain telah menetapkan peraturan tentang hal ini. Pada Januari, Spanyol menetapkan aturannya sendiri untuk mengontrol publisitas kripto, dengan menargetkan influencer terlebih dahulu. 

Dengan cara yang sama, Inggris mengumumkan pada Juli akan meningkatkan kewaspadaaan terhadap kampanye kripto yang menyesatkan.