Wamen Dony Oskaria Sebut Semua BUMN Bakal Masuk Danantara Akhir Maret

Liputan6.com, Jakarta - Semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan masuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria seperti dikutip dari Antara, ditulis Rabu (20/3/2025).

"Insyaallah mudah-mudahan, tentu sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sudah kami lakukan inbreng. Semua BUMN inbreng sekaligus,” ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu pekan ini.

Ia menyampaikan hal itu setelah melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI ihwal tahap lanjutan dari pembentukan Danantara. Lingkup tugas dari Komisi VI DPR RI adalah bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN. Rapat itu dilakukan tertutup selama hampir 3 jam.

BUMN yang asetnya akan dikelola oleh Danantara pun merupakan BUMN berstatus PT, bukan Perusahaan Umum (Perum). Pemerintah masih melakukan kajian terkait nasib BUMN yang berstatus perum.

Kemudian tahapan berikutnya dari pembentukan Danantara adalah melakukan inbreng perusahaan-perusahaan BUMN ke dalam sovereign wealth fund tersebut. Inbreng BUMN adalah penyertaan atau penyetoran aset BUMN ke dalam suatu perusahaan, dalam hal ini Danantara, sebagai bagian dari modal.

Danantara, Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru diluncurkan, akan mengelola aset BUMN melalui dua holding, yaitu holding investasi dan holding operasional, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Kedua holding tersebut nantinya akan berbentuk PT.

"Iya (akan berbentuk PT). Baik investasi maupun operasional,” ujar Dony.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Maret 2025.

Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari USD 900 miliar, dengan proyeksi dana awal mencapai USD 20 miliar. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN atau Wamen BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.

Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjabarkan BUMN yang bakal masuk ke ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, BUMN non-perum tak bakal masuk Danantara.

“Yang (akan inbreng) di luar perum pokoknya,” ucap Kartika dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Saat ini, pemerintah mengkaji BUMN yang berstatus sebagai perusahaan umum (perum), menyusul masuknya BUMN berstatus PT ke Danantara.

“Yang perum masih kami kaji terlebih dahulu. Kalau ini BUMN non-perum yang kami inbrengkan berhubungan dengan operasional,” ucap Kartika

Adapun tahapan berikutnya dari pembentukan Danantara adalah melakukan inbreng perusahaan-perusahaan BUMN ke dalam sovereign wealth fund tersebut. Inbreng BUMN adalah penyertaan atau penyetoran aset BUMN ke dalam suatu perusahaan, dalam hal ini Danantara, sebagai bagian dari modal.

BUMN yang asetnya akan dikelola oleh Danantara merupakan BUMN berstatus PT, bukan perum.

Nantinya, Danantara, Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru diluncurkan, akan mengelola aset BUMN melalui dua holding, yaitu holding investasi dan holding operasional, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI ihwal tahap lanjutan dari pembentukan Danantara. Lingkup tugas dari Komisi VI DPR RI adalah bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup selama nyaris 3 jam.

Kartika menyampaikan bahwa rapat dilaksanakan tertutup sebab sifatnya masih teknis, membahas kebijakan korporasi, akuntansi, dan membahas ihwal proses hukum dengan teknis.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan kemungkinan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) hingga Perum DAMRI untuk berubah status dari Perum menjadi perseroan terbatas (PT).

Perbedaan utama antara perum dan PT dalam konteks BUMN adalah, perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham, sedangkan PT sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara dan terbagi dalam bentuk saham.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungkinkan kementerian untuk melakukan proses merger, penutupan, hingga mengganti model bisnis seluruh perusahaan BUMN dalam waktu yang cepat.

“Nah, di dalam PP Inbreng yang sedang dipersiapkan, salah satunya kami sedang memasukkan klausul yang namanya perum. Karena saya minta waktu bahwa perum-perum ini nanti dijadikan PT,” tutur Erick.