Coinbase Masuk Pasar India, Tawarkan Layanan Perdagangan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Coinbase, pertukaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat telah mendaftar ke India’s Financial Intelligence Unit (FIU) untuk menawarkan layanan kripto di India.

Mengutip Yahoo Finance, Selasa (11/3/2025), Coinbase akan meluncurkan layanan ritel pertamanya pada akhir 2025 dan meluncurkan investasi dan produk tambahan. Namun, Coinbase tidak mengungkapkan jadwal yang spesifik.

Coinbase yang masuk ke India terjadi pada saat minat terhadap kelas aset itu melonjak di India. Hal ini seiring banyak anak muda India yang mencoba-coba kripto dan berbondong-bondong ke akademi perdagangan dengan harapan dapat menambah penghasilan rutin.

Sebelum Coinbase, ada sejumlah pertukaran kripto lain yang telah beroperasi di India termasuk CoinDCX, Binance dan KuCoin.

"India mewakili salah satu peluang pasar paling menarik di dunia saat ini, dan kami bangga dapat memperdalam investasi kami di sini dengan mematuhi sepenuhnya peraturan setempat," ujar Direktur Pelaksana Coinbase untuk Asia Pasifik, John O’Loghlen.

India mengharuskan penyedia layanan aset digital virtual seperti bursa kripto untuk mendaftar ke FIU sebagai entitas pelaporan dan mematuhi kewajiban yang diamanatkan berdasarkan peraturan anti pencucian uang di India.

Meski India mengenakan pajak sebesar 30 persen atas keuntungan perdagangan kripto yang termasuk pajak tertinggi secara global, India belum menguraikan aturan untuk kelas aset itu yang telah lama menjadi sorotan sejak kemenangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pemilihan presiden AS tahun lalu.

Kepada Reuters, seorang pejabat senior menuturkan, India sedang meninjau kembali pendiriannya terhadap kripto karena ada pergeseran peraturan global dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan AS baru-baru ini.

Sebelumnya, CEO Coinbase Brian Armstrong menghadiri pertemuan puncak kripto pertama di Gedung Putih. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai bagaimana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya mendukung industri kripto.

"Presiden Trump benar-benar memberikan kehidupan kembali pada industri ini selama beberapa tahun terakhir. Kami benar-benar merasa diserang secara tidak sah oleh pemerintahan sebelumnya. Presiden telah mengambil peran kepemimpinan di sini dan memutuskan untuk membawanya kembali ke AS, dan hasilnya sudah positif," kata Armstrong dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (8/3/2025).

Ia menyoroti, Coinbase (COIN) berencana untuk mempekerjakan seribu orang sebagai respons terhadap kejelasan regulasi.

Sedangkan mengenai volatilitas bitcoin (BTC-USD), ia menyatakan, "Tujuannya bukan untuk membuat Bitcoin menjadi nol volatilitas. Kami ingin harganya naik seiring waktu."

Selain itu, Armstrong menekankan kebutuhan penting akan dukungan bipartisan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang industri kripto, dengan menyoroti bahwa kolaborasi semacam itu akan membantu menciptakan lingkungan regulasi yang stabil dan mendorong pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait Cadangan Strategis Kripto. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital di AS.

Kepala Kripto dan AI Gedung Putih, David Sacks menulis dalam sebuah postingan di platform media sosial X bahwa cadangan tersebut akan didanai secara eksklusif dengan Bitcoin yang disita dalam kasus penyitaan pidana dan perdata, memastikan bahwa pembayar pajak tidak menanggung beban keuangan.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan mengawasi pengembangan kebijakan Cadangan Strategis Kripto ini, dengan fokus pada strategi akuisisi netral anggaran untuk Bitcoin.

"Beberapa menit yang lalu, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis," tulis Sacks di akun X pribadinya.

Sacks mengatakan, cadangan tersebut akan dikapitalisasi dengan Bitcoin milik pemerintah federal yang disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana maupun perdata. Hal ini berarti tidak akan membebani pembayar pajak sepeser pun.

Diperkirakan pemerintah AS memiliki sekitar 200.000 Bitcoin. Namun, Sacks mengatakan sejauh ini belum pernah ada audit lengkap. Karena itu, perintah eksekutif akan mengarahkan akuntansi penuh atas kepemilikan aset digital pemerintah federal AS.

"AS tidak akan menjual Bitcoin apa pun yang disimpan ke dalam Cadangan Strategis. Bitcoin tersebut akan disimpan sebagai penyimpan nilai. Cadangan tersebut seperti Benteng Knox digital untuk mata uang kripto yang sering disebut emas digital," bebernya.

Lebih lanjut, Sacks mengungkapkan bahwa penjualan Bitcoin prematur telah merugikan pembayar pajak AS lebih dari USD 17 miliar dalam bentuk nilai yang hilang.

"Sekarang pemerintah federal akan memiliki strategi untuk memaksimalkan nilai kepemilikannya," ia menambahkan.

Aset Digital Selain Bitcoin

Selain itu, Perintah Eksekutif juga menetapkan Cadangan Aset Digital AS, yang terdiri dari aset digital selain Bitcoin yang disita dalam proses pidana atau perdata.

"Pemerintah tidak akan memperoleh aset tambahan untuk Cadangan Strategis tersebut di luar yang diperoleh melalui proses penyitaan," imbuh Sacks.

"Tujuan Cadangan tersebut adalah pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset digital pemerintah di bawah Departemen Keuangan," tambahnya.