Menko PMK Ingatkan soal Komitmen Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif

Liputan6.com, Jakarta Pengembangan kota ramah disabilitas jadi salah satu fokus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Hal ini terlihat dari kunjungannya ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pada Selasa, 14 Januari 2025 untuk membangun koordinasi.

Pertemuan dengan Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran tersebut membahas perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan tujuan mendukung upaya peningkatan kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota dan desa ramah anak, disabilitas, serta lanjut usia.

Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah. Mengingat, infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno mengutip laman resmi Kemenko PMK, Jumat (17/1/2025).

Pratikno juga menyoroti peran krusial infrastruktur dalam mengatasi masalah kesehatan, seperti TBC, yang kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.

Menurut Pratikno, lingkungan yang bersih berperan penting dalam menekan risiko penyakit seperti TBC.

“Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC,” ucap Pratikno.

Sebaliknya, infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat.

Selain itu, Pratikno menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh. Artinya, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Sehingga, dapat melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,” imbuhnya.

Untuk itu, Pratikno menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.

Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur inklusif dan tangguh bencana.

Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ada pula Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.