Apa Itu Hamas: Sejarah, Ideologi, dan Peran dalam Konflik Israel-Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Hamas, singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya (Gerakan Perlawanan Islam), merupakan organisasi politik dan militan Palestina yang beroperasi terutama di Jalur Gaza. Didirikan pada tahun 1987 saat pecahnya Intifada Pertama, Hamas muncul sebagai cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Nama "Hamas" sendiri memiliki arti "semangat" atau "antusiasme" dalam bahasa Arab. Organisasi ini didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama dan aktivis Palestina, bersama dengan Abdul Aziz al-Rantissi. Tujuan utama pendirian Hamas adalah untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah tersebut.

Hamas menggabungkan elemen nasionalisme Palestina dengan ideologi Islam politik. Mereka memandang perjuangan melawan Israel sebagai jihad dan menolak pengakuan terhadap keberadaan negara Israel. Hal ini membedakan Hamas dari faksi-faksi Palestina lainnya yang lebih moderat seperti Fatah.

Akar sejarah Hamas dapat ditelusuri hingga berdirinya Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Gerakan ini kemudian menyebar ke Palestina pada 1930-an dan 1940-an. Setelah berdirinya negara Israel pada 1948 dan pendudukan Tepi Barat dan Gaza pada 1967, cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Pada 1970-an dan 1980-an, Sheikh Ahmed Yassin mendirikan lembaga sosial al-Mujama al-Islamiya di Gaza sebagai basis untuk aktivitas Ikhwanul Muslimin. Lembaga ini menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat Palestina. Kegiatan ini membangun dukungan akar rumput yang kuat bagi gerakan Islam di Gaza.

Hamas secara resmi didirikan pada 14 Desember 1987, beberapa hari setelah pecahnya Intifada Pertama. Saat itu, terjadi pemberontakan massal rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Hamas muncul sebagai alternatif terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Yasser Arafat, dengan menawarkan pendekatan yang lebih militan dan berbasis Islam.

Pada awal 1990-an, Hamas mulai melakukan serangan bersenjata terhadap target-target Israel, termasuk serangan bom bunuh diri. Hal ini meningkatkan popularitas Hamas di kalangan sebagian masyarakat Palestina, namun juga mengundang tindakan keras dari Israel. Pada 2006, Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina, mengalahkan Fatah yang berkuasa. Setahun kemudian, Hamas mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza setelah bentrokan dengan Fatah.

Ideologi Hamas menggabungkan nasionalisme Palestina dengan Islamisme politik yang berakar pada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Beberapa poin utama dalam ideologi Hamas antara lain:

• Pendirian negara Islam Palestina di seluruh wilayah yang saat ini menjadi Israel, Tepi Barat, dan Gaza
• Penolakan terhadap keberadaan negara Israel dan perjanjian damai Oslo
• Perjuangan bersenjata (jihad) sebagai cara untuk membebaskan Palestina
• Penerapan hukum Islam (syariah) dalam pemerintahan dan masyarakat
• Penyediaan layanan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina

Tujuan utama Hamas adalah membebaskan seluruh wilayah Palestina dari kendali Israel dan mendirikan negara Islam Palestina. Mereka menolak solusi dua negara dan tidak mengakui hak Israel untuk eksis. Namun, beberapa pemimpin Hamas belakangan ini telah menyatakan kesediaan untuk menerima negara Palestina dalam batas-batas 1967 sebagai solusi sementara.

Hamas juga bertujuan untuk memperkuat identitas Islam Palestina dan melawan apa yang mereka anggap sebagai sekularisasi masyarakat. Mereka menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, Hamas berupaya menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza.

Hamas memiliki struktur organisasi yang kompleks, terdiri dari beberapa sayap dan badan pengambil keputusan. Struktur ini mencakup:

• Biro Politik: Badan tertinggi pengambil keputusan Hamas, dipimpin oleh Ismail Haniyeh sejak 2017
• Sayap Militer: Brigade Izz ad-Din al-Qassam, bertanggung jawab atas operasi militer
• Sayap Sosial: Mengelola lembaga-lembaga amal, pendidikan, dan kesehatan
• Sayap Politik: Menangani urusan pemerintahan di Gaza dan hubungan dengan pihak luar
• Majlis al-Shura: Dewan konsultatif yang memberikan arahan kebijakan

Kepemimpinan Hamas terbagi antara yang berada di Gaza, Tepi Barat, dan luar negeri (terutama di Qatar). Struktur yang terdesentralisasi ini memungkinkan Hamas untuk bertahan menghadapi tekanan Israel dan mempertahankan operasinya meski menghadapi berbagai tantangan.

Di Gaza, Hamas menjalankan pemerintahan de facto, mengendalikan institusi-institusi publik dan keamanan. Mereka juga memiliki jaringan lembaga sosial yang luas, termasuk sekolah, klinik kesehatan, dan organisasi amal. Struktur ini membantu Hamas mempertahankan dukungan populer di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Gaza.

Hamas menggunakan berbagai metode dan strategi dalam upayanya mencapai tujuan-tujuannya, meliputi:

• Perjuangan bersenjata: Termasuk serangan roket, bom bunuh diri, dan infiltrasi ke wilayah Israel
• Aktivitas politik: Partisipasi dalam pemilihan dan pemerintahan di wilayah Palestina
• Layanan sosial: Penyediaan bantuan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat Gaza
• Propaganda dan media: Penggunaan media sosial dan saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan
• Diplomasi: Upaya menjalin hubungan dengan negara-negara lain, terutama di dunia Arab dan Islam

Strategi militer Hamas berfokus pada penggunaan roket dan mortir untuk menyerang wilayah Israel, serta pembangunan jaringan terowongan bawah tanah. Mereka juga memanfaatkan taktik gerilya dan serangan mendadak. Hamas berusaha mengimbangi keunggulan militer Israel dengan memanfaatkan medan urban Gaza dan dukungan penduduk lokal.

Dalam bidang politik, Hamas berupaya memperkuat kontrolnya atas Gaza sambil mencoba berdamai dengan Fatah untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina. Mereka juga aktif mencari dukungan internasional, terutama dari negara-negara Muslim.

Penyediaan layanan sosial tetap menjadi strategi kunci Hamas untuk mempertahankan dukungan rakyat. Di tengah blokade dan kesulitan ekonomi, jaringan lembaga sosial Hamas menjadi tumpuan bagi banyak warga Gaza.

Hamas memainkan peran signifikan dalam dinamika konflik Israel-Palestina, terutama sejak mengambil alih kendali Gaza pada 2007. Beberapa aspek peran Hamas dalam konflik ini meliputi:

• Perlawanan bersenjata: Hamas secara rutin melancarkan serangan roket ke Israel, memicu respon militer Israel
• Penolakan negosiasi: Sikap keras Hamas menghambat upaya perdamaian antara Israel dan Palestina
• Kontrol atas Gaza: Kekuasaan Hamas di Gaza menciptakan situasi "dua entitas" Palestina yang terpisah
• Blokade Gaza: Kehadiran Hamas menjadi alasan Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza
• Eskalasi konflik: Aksi-aksi Hamas seringkali memicu eskalasi kekerasan dengan Israel

Keberadaan Hamas telah mengubah dinamika konflik Israel-Palestina. Di satu sisi, perlawanan bersenjata Hamas dilihat sebagai bentuk perjuangan melawan pendudukan Israel. Namun di sisi lain, taktik kekerasan Hamas mengundang respon keras Israel dan mempersulit upaya perdamaian.

Hamas juga berperan dalam perpecahan internal Palestina. Konflik dengan Fatah telah menciptakan dualisme pemerintahan Palestina, dengan Hamas menguasai Gaza dan Fatah mengendalikan sebagian Tepi Barat. Situasi ini mempersulit upaya pembentukan negara Palestina yang bersatu.

Meski demikian, Hamas tetap menjadi aktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam setiap upaya penyelesaian konflik. Sikap dan tindakan Hamas akan terus mempengaruhi prospek perdamaian di kawasan tersebut.

Pandangan internasional terhadap Hamas sangat beragam dan sering kontroversial. Beberapa negara dan organisasi internasional mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris, sementara yang lain memandangnya sebagai gerakan perlawanan yang sah. Berikut ini adalah gambaran umum pandangan berbagai pihak:

• Amerika Serikat, Uni Eropa, Israel, Kanada, dan Jepang: Mengklasifikasikan Hamas (atau sayap militernya) sebagai organisasi teroris
• Rusia, Cina, Turki, dan sebagian besar negara Arab: Tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai teroris, beberapa memandangnya sebagai gerakan perlawanan yang sah
• PBB: Tidak secara resmi mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris, namun mengecam tindakan kekerasannya
• Organisasi Kerjasama Islam: Umumnya mendukung Hamas sebagai gerakan perlawanan Palestina

Negara-negara yang mengklasifikasikan Hamas sebagai teroris umumnya mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan menolak ideologi anti-Israel Hamas. Mereka juga memberlakukan sanksi finansial dan pembatasan terhadap Hamas.

Di sisi lain, negara-negara yang tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai teroris cenderung memandang organisasi ini dalam konteks perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Beberapa negara, seperti Iran dan Qatar, bahkan memberikan dukungan politik dan finansial kepada Hamas.

Pandangan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas situasi di Timur Tengah dan perbedaan perspektif dalam memandang konflik Israel-Palestina. Hal ini juga mempengaruhi upaya-upaya internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hamas dan Fatah merupakan dua faksi utama dalam politik Palestina, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam ideologi, pendekatan, dan strategi. Berikut ini perbandingan antara Hamas dan Fatah:

• Ideologi:
  • Hamas: Islamis, menggabungkan nasionalisme Palestina dengan Islam politik
  • Fatah: Sekuler, nasionalis
• Sikap terhadap Israel:
  • Hamas: Menolak mengakui Israel, mendukung perjuangan bersenjata
  • Fatah: Mengakui Israel, mendukung negosiasi diplomatik
• Metode perjuangan:
  • Hamas: Kombinasi perlawanan bersenjata dan politik
  • Fatah: Fokus pada diplomasi dan negosiasi
• Basis kekuasaan:
  • Hamas: Menguasai Jalur Gaza
  • Fatah: Menguasai sebagian Tepi Barat melalui Otoritas Palestina
• Dukungan internasional:
  • Hamas: Dukungan terbatas, banyak negara mengklasifikasikannya sebagai teroris
  • Fatah: Dukungan lebih luas, diakui secara internasional sebagai perwakilan Palestina

Perbedaan-perbedaan ini telah menyebabkan konflik internal yang serius di Palestina, terutama setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif 2006 dan mengambil alih Gaza pada 2007. Upaya rekonsiliasi antara kedua faksi ini telah dilakukan beberapa kali, namun belum berhasil mencapai kesepakatan yang bertahan lama.

Perpecahan antara Hamas dan Fatah memiliki dampak signifikan terhadap perjuangan Palestina dan prospek perdamaian dengan Israel. Hal ini juga mempengaruhi sikap masyarakat internasional terhadap isu Palestina, dengan banyak pihak lebih memilih berurusan dengan Fatah yang dipandang lebih moderat.

Keberadaan dan aktivitas Hamas telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Palestina, terutama di Jalur Gaza. Dampak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif:

• Dampak politik:
  • Perpecahan internal Palestina antara Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang dikuasai Fatah
  • Hambatan dalam proses perdamaian dengan Israel
  • Peningkatan kesadaran internasional terhadap isu Palestina
• Dampak ekonomi:
  • Blokade Israel dan Mesir terhadap Gaza, menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan
  • Ketergantungan pada bantuan kemanusiaan internasional
  • Pengembangan ekonomi informal dan terowongan penyelundupan
• Dampak sosial:
  • Penyediaan layanan sosial oleh Hamas di tengah keterbatasan sumber daya
  • Penerapan interpretasi konservatif hukum Islam di Gaza
  • Peningkatan militansi di kalangan sebagian masyarakat
• Dampak keamanan:
  • Serangan balasan Israel yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur
  • Pembatasan pergerakan warga Gaza
  • Peningkatan kapabilitas militer Hamas

Keberadaan Hamas telah mengubah dinamika internal Palestina dan hubungannya dengan Israel. Di satu sisi, Hamas dipandang oleh pendukungnya sebagai pembela hak-hak Palestina dan penyedia layanan sosial yang penting. Namun di sisi lain, kebijakan dan taktik Hamas juga telah mengundang respon keras dari Israel dan mempersulit upaya perdamaian.

Dampak paling nyata dirasakan oleh warga Gaza, yang harus hidup di bawah pemerintahan Hamas dan menghadapi konsekuensi dari konflik berkepanjangan dengan Israel. Meski Hamas berupaya menyediakan layanan dasar, blokade dan konflik yang terus berlanjut telah menciptakan krisis kemanusiaan yang serius di Gaza.

Keberadaan dan aktivitas Hamas telah menimbulkan berbagai kontroversi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Beberapa isu kontroversial terkait Hamas antara lain:

• Status sebagai organisasi teroris:
  • Banyak negara mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris karena penggunaan kekerasan terhadap warga sipil
  • Pendukung Hamas memandangnya sebagai gerakan perlawanan yang sah melawan pendudukan Israel
• Penggunaan warga sipil sebagai "perisai manusia":
  • Israel menuduh Hamas sengaja menempatkan aset militer di area padat penduduk
  • Hamas membantah tuduhan ini dan menyalahkan Israel atas korban sipil dalam serangan-serangannya
• Penerapan hukum Islam di Gaza:
  • Kritik terhadap pembatasan hak-hak perempuan dan minoritas
  • Pendukung Hamas melihatnya sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat
• Penolakan terhadap solusi dua negara:
  • Sikap Hamas dianggap sebagai penghalang proses perdamaian
  • Hamas berpendapat bahwa solusi dua negara tidak adil bagi Palestina
• Dukungan dari negara-negara seperti Iran:
  • Kritik bahwa Hamas menjadi alat kepentingan asing di Palestina
  • Hamas menyatakan dukungan tersebut penting untuk perjuangan Palestina

Kontroversi-kontroversi ini mencerminkan kompleksitas situasi di Palestina dan perbedaan perspektif dalam memandang konflik Israel-Palestina. Bagi pendukungnya, Hamas dilihat sebagai pembela hak-hak Palestina yang berani menentang Israel. Namun bagi kritikusnya, Hamas dipandang sebagai kelompok ekstremis yang menghalangi perdamaian dan membahayakan warga sipil.

Perdebatan seputar Hamas juga merefleksikan perbedaan pandangan yang lebih luas tentang cara menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan peran kekerasan dalam perjuangan politik. Kontroversi-kontroversi ini terus mempengaruhi sikap masyarakat internasional terhadap isu Palestina dan upaya-upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Hamas beserta jawabannya:

1. Apa perbedaan utama antara Hamas dan Fatah?

   Hamas adalah organisasi Islamis yang menolak mengakui Israel dan mendukung perjuangan bersenjata, sementara Fatah adalah organisasi sekuler yang mengakui Israel dan mendukung negosiasi diplomatik.

2. Mengapa Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara?

   Beberapa negara mengklasifikasikan Hamas sebagai teroris karena penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk serangan roket dan bom bunuh diri.

3. Bagaimana Hamas mendapatkan pendanaan?

   Hamas mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk donasi pribadi, dukungan dari negara-negara seperti Iran, zakat (sedekah wajib dalam Islam), dan berbagai aktivitas ekonomi di Gaza.

4. Apakah Hamas memiliki dukungan rakyat di Palestina?

   Hamas memiliki dukungan signifikan di Gaza, namun tingkat dukungannya bervariasi dan fluktuatif. Di Tepi Barat, dukungan untuk Hamas umumnya lebih rendah dibandingkan Fatah.

5. Bagaimana sikap Hamas terhadap proses perdamaian dengan Israel?

   Hamas secara resmi menolak mengakui Israel dan menentang perjanjian Oslo. Namun, beberapa pemimpinnya telah menyatakan kesediaan untuk menerima gencatan senjata jangka panjang dengan Israel.

Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan kompleksitas isu seputar Hamas dan perannya dalam konflik Israel-Palestina. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Hamas penting untuk memahami dinamika politik di Timur Tengah dan upaya-upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut.

Hamas merupakan organisasi politik dan militan Palestina yang memainkan peran signifikan dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Didirikan pada 1987 sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, Hamas menggabungkan nasionalisme Palestina dengan ideologi Islam politik. Keberadaan dan aktivitas Hamas telah membawa dampak besar bagi masyarakat Palestina, terutama di Jalur Gaza yang berada di bawah kontrolnya.

Pandangan terhadap Hamas sangat beragam dan sering kontroversial. Bagi pendukungnya, Hamas dilihat sebagai pembela hak-hak Palestina yang berani menentang Israel. Namun bagi kritikusnya, Hamas dipandang sebagai kelompok ekstremis yang menghalangi perdamaian dan membahayakan warga sipil. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas situasi di Timur Tengah dan tantangan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Terlepas dari kontroversi yang mengelilinginya, Hamas tetap menjadi aktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam setiap upaya penyelesaian konflik. Sikap dan tindakan Hamas akan terus mempengaruhi prospek perdamaian di kawasan tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Hamas, termasuk sejarah, ideologi, dan perannya dalam konflik, penting untuk memahami kompleksitas situasi di Palestina dan upaya-upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.