Tangkap Pemimpin Aktivis, Pemerintah Malaysia Menuai Kritik

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Penangkapan seorang aktivis hak-hak sipil Malaysia, Maria Chin Abdullah, di bawah Undang-Undang Anti-Ekstremisme yang kontroversial telah memicu kritik.

Ia ditangkap pada Jumat (25/11/2016) menjelang dilakukannya unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Bersih, yakni koalisi kelompok pro-demokrasi yang berjuang untuk pemilihan umum bersih dan adil.

Pada Sabtu, 19 November 2016, ribuan warga Malaysia turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak.

Dikutip dari CNN, Jumat (25/11/2016), di bawah Security Offenses (Special Measures) Act 2012 atau SOSMA, seseorang dapat ditahan tanpa jejak dan landasan hukum hingga 28 hari.

"Saya tidak mengatakan bahwa kami terkejut mengenai penahanan," ujar Ketua Bersih, Shahrul Aman Mohd. "Tapi kami benar-benar kaget bahwa itu didasarkan SOSMA," ujar dia.

Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia, Khalid Abu Bakar, menyebut bahwa penahanan Chin tidak terkait dengan unjuk rasa Sabtu lalu. Ia menambahkan, saat polisi melakukan razia di tempat Bersih, mereka menemukan "dokumen yang menganggu demokrasi parlementer".

Menurut keterangan Shahrul, polisi menyita sejumlah komputer dan dokumen yang berkaitan dengan keuangan dan transaksi, termasuk upah pekerjaan dan dokumen gaji. Rencana dan brosur dari luar negeri juga disita.

"Terdapat sejumlah orang yang mengklaim bahwa Maria memiliki hubungan dengan kekuatan asing seperti CIA...," ujar Shahrul.

"SOSMA digunakan untuk melawan teroris dan seseorang yang berbahaya. Maria melakukan sesuatu yang baik terhadap pembangunan bangsa. Bahkan, jika hal itu bertentangan dengan jalur pemerintah, tak ada pembenaran untuk penahanan ini," ujar dia.

Pengacara dan keluarga mengatakan Chin saat ini sedang ditahan di sel isolasi, di mana tidak ada jendela, tempat tidur, maupun kasur, dan juga ditolaknya akses obat-obatan.

Sementara itu, Khali mengatakan kepada awak media bahwa Chin diperlakukan seperti tahanan lain dan membantah klaim bahwa dirinya telah dianiaya.

"Kami menganggap penahanan Chin sebagai tindakan sewenang-wenang dan kondisi penahanannya tidak dapat diterima," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia, Shamini Darshni.

"Kurungan tunggal biasanya diperuntukkan untuk tahanan paling jahat dan di Malaysia, biasanya dijatuhkan kepada mereka yang menerima hukuman mati," ujar dia.

Darshni mengatakan, perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Amlaysia telah mengeaskan bahwa saat ini Chin memiliki akses obat-obatan dan dokter jika diperlukan.