Upacara Turun Takhta Kaisar Jepang Dilaksanakan Sederhana

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menyederhanakan upacara pelepasan takhta Kaisar Akihito (83). Pasalnya, pengunduran diri Kaisar ditafsirkan bertentangan dengan Konstitusi saat ini.

Pengunduran diri Akihito akan menjadi yang pertama dalam sejarah Jepang sejak tahun 1817. Kelak ia akan menyerahkan mahkota pada putra sulungnya, Pangeran Naruhito (57). Suksesi kemungkinan besar akan terjadi pada Maret 2019. Demikian seperti dikutip dari Japan Today pada Rabu (15/11/2017).

Pasal 4 Konstitusi Jepang melarang Kaisar memiliki kekuatan politik. Pejabat pemerintahan khawatir jika alasan pengunduran diri Kaisar dibacakan melalui sebuah tradisi seremonial lama, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti bahwa Akihito melepas takhta berdasarkan kehendaknya sendiri. Dan itu melanggar hukum tertinggi negara itu.

"Menyederhanakan upacara dapat menghapus persoalan itu," ujar sumber di pemerintahan.

Setelah sebuah RUU yang memungkinkan pengunduran kaisar disahkan pada Juni lalu, pemerintah Jepang kini menghadapi tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka diharuskan melakukan suksesi sembari mematuhi sistem hukum.

Konstitusi saat ini berlaku sejak 1947 dan Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran yang mulai berlaku pada tahun yang sama tidak mengatur tentang bagaimana sebuah upacara turun takhta harus dilakukan. Namun, konvensi tersebut menetapkan tentang penobatan kaisar baru.

Menurut sumber di pemerintahan, upacara turun takhta pertama dalam sejarah kekaisaran Jepang terjadi pada abad ke-VIII dan terakhir terjadi pada Kaisar Kokaku, 200 tahun silam. Dalam seremonial tersebut, seorang petugas akan membacakan sebuah pesan dari kaisar yang mundur.

Kaisar Akihito sendiri mengisyaratkan keinginannya untuk mundur dalam pidato publik yang dianggap "langka" pada Agustus 2016. Saat itu ia mengatakan bahwa ia khawatir usia dan kesehatannya suatu hari mengharuskannya berhenti menjalankan tugas-tugas kekaisaran.

Sementara itu belum diputuskan apakah Jepang akan mengundang pejabat asing dalam upacara penobatan Pangeran Naruhito yang akan segera dilakukan setelah pengunduran diri Akihito.

Akihito naik ke tampuk kekuasaan pada November 1990 setelah sang ayah, Kaisar Hirohito, mangkat pada 7 Januari 1989. Upacara penobatannya dihadiri lebih dari 2000 tamu, termasuk pemimpin asing dan tergolong dalam acara kenegaraan.

Setelah Akihito mengisyaratkan segera turun takhta karena usia senja, Putra Mahkota Pangeran Naruhito menyatakan dirinya siap menggantikan sang ayah.

"Saya bersedia sepenuh jiwa dan raga untuk mengemban tugas kenegaraan yang akan diwariskan oleh Yang Mulia," kata Pangeran Naruhito dalam sebuah konferensi pers seperti yang diwartakan oleh media Jepang, Nikkei, pada Juni lalu.

Dalam kesempatan yang sama, ketika ditanya soal produk hukum Parlemen Jepang yang mengatur tentang pengunduran diri Kaisar Akihito, sang putra mahkota mengatakan, "Saya berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan yang terkait sistem pemerintahan."