Parlemen Kritik PM Inggris Jelang Negosiasi Brexit di Brussels

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Theresa May menghadapi berbagai kritik dari anggota parlemen pada Kamis 22 November 2018, sementara dia berusaha membela rancangan kesepakatan hubungan pasca Brexit dengan Uni Eropa sebagai sebuah persetujuan yang baik untuk Inggris.

Memberi sambutan di hadapan parlemen setelah merilis rancangan deklarasi politik setebal 26 halaman tentang hubungan pasca Brexit dengan Uni Eropa, May mengatakan kesepakatan ini akan menjamin perpisahan yang mulus dan teratur dari Uni Eropa.

Inggris secara resmi akan memisahkan diri dari blok Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

Theresa May dijadwalkan akan melawat ke Brussels pada Sabtu 24 November 2018 untuk pertemuan lebih jauh tentang Brexit, termasuk dengan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker, sehari sebelum berlangsungnya KTT Uni Eropa yang dihadiri 27 pemimpin Eropa.

Diharapkan KTT ini akan mengesahkan persetujuan itu.

Simak video pilihan berikut:

Kesepakatan mengenai Brexit masih harus disetujui oleh pemimpin masing-masing negara anggota Uni Eropa pada pertemuan khusus Dewan Eropa pada hari Minggu 25 November.

PM Inggris Theresa May juga menghadapi tantangan dalam upayanya mencapai kesepakatan Brexit melalui parlemennya sendiri, di mana banyak anggota yang merasa kesepakatan itu kurang memadai untuk memutuskan hubungan dengan Uni Eropa.

Masalah pelik pada saat-saat terakhir muncul pekan ini sewaktu pemerintah Spanyol mengancam akan memveto kesepakatan apapun, apabila Spanyol tidak mendapat jaminan mengenai perundingan di masa depan mengenai Gibraltar, sebuah pos terdepan Inggris yang dianggap Spanyol sebagai teritorinya.

Dalam pernyataan kepada wartawan, May mengatakan pada Rabu malam bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan "yakin bahwa pada hari Minggu mereka akan dapat menyepakati suatu perjanjian yang berlaku bagi seluruh keluarga Kerajaan Inggris, termasuk Gibraltar."

Beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya berkeberatan atas rancangan kesepakatan terdahulu yang mereka yakini memberi Inggris daya saing lebih besar dengan tidak terikat secara erat dengan regulasi, hak-hak pekerja dan standar lingkungan hidup Uni Eropa, yang berpotensi menurunkan biaya produksi barang-barang buatan Inggris.