Tembok Beton di Perbatasan Ditolak, Donald Trump Tawarkan Pagar Baja

Donald Trump mengatakan, visinya tentang pembatas perbatasan AS - Meksiko dapat diganti dari yang semula tembok beton menjadi pagar baja.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 07 Jan 2019, 16:00 WIB
Diterbitkan 07 Jan 2019, 16:00 WIB
Donald Trump
Donald Trump saat tiba di Pennsylvania, Amerika Serikat untuk mengenang tragedi serangan teroris 9/11. (Nicholas Kamm / AFP)

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, visinya tentang pembatas perbatasan AS - Meksiko dapat diganti dari yang semula tembok beton menjadi pagar baja. Komentarnya menandai potensi kompromi dengan Partai Demokrat yang menguasai House of Representatives (DPR), yang telah menolak mendanai pembangunan tembok beton seperti visi awal Trump.

Komentar Trump muncul ketika government shutdown atau keputusan kepresidenan untuk menutup pemerintahan, memasuki pekan ketiga sejak ia mengumumkannya pada 22 Desember 2018.

Tak disetujuinya proposal anggaran Trump terkait pembangunan tembok oleh House of Representatives menjadi faktor utama yang memicu sang presiden AS mengumumkan government shutdown tepat akhir tahun lalu.

Wakil Presiden Mike Pence memimpin perundingan putaran kedua dengan para anggota House of Representatives tentang masalah government shutdown dan pembangunan tembok pada Minggu 6 Januari 2019 waktu setempat.

Trump mengunggah twit pada 7 Januari 2019 bahwa perundingan itu membahas rincian "keamanan perbatasan" dan mengadakan "pertemuan produktif".

Tweet itu terus mengatakan bahwa "kita sekarang merencanakan pembatas baja daripada beton," dan menyebutnya sebagai "solusi yang baik," demikian seperti dikutip dari ABC.net.au, Senin (7/1/2019).

Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Ketua DPR yang baru Nancy Pelosi, menganggap tembok beton visi Trump tidak bermoral dan menolak menyetujui US$ 5,6 miliar yang diinginkan Trump sebagai bagian dari janji penandatanganan kampanye presiden 2016-nya.

Pekan lalu, Demokrat yang mengambil alih DPR meloloskan RUU untuk mengakhiri government shutdown tanpa menyetujui dana pembangunan tembok perbatasan yang diinginkan Donald Trump.

Government shutdown telah menyebabkan ratusan ribu pekerja federal terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa gaji.

Donald Trump mengatakan dia bisa merasakan perasaan para pekerja yang mengalami kesulitan membayar tagihan karena penutupan pemerintahan, tetapi mengancam sekali lagi untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara alternatif untuk membangun tembok.

 

Simak video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Konsesi dengan Demokrat

[Fimela] Nancy Pelosi
Ketua DPR AS sekaligus politisi Partai Demokrat, Nancy Pelosi (Saul Loeb/AFP)

Gedung Putih telah memperingatkan bahwa government shutdown dapat berlangsung selama beberapa waktu sambil menunjukkan bahwa tawaran penghalang baja adalah simbol perdamaian pemerintah terhadap Partai Demokrat.

Mick Mulvaney, kepala staf kepresidenan Donald Trump, mengatakan pada program Meet the Press NBC bahwa menyetujui pagar baja akan memungkinkan Demokrat untuk tetap pada penolakan mereka untuk mendanai tembok.

"Itu seharusnya membantu kita bergerak ke arah yang benar," kata Tuan Mulvaney, yang juga kepala Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih.

Demokrat kemungkinan akan menuntut konsesi lain, seperti perlindungan bagi imigran anak-anak yang dibawa ke Amerika Serikat atau perubahan pada ketentuan anggaran pengeluaran lainnya.

Pemimpin Mayoritas House of Representatives, yang juga politisi Demokrat, Steny Hoyer tidak berkomentar ketika ditanya apakah langkah Gedung Putih untuk menghapus anggaran pembangunan dinding beton dari meja perundingan dengan DPR adalah bukti kompromi.

Mulvaney, yang mengambil bagian dalam pembicaraan dengan Pence dan para pembantu kongres pada hari Sabtu 5 Januari 2019 lalu, mengatakan permintaan teknis menghambat mereka.

"Saya pikir ini akan berlarut-larut lebih lama. Saya pikir itu dilakukan dengan niat," katanya.

Sebagian besar pemerintahan AS tutup pada 22 Desember 2018 setelah legislator dan Presiden menemui jalan buntu atas tuntutan Trump untuk membangun tembok.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya