Kerusuhan di Zimbabwe, Presiden Mnangagwa Janji Gelar Investigasi

Liputan6.com, Harare - Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, menyerukan untuk digelarnya "dialog nasional" dan berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap bentrokan yang terjadi oleh pasukan keamanan dalam beberapa hari terakhir.

Kekerasan yang disebutnya brutal itu merupakan buntut dari aksi protes yang merebak pada pekan lalu. Para pengunjuk rasa menentang kenaikan BBM, sehingga kerusuhan tercipta dan banyak penjarahan sporadis.

Militer dan polisi tampaknya hanya menargetkan para pejabat, pendukung partai oposisi, serta pejabat serikat pekerja dan aktivis masyarakat sipil terkenal, ketimbang mereka yang diduga pencuri.

Setidaknya 12 orang dilaporkan tewas dan 78 dirawat di rumah sakit karena luka tembak, menurut Forum Hak Asasi Manusia Zimbabwe. Organisasi ini mencatat, lebih dari 240 insiden penyerangan dan penyiksaan terjadi di negara tersebut. Sekitar 700 orang ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum, termasuk 11 anggota parlemen oposisi.

Kericuhan itu adalah yang paling buruk sejak pemerintahan otoriter Robert Mugabe, yang memerintah Zimbabwe selama 37 tahun. Ketika masa jabatannya berakhir pada November 2017, Mugabe dianggap telah menghancurkan harapan untuk pembentukan reformasi politik.

Forum Hak Asasi Manusia Zimbabwe mengatakan, penggerebekan terus dilakukan pada dini hari, Selasa (22/1/2019), meskipun situs internet dan media sosial telah kembali normal sebagian --setelah sebelumnya sempat ditutup oleh pihak berwenang selama beberapa hari.

Emmerson Mnangagwa, yang memenangkan pemilu pada bulan Juli 2018, menegaskan bahwa pembangkangan di antara pasukan keamanan tidak dapat ditoleransi dan "besar kemungkinan, ia akan turun tangan".

"Kekerasan atau kesalahan yang dilakukan oleh pasukan keamanan kami, tidak dapat diterima. Ini merupakan pengkhianatan terhadap pemerintahan baru Zimbabwe," ujarnya, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (22/1/2019). "Kerusuhan dan pembangkangan tidak akan ditoleransi. Pelanggaran akan diselidiki."

"Setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan protesnya, tetapi ini bukan aksi damai. Bentrok tak terduga dan kehancuran yang sinis; menjarah kantor polisi, mencuri senjata dan seragam; menghasut dan mengancam kekerasan. Ini bukan cara Zimbabwe," imbuh Mnangagwa.

Namun di satu sisi, Mnangagwa juga membela kenaikan harga bahan bakar, dengan mengatakan bahwa keputusan itu bukan keputusan yang bisa diambil dengan enteng. Meski hal tersebut adalah sikap yang benar untuk dilakukan.

BBM di Zimbabwe sangat disubsidi dan para pejabat mengatakan, anggaran yang dihemat oleh kenaikan harga BBM akan diarahkan untuk membeli komoditas penting. Namun mereka tak merincinya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Zimbabwe dilaporkan berakhir dengan kekerasan, di mana polisi menembakkan amunisi hidup dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Bentrokan tersebut menjadi situasi terburuk di negara Afrika selatan itu pasca pemilu tahun lalu, ketika enam warga sipil ditembak mati oleh polisi.

Dikutip dari The Guardian pada Selasa, 15 Januari 2019, bentrokan itu merupakan buntut dari demonstrasi yang telah berjalan tiga hari oleh serikat pekerja Zimbabwe, di tengah kondisi krisis ekonomi yang kian mengkhawatirkan.

Selain di ibu kota Harare, bentrokan juga dilaporkan terjadi di Bulawayo, sebuah kota di wilayah selatan negara itu, ketika polisi berusaha membubarkan kelompok-kelompok pemuda yang menyalakan api di jalan-jalan, menciptakan blokade, dan dalam beberapa kasus, turut menjarah toko-toko.

Di Chitungwiza, kota satelit di selatan Harare, sebuah kantor polisi dikepung oleh massa yang mengamuk, dan suara tembakan otomatis dilaporkan terdengar di sela-selanya.

Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di kawasan pemukiman kumuh Mabvuku, tidak jauh dari pusat ibu kota, di mana empat warga sipil dilaporkan mengalami luka tembak oleh polisi.

Akar dari bentrok yang meluas itu adalah ketidakpuasan rakyat Zimbabwe terhadap keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sebesar 150 persen pada Sabtu 12 Januari.

Hal tersebut kian diperparah dengan fakta bahwa harga barang-barang kebutuhan harian --mayoritas diimpor-- telah melonjak lebih dulu, mengikuti tingkat inflasi yang kian tidak terkendali.

Kekalutan politik dalam negeri Zimbabwe juga diketahui tidak banyak berubah sejak Robert Mugabe digulingkan oleh militer --setelah berkuasan 37 tahun-- pada 2017 lalu. Sang diktator meninggalkan utang negara dalam jumlah besar, kekurangan pasokan uang tunai, dan infrastruktur yang hancur.

"Kami sudah cukup menderita," kata Philani Nyoni, seorang penulis yang turut serta dalam protes di Bulawayo. "Pemerintah sekarang sadar bahwa kami tidak senang dengan kebijakan bodoh mereka seperti kenaikan harga bahan bakar."