Presiden Nicolas Maduro Tunda Pengusiran Diplomat AS dari Venezuela

Liputan6.com, Caracas - Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, pada Minggu 27 Januari 2019, menangguhkan keputusannya untuk mengusir para diplomat Amerika Serikat dari Venezuela.

Penangguhan itu menunjukkan sikap kepala dingin dari pemerintahan Maduro yang sebelumnya memerintahkan para diplomat AS angkat kaki dari negaranya pada "72 jam ke depan" --serta efektif menyatakan pemutusan hubungan diplomatik Caracas - Washington DC-- pada Rabu 23 Januari 2019.

Pengusiran diplomat AS oleh pemerintahan Maduro datang setelah AS menyatakan dukungannya pada pemimpin oposisi Juan Guaido, yang juga menjabat sebagai pemimpin Majelis Nasional Venezuela, pada Selasa 22 Januari. Lalu, pada 25 Januari, Guaido mendeklarasikan diri sebagai 'presiden interim' Venezuela.

AS kemudian meminta dunia untuk "memilih pihak" dalam krisis yang bergerak cepat di negara Amerika Selatan itu. Mereka juga menyatakan bahwa Maduro bukan lagi presiden sah Venezuela.

Akhirnya, muncullah periode Sabtu 26 Januari 2019, alias tenggat yang diberikan pemerintahan Maduro kepada diplomat AS untuk hengkang dari Venezuela.

Namun, ketika tenggat mendekati habis, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "pemerintahan Maduro menangguhkan pengusiran dan memberikan waktu 30 hari guna bernegosiasi dengan para pejabat AS" mengenai pembentukan "kantor kepentingan AS" di Venezuela dan sebaliknya, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (27/1/2019).

Sejauh ini pihak Kementerian Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan Venezuela. Namun, pada beberapa kesempatan sebelumnya, Kemlu AS menegaskan bahwa "prioritas ada pada kondisi keselamatan personel (diplomatik)" dan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menutup kedutaan.

Skema 'kantor kepentingan' yang ditawarkan Caracas sama seperti yang pernah diterapkan AS dan Kuba selama beberapa dekade, yang bermula pada Perang Dingin sampai pemerintahan Presiden Barack Obama memulihkan hubungan diplomatik dengan pulau yang dikelola komunis itu.

Simak video pilihan berikut:

Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo telah menunjuk pakar kebijakan Luar Negeri Elliot Abrams sebagai utusan khusus AS untuk Venezuela yang bertugas membantu negara itu memulihkan kondisi demokrasi.

Dikutip dari laman Voice of America, Sabtu (26/1/2019), keputusan ini diumumkan oleh Pompeo, pada Jumat, 25 Januari di Washington menjelang sidang khusus Dewan Keamanan PBB hari ini.

Pompeo mengatakan bahwa semua negara haruslah mengakui ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela, seperti yang dilakukan AS.

Dia menyebut Presiden Nicolas Maduro sebagai seorang "diktator yang kejam" yang telah menyebabkan banyak kehancuran di negaranya.

Pompeo juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat juga sangat berharap bahwa Venezuela akan bisa mengadakan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas dan adil untuk memilih pemimpin yang baru.

Dia juga menegaskan para diplomat AS yang diusir oleh Maduro minggu ini akan terus dilindungi dan dijaga. Dikatakan pemerintah Amerika Serikat kini sedang mengambil semua tindakan untuk menjamin keamanan mereka.

Sementara itu, Kepala kantor urusan HAM PBB Michelle Bachelet, Jumat kemarin menyerukan supaya diadakan perundingan untuk menyelesaikan ketegangan di Venezuela, yang bisa dengan cepat menjadi tidak terkendali dan mengakibatkan konsekuensi gawat darurat.