Konflik Kashmir Kembali Memanas, Puluhan Ribu Turis Diimbau Pergi

Liputan6.com, New Delhi - Puluhan ribu turis, peziarah, dan pekerja asing mulai meninggalkan wilayah Kashmir yang disengketakan, menyusul dikeluarkannya peringatan keamanan oleh pejabat India di tempat itu.

Pemerintah India mengatakan pihaknya telah menewaskan sekitar lima pemberontak yang berusaha menyerang pasukannya, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Minggu (4/8/2019).

Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan imbauan terbaru pada Sabtu 3 Agustus, untuk menghindari semua perjalanan ke Jammu dan Kashmir.

"Ada risiko kekerasan tak terduga, termasuk pemboman, serangan granat, penembakan dan penculikan," bunyi peringatan tersebut.

Imbauan serupa juga dikeluarkan oleh perwakilan resmi negara asing, seperti Inggris, Jerman, dan Australia.

Para pejabat keamanan India memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan lembah Kashmir, setelah mereka menemukan bukti serangan terencana oleh militan yang didukung militer Pakistan pada situs ziarah utama Hindu Amarnath Yatra di Kashmir.

Pejabat setempat membatalkan izin ziarah dan meminta para peziarah dan wisatawan untuk pulang, di mana hal itu memicu kepanikan dalam berebut akses sarana transportasi.

Para pengunjung yang cemas, termasuk beberapa orang asing, membanjiri bandara di kota utama Srinagar pada hari Sabtu, banyak yang tidak memiliki tiket untuk penerbangan hari itu.

"Penumpang yang dijadwalkan kembali dalam beberapa hari mendatang telah panik di bandara hari ini," kata manajer salah satu maskapai yang mengoperasikan rute Delhi-Srinagar.

"Ini kacau dan tidak banyak yang akan mengelola kursi kecuali ada penerbangan tambahan," lanjutnya.

Sementara itu, ratusan siswa India dievakuasi dari Kashmir menggunakan bus.

"Semua siswa non-lokal telah meninggalkan kampus untuk kembali ke negara bagian masing-masing," kata seorang pejabat administrasi di Institut Teknologi Nasional di Srinagar kepada kantor berita AFP.

Juru bicara pertahanan India yang berbasis di Srinagar, Kolonel Rajesh Kalia, mengatakan telah ada sejumlah upaya oleh militan yang berbasis di Pakistan untuk mengganggu perdamaian di wilayah tersebut, dan menargetkan para peziarah.

Lima hingga tujuh militan tewas ketika mereka mencoba menyerang pasukan India, kata Kalia, seraya menambahkan bahwa senjata dan amunisi ditemukan dalam operasi itu.

Di lain pihak, seorang juru bicara pertahanan Pakistan menolak pernyataan India sebagai "propaganda belaka", menyebut hal tersebut sebagai "kebohongan terang-terangan".

Seorang pejabat senior pemerintah daerah di Kashmir mengatakan sebagian besar dari 20.000 peziarah Hindu dan turis India, dan lebih dari 200.000 pekerja, meninggalkan daerah itu.

Warga Kashmir membentuk antrean panjang di luar pompa bensin, toko makanan dan mesin uang tunai bank pada Jumat malam, sesaat setelah peringatan keamanan pertama diumumkan. Antrean baru mereda pada hari Sabtu.

Jumlah pengunjung ke situs Amarnath Yatra telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih dari 300 ribu umat Hindu mengunjungi kuil gua stalagmit es di Himalaya itu.

Pasukan keamanan dalam jumlah besar telah menjaga rute itu bahkan sebelum peringatan dikeluarkan.

Sementara itu, ziarah kedua yang berskala lebih kecil, Mata Yatra Machail, di wilayah Jammu juga dibatalkan pada hari Sabtu.

Kashmir dibagi antara India dan Pakistan ketika mereka memperoleh kemerdekaan dari kolonial Inggris pada 1947, tetapi keduanya mengklaim wilayah tersebut secara utuh.

Kedua negara telah berperang atas Kahsmir sebanyak tiga kali sejak pemisahan tersebut.

Sementara itu, pemerintah India mengakui bahwa 10.000 pasukan tambahan dikirim ke Kashmir pada pekan lalu, menambah total 500 ribu personel yang telah ditempatkan sebelumnya.

Namun, laporan media lokal mengatakan bahwa pemerintah India mengerahkan 25.000 pasukan tambahan ke Kashmir. Tidak ada tanggapan dari otoritas resmi atas pemberitaan tersebut.

Sementara otoritas militer dan pemerintah negara bagian menyoroti risiko keamanan, politikus Kashmir menyatakan kekhawatiran bahwa pasukan tambahan India sebagai tanda pemerintah nasionalis Hindu dapat melakukan ancaman, untuk membatalkan status khusus Kashmir di bawah konstitusi.