Bubarkan Demonstrasi KTT G7, Polisi Prancis Gunakan Gas Air Mata

Liputan6.com, Biarritz - Polisi antihuru-hara Prancis menyemprotkan water cannons dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di Bayonne, dekat resor Biarritz di mana Presiden Emmanuel Macron dan sejumlah negara anggota bertemu di KTT G7 selama tiga hari.

Dikutip dari laman Euro News, Minggu (25/8/2019) insiden yang terjadi pada Sabtu kemarin tersebut dihadiri ribuan pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa yang menutut KTT G7 melemparkan batu dan benda lain ke arah polisi dan menendang kembali gas air mata yang dilemparkan ke arah mereka.

Polisi juga mengambil sejumlah tindakan. Seperti menahan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator dalam insiden tersebut.

Sebelumnya, ribuan aktivis anti-globalisasi, separatis Basque, dan pemrotes "rompi kuning" berbaris secara damai melintasi perbatasan Prancis dengan Spanyol untuk menuntut tindakan nyata dari para pemimpin G7.

Lebih dari 13.000 petugas polisi menjaga penyelenggaraan KTT G7 di Biarritz di bawah kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok anarkis mungkin telah mencoba untuk menggagalkan agenda tersebut.

Empat petugas polisi terluka ringan setelah pengunjuk rasa menembakkan mortir buatan dekat pertemuan anti-G7.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan membahas isu Kashmir yang bergolak bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada sela-sela KTT G7 akhir pekan ini di Biarritz, Prancis.

"Presiden Trump kemungkinan besar ingin mendengar dari sisi PM Modi tentang rencananya untuk mengurangi tensi di kawasan dan penegakkan hak asasi manusia di Kashmir," kata seorang pejabat AS yang memahami rencana agenda sang presiden, seperti dikutip dari Times of India.

Trump sebelumnya telah berbicara dengan PM Pakistan Imran Khan untuk isu yang sama pada Selasa pekan ini --di mana Islamabad merupakan pihak yang bersengketa dengan India perihal Kashmir yang diperebutkan.

Berbicara kepada Khan, Trump mengatakan bahwa AS siap untuk memediasi isu Kashmir.

Namun, komunitas internasional telah menyarankan bahwa isu Kashmir merupakan persoalan bilateral antara Delhi dan Islamabad. Trump pun telah mengatakan hal serupa.

Seorang pejabat AS yang sama juga mengatakan bahwa "Presiden Trump berusaha mencegah Pakistan agar tidak melanggar" ketentuan yang mengatur pembagian Kashmir antara India dan Pakistan.

Rencana Trump datang di tengah pergolakan terbaru di Kashmir. India mencabut Pasal 370 konstitusi yang mengatur tentang status otonomi khusus di Jammu & Kashmir, bagian dari wilayah sengketa yang jatuh di bawah pengelolaan India.

Pakistan --yang mengelola sebagian lain dari wilayah Kashmir-- mengecam langkah Delhi. Penolakan juga datang dari warga Jammu & Kashmir, menuding bahwa pemerintahan PM Modi berusaha untuk mengubah status demografis Kashmir yang mayoritas muslim.

Namun, PM Modi menegaskan bahwa pencabutan status otonomi adalah demi "kebaikan bersama" serta untuk mengupayakan "pemerataan pembangunan serta ekonomi, pemberantasam korupsi, dan reformasi" di eks-wilayah berstatus provinsi itu.