Aktivis Pro-Demokrasi Hong Kong Lobi Kongres AS untuk Tekan China

Liputan6.com, Washington DC - Aktivis terkemuka gerakan pro-demokrasi Hong Kong telah menghadap Kongres Amerika Serikat (DPR dan DPD) pada Selasa 17 September 2019 waktu lokal.

Pertemuan itu, yang dilaksanakan di tengah rangkaian demonstrasi Hong Kong selama lebih dari 100 hari, digambarkan sebagai upaya para aktivis dalam mencari dukungan AS untuk memberi tekanan pada Beijing agar memberikan pemenuhan hak-hak sipil dan demokrasi pada wilayah otonomi khusus China tersebut.

"Ini bukan permohonan untuk apa yang disebut campur tangan asing. Ini adalah permohonan untuk demokrasi," penyanyi dan aktivis Denise Ho mengatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Kongres-Eksekutif AS untuk China (US Congressional-Executive Commission on China), seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (19/9/2019).

Aktivis juga mendesak komisi, yang meliputi anggota Senat AS (DPD/US Senate) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (US House of Representatives) dari dua pihak fraksi utama (Demokrat dan Republik), untuk mengambil tindakan bahkan jika itu dapat mempengaruhi ekonomi Hong Kong.

"Beijing seharusnya tidak memiliki kedua-duanya, menuai semua manfaat ekonomi dari kedudukan Hong Kong di dunia sambil menghapus identitas sosial politik kita," kata Joshua Wong, sekretaris jenderal partai Demosisto Hong Kong dan pemimpin Gerakan Payung 2014.

Dia juga memperingatkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin akan mengambil tindakan keras menjelang perayaan pada tanggal 1 Oktober untuk menandai peringatan ke-70 Republik Rakyat Tiongkok.

"Mengirim tank (ke Hong Kong) tetap tidak masuk akal, tapi, bukan berarti itu tidak mungkin," lanjut Wong yang mungkin mereferensi pada Tragedi Tiananmen 1989, di mana China pernah mengerahkan tank untuk membubarkan demonstran.

Hong Kong kembali dari koloni Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang menjamin kebebasan penduduk kota yang tidak dinikmati di China daratan, termasuk sistem hukum independen. Tiongkok pada tahun 1997 berjanji untuk menjamin kebebasan selama 50 tahun.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Anggota Kongres AS pada sidang mengatakan akan mendorong parlemen dan pemerintah untuk mengkaji kembali status perdagangan khusus Hong Kong sebagai bentuk upaya untuk menekan China dalam memberikan jaminan hak sipil dan hak demokrasi.

"Amerika Serikat dan negara-negara lain memiliki pilihan justru karena Beijing mendapat manfaat dari status khusus Hong Kong - status khusus yang menjadikan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional yang dibangun atas janji-janji yang dibuat China kepada dunia sehubungan dengan Hong Kong, yang mereka upayakan untuk dilanggar," kata Senator AS Fraksi Rapublik, Marco Rubio.

Legislasi diperkenalkan di Senat dan DPR AS awal tahun ini yang akan membutuhkan tinjauan tahunan atas perlakuan khusus yang diberikan Washington kepada Hong Kong, termasuk hak istimewa perdagangan dan bisnis.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong juga akan membuat pejabat di China dan Hong Kong, yang telah merongrong otonomi kota, rentan terhadap sanksi.

RUU lain yang diperkenalkan di DPR pekan lalu dengan dukungan dari Partai Republik dan Demokrat, PROTECT Hong Kong Act, akan melarang ekspor komersial beberapa item pengendalian massa ke kepolisian Hong Kong.

Undang-undang belum muncul untuk pemungutan suara, tetapi Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri House keduanya mengadakan dengar pendapat minggu ini diharapkan untuk mengatasi hubungan dengan China pada masalah termasuk Hong Kong.

Namun, kelompok industri khawatir bahwa undang-undang tersebut dapat semakin memperumit jalannya perundingan penyelesaian Perang Dagang AS-China yang rumit.

"Mudah-mudahan kita akan dapat meloloskan beberapa undang-undang ini untuk menjelaskan kepada rezim di Beijing bahwa demokrasi adalah nilai penting," kata Senator Angus King dari fraksi independen namun pro-Partai Demokrat.

Para pejabat di Beijing dan juga Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah menuduh AS campur tangan, dan China telah memanggil duta besar Jerman setelah Joshua Wong dari partai Demosisto mengunjungi kekuatan Eropa.

Bekas koloni Inggris itu telah diguncang oleh lebih dari tiga bulan demonstrasi yang terkadang berujung bentrokan.

Protes di seluruh kota, yang awalnya dipicu oleh undang - undang yang akan memungkinkan Beijing untuk mengekstradisi penduduk ke daratan, sering berakhir dengan kekerasan, biasanya antara demonstran pro-demokrasi dan polisi.

Bentrokan-bentrokan itu menjadi lebih ganas dalam beberapa pekan terakhir, dengan polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ketika para demonstran merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar dan memblokir lalu lintas.

Sementara kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan penarikan RUU ekstradisi, protes sejak itu telah meluas menjadi permintaan untuk memasukkan pencabutan kata "kerusuhan" dari pendefinisian yang digunakan pemerintah; melepaskan semua demonstran pro-demokrasi yang ditahan; meluncurkan penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi; dan hak bagi orang-orang Hong Kong untuk memilih pemimpin mereka sendiri secara demokratis.