Kronologi Upaya Pemakzulan Donald Trump dari Kursi Presiden AS

Liputan6.com, Washington DC - Seorang whistleblower; dua negara asing; sebuah sambungan telepon; tawaran bantuan militer; dan dua kandidat calon presiden yang saling bersaing --itu merupakan hal-hal yang telah memulai penyelidikan di Kongres AS (parlemen) pada pekan ini dalam upaya untuk memakzulkan Donald Trump dari kursi Presiden Amerika.

Penyelidikan difokuskan pada percakapan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di mana Donald Trump menekan Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, lawan potensial Trump dalam pemilihan presiden 2020. Trump telah mengakui bahwa pada saat yang sama ia menahan bantuan ke negara itu.

Berikut ini beberapa peristiwa utama yang mengarah pada penyelidikan pemakzulan Donald Trump dan apa yang telah terjadi sejak pengumuman, seperti dikutip dari Los Angeles Times, Minggu (29/9/2019).

Simak video pilihan berikut:

Pemerintahan Presiden Obama mulai menyalurkan jutaan dolar dalam bantuan ke Ukraina setelah presiden negara itu, Viktor Yanukovich, digulingkan dalam revolusi 2014 karena mendukung separatis yang mendukung aneksasi Rusia atas semenanjung Krimea Ukraina.

Dengan pemerintahan pro-Barat yang baru namun rapuh berkuasa, Wakil Presiden Biden mengawasi upaya di mana dana AS ditujukan untuk meningkatkan angkatan bersenjata Ukraina dalam menghadapi keterlibatan militer Rusia.

Beberapa bulan setelah Biden mengambil peran itu, putranya, Hunter Biden, bergabung dengan dewan Burisma Holdings, sebuah perusahaan gas alam swasta Ukraina - sebuah posisi yang sejak itu menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan.

Dan, selama periode itu, pemilik Burisma sedang diselidiki oleh jaksa Ukraina atas kemungkinan pelanggaran keuangan, meskipun Hunter Biden tidak dituduh melakukan kesalahan.

Pejabat Gedung Putih pada saat itu menekankan bahwa status Hunter Biden di Burisma Ukraina adalah sebagai warga negara biasa, dan wakil presiden mengatakan putranya membuat keputusan bisnis sendiri.

Sementara Wakil Presiden Joe Biden mewakili kepentingan AS di Ukraina, pemerintahan Obama dan sekutu-sekutunya di Eropa mendorong untuk menggulingkan jaksa agung negara itu, Viktor Shokin, sebagai bagian dari tindakan keras untuk memberantas korupsi --masalah yang sudah lama ada di negara itu.

Sebagai bagian dari manuver, Biden mengancam untuk menahan jaminan pinjaman senilai US$ 1 miliar ke Ukraina jika Shokin tidak mengundurkan diri.

Shokin telah memimpin penyelidikan dugaan skandal keuangan di kalangan pemilik Burisma, meskipun penyelidikan itu tidak berstatus aktif pada saat Biden mendorong penggulingan jaksa --Washington Post melaporkan.

Sampai tahun 2019, tidak ada bukti yang menunjukkan Biden atau putranya telah melakukan pelanggaran kepatutan atau pidana terkait dengan Burisma Ukraina.

Pada Maret 2016, para pejabat Ukraina memilih untuk menggulingkan Shokin. Pada tahun yang sama, pengadilan distrik Kyev tidak menemukan bukti kesalahan pidana oleh pemilik Burisma, menurut CNBC.

Masa jabatan Hunter Biden di dewan Burisma berakhir dan dia mundur dari perusahaan, menurut Reuters.

Pada bulan yang sama, komedian Volodymyr Zelensky terpilih sebagai pemimpin Ukraina. Dia berjanji untuk berfokus mengakhiri perang melawan separatis yang didukung Rusia di timur negara itu.

Pengacara pribadi Presiden Trump, Rudolph (Rudy) W. Giuliani membatalkan kunjungan ke Ukraina setelah Partai Demokrat yang beroposisi mengecam upayanya untuk mendorong negara itu membuka penyelidikan yang ia harap akan menguntungkan Trump secara politis.

Partai Demokrat mengatakan rencana itu mengisyaratkan upaya yang jelas untuk merekrut negara asing untuk mempengaruhi pemilihan AS pada 2020 mendatang.

"Kami tidak ikut campur dalam pemilihan, kami ikut campur dalam penyelidikan, yang berhak kami lakukan," kata Giuliani dalam sebuah wawancara dengan the New York Times.

Presiden Donald Trump secara langsung meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk "bantuan" saat membahas bantuan militer AS selama panggilan telepon 25 Juli, menurut memo Gedung Putih yang kemudian akan dirilis.

Panggilan telepon itu terjadi satu hari setelah mantan penasihat khusus untuk Kementerian Kehakiman AS, Robert S. Mueller III bersaksi di depan Kongres tentang penyelidikan hampir dua tahun yang dipimpinnya perihal campur tangan Rusia pada Pilpres 2016 dan potensi upaya Trump menghalang-halangi proses hukum tentang penyelidikan itu.

Ketua Komite Intelijen DPR AS, Adam Schiff (Demokrat) mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuk Penjabat Direktur Intelijen Nasional AS (DNI) Joseph Maguire, untuk tampil di hadapan panel setelah Schiff mengatakan Maguire belum melaporkan aduan ke Kongres dalam waktu tujuh hari --yang ia definisikan sebagai "pelanggaran hukum."

Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen AS Michael Atkinson menolak untuk membahasa substansi pengaduan para pelapor pada pertemuan Komite Intelijen DPR AS yang digelar secara tertutup.

Sementara Presiden Trump menolak laporan itu sebagai "berita palsu" dan "pelecehan presiden." Beberapa tuduhan yang diajukan oleh para whistleblower tampaknya berada di Ukraina, menurut laporan dari Washington Post dan New York Times.

Trump membela dirinya terkait skandal Ukraina - Biden. Sementara DPR AS fraksi Partai Demokrat mendesak keluhan yang diajukan Trump kepada si whistleblower.

Kontroversi ini memfokuskan kembali perhatian pada upaya Trump untuk melemahkan Biden setelah laporan bahwa presiden mendesak pejabat Ukraina untuk menyelidiki urusan bisnis Hunter Biden untuk kemungkinan korupsi.

Pada 24 September 2019, DPR AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat mengumumkan penyelidikan dalam upaya pemakzulan Presiden Donald Trump.

"Tindakan presiden Trump telah mengungkapkan fakta tidak terhormatnya pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional kita dan pengkhianatan integritas pemilu kita," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

"Tidak ada orang yang berada di atas hukum."

Trump juga mengatakan dia menahan pengiriman hampir US$ 400 juta dalam bantuan militer dan Kementerian Luar Negeri yang telah disetujui oleh suara bipartisan (dua partai pemerintah dan oposisi) di Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi dari Rusia.

Kendati demikian, bantuan itu telah dirilis bulan ini.

Trump membantah bahwa keterlambatan dua bulan dalam melepaskan bantuan itu dimaksudkan untuk menekan Presiden Volodymyr Zelensky terkait tuntutannya untuk menyelidiki Joe dan Hunter Biden di Burisma.

Pada 25 September 2019, Gedung Putih merilis transkrip pembicaraan Trump - Zelensky yang menjadi pemicu prahara ini.

Transkrip yang dirilis dalam bentuk memo itu menggambarkan percakapan Trump - Zelensky selama 30 menit.

Menurut memo itu, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki Biden dan untuk melihat CrowdStrike, sebuah perusahaan cybersecurity yang bekerja untuk Demokrat dalam pemilu 2016.

Trump meminta Zelensky setidaknya lima kali dalam lima sambungan telepon yang berbeda, agar Kiev mau 'bekerjasama' dengan Jaksa Agung AS William Barr tentang penyelidikan semacam itu. Trump juga mendesak Zelensky beberapa kali untuk berbicara dengan Giuliani, pengacara pribadinya.

Pada 26 September 2019, saksi pertama diperiksa.

Komite Intelijen DPR AS mengeluarkan versi terbuka tentang keluhan dari Gedung Putih yang mengatakan bahwa seorang whistleblower menuduh pejabat kantor kepresidenan AS telah mengambil langkah yang tidak biasa untuk mengamankan transkrip panggilan Trump - Zelensky pada 25 Juli lalu.

"Para pejabat Gedung Putih mengatakan kepada saya bahwa mereka 'diarahkan' oleh pengacara Gedung Putih untuk menghapus transkrip elektronik dari sistem komputer di mana transkrip tersebut biasanya disimpan," kata si pengungkap fakta, sesuai dengan keluhan.

"Transkrip dimuat ke dalam sistem elektronik terpisah yang digunakan untuk menyimpan dan menangani informasi rahasia yang sangat sensitif."

Dalam keluhan itu, pelapor memberitahukan Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen AS Michael Atkinson bahwa Trump "menggunakan kekuatan kantornya untuk meminta campur tangan dari negara asing dalam pemilihan umum AS tahun 2020".

Pelosi mendeskripsikan pengakuan si whistleblower sebagai bukti bahwa "Gedung Putih" berusaha menutup-nutupi skandal. Dia mengatakan, tuduhan tentang Trump dengan Ukraina sekarang akan menjadi fokus utama penyelidikan pemakzulan yang digawangi Demokrat.

Pada sidang Komite Intelijen DPR AS yang kontroversial pada Kamis 26 September, Maguire, penjabat direktur intelijen nasional, dikritik oleh Demokrat karena pada awalnya gagal mengungkapkan pengaduan pelapor.

The Los Angeles Times melaporkan, sementara semua itu berlangsung, Trump telah mengungkapkan amarahnya pada proses pemakzulan baru Demokrat dan mengecam petugas intelijen dan pembantu Gedung Putih yang membantu pelapor sebagai "hampir seorang mata-mata," dan menyatakan itu adalah pengkhianatan.