Donald Trump dan Prahara Ukraina - Eks Wapres AS, 'Skandal Rusia' yang Berulang?

Liputan6.com, Washington DC - Baru-baru ini, beredar kontroversi politik di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Donald Trump, Ukraina, politikus partai oposisi Demokrat sekaligus eks Wakil Presiden Joe Biden, serta putranya, Hunter Biden.

Prahara ini terasa seperti deja vu Pilpres AS 2016 --yang sama-sama melibatkan Trump, seorang oposisi (Hillary Clinton kala itu) dan negara asing (Rusia).

Seorang politikus oposisi dan kritikus Trump menuduh sang presiden menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk menggertak Ukraina agar menggali informasi yang merusak tentang saingan politiknya, Joe Biden.

Biden, pada tahun ini, mengumumkan pencalonan dirinya sebagai capres AS dari jalur kandidasi Partai Demokrat jelang Pilpres AS 2020.

Sementara itu, Trump dan para pendukungnya menuduh mantan wakil presiden itu menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina agar mundur dari penyelidikan kriminal yang dapat melibatkan putranya, Hunter Biden.

Dengan kata lain, semua prahara ini adalah demi memperebutkan kursi di Oval Office Gedung Putih tahun depan, demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (24/9/2019).

Bagaimana Kontroversi Baru Itu Bermula?

Tuduhan terhadap Donald Trump bermula ketika ia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan pembicaraan telepon pada 25 Juli 2019. Dalam komunikasi itu, Trump dituduh menekan rekannya dari Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Trump mungkin juga telah membahas bantuan militer senilai US$ 250 juta yang disetujui Kongres untuk Ukraina - bantuan yang ditunda administrasi Trump hingga pertengahan September 2019.

The Washington Post dan media AS lainnya mengatakan, "Trump mengatakan kepada kepala stafnya, Mick Mulvaney, untuk menahan bantuan setidaknya seminggu sebelum panggilan telepon."

Sang Miliarder Nyentrik sendiri --kurang lebih-- mengakui bahwa ia memang membicarakan soal Joe Biden dan Hunter Biden dalam sambungan telepon dengan Presiden Ukraina.

Namun ia menambahkan turut membicarakan hal-hal lainnya dalam sebuah "percakapan yang menyenangkan dan sempurna."

AS memberikan bantuan kepada Ukraina sehingga "kami ingin memastikan bahwa negara itu jujur," tambahnya.

Di Twitter, Donald Trump lebih blak-blakan, mengatakan kontroversi itu diciptakan oleh Demokrat dan "Media Bengkok" --mereferensi media yang rutin mengkritisinya.

Dia juga secara diam-diam mempertanyakan patriotisme "terduga" pelapor (whistleblower) yang membocorkan isi pembicaraannya dengan Presiden Zelensky.

Demokrat menuduh bahwa Donald Trump menekan Ukraina agar memulai penyelidikan korupsi, karena ini dapat menodai reputasi Hunter Biden dan Joe Biden --terlebih menjelang Pilpres 2020.

Partai Republik tidak banyak bicara tentang kontroversi itu. Ini menunjukkan sifat partisan dari kontroversi itu, yang - seperti banyak hal lain di Washington - terbelah oleh isu internal.

Simak video pilihan berikut:

Tuduhan terhadap ayah-anak Biden itu didorong oleh Trump dan pengacaranya, mantan Walikota New York City Rudy Giuliani, berpusat pada upaya sukses Joe Biden yang kala itu menjabat sebagai Wapres AS untuk 'menekan' jaksa penuntut Ukraina, Viktor Shokin pada 2016, serta berujung pada pengunduran dirinya.

Kantor Shokin bertanggungjawab atas investigasi sebuah perusahaan gas Ukraina, Burisima Holdings, yang pada saat itu membayar Hunter Biden, putra Joe Biden, sebanyak US$ 50.000 sebulan untuk bekerja sebagai anggota dewan direksi.

Trump, Giuliani dan sekutu mereka menuduh bahwa tekanan yang dilakukan Joe Biden kepada Shokin meliputi ancaman untuk menahan dana sebesar US$ 1 miliar dalam bentuk jaminan pinjaman AS untuk Ukraina.

Tekanan Biden kepada Shokin, tuduh Trump, dkk, adalah upaya untuk melindungi putranya dan perusahaannya dari kemungkinan dakwaan pidana.

Sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Joe Biden bertindak korup atau dipengaruhi oleh pekerjaan putranya di Ukraina.

Namun, para kritikus percaya setidaknya ikatan keluarga Biden dengan Ukraina meningkatkan persepsi tentang kemungkinan konflik kepentingan.

Pemotongan terhadap tuduhan ini adalah fakta bahwa Biden bukan satu-satunya pejabat publik yang menyerukan agar Shokin dicopot. Beberapa pejabat AS dan Uni Eropa pernah menyerukan serupa.

Dan sebagaimana New York Times baru-baru ini melaporkan, jaksa penuntut Viktor Shokin tidak "secara agresif mengejar" investigasi terhadap Burisima Holdings pada saat itu, melainkan "dituduh menggunakan ancaman penuntutan untuk meminta suap dari para pemimpin perusahaan."

Selain itu, pengganti Shokin, Yuriy Lutsenko, terus menyelidiki Burisima selama 10 bulan sebelum mengakhiri semua proses hukum.

Mencuatnya prahara tersebut bermula ketika US Inspector General (OIG) --badan federal independen yang menyelidiki dugaan kasus di internal pemerintah-- menerima aduan dari seorang whistleblower yang anonim.

OIG kemudian mengabarkan Penjabat Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire bahwa aduan yang diterimaa mereka "adalah masalah yang mendesak."

Undang-undang whistleblower komunitas intelijen mengatakan direktur memiliki tujuh hari untuk menyampaikan pengaduan kepada Komite Pengawasan Intelijen Kongres AS (parlemen).

Itu tidak terjadi.

Sebaliknya, Maguire berbicara kepada seorang pengacara yang mengatakan kepadanya bahwa masalah itu tidak "mendesak", setidaknya menurut standar hukum, menurut New York Times.

Akibatnya, Maguire memutuskan bahwa anggota komite pengawas intelijen kongres tidak perlu melihatnya.

Pada 9 September 2019, OIG memberi tahu Kongres tentang keberadaan pengaduan, tetapi tidak dengan perinciannya. Demokrat di Kongres sejak itu meminta informasi lebih lanjut --termasuk transkrip telepon Trump dengan Zelensky-- tetapi pemerintah telah menolak untuk bekerja sama.

Dan pada titik itulah prahara itu kemudian 'memanas'.

Maguire dijadwalkan untuk bersaksi di hadapan Komite Intelijen Kongres pada Kamis 26 September 2019, dan anggota parlemen cenderung mengatakan mereka ingin melihat pengaduan.

Jika itu tidak berhasil, Ketua Komite Intelijen House of Representatives (DPR AS, bagian dari Kongres) dan politikus Demokrat, Adam Schiff, mungkin akan mengajukan gugatan untuk mencoba mendapatkan akses ke sana --menurut CNN.

Tuduhan yang paling memberatkan adalah bahwa presiden menekan seorang pemimpin asing untuk merusak kiprah lawan politiknya --dengan mengiming-imingi prospek bantuan militer AS sebagai daya tawar.

Hal ini mengingatkan kembali atas investigasi Penyelidik Khusus Kementerian Kehakiman Robert Mueller dua tahun lalu, yang tahun ini telah rilis dan menyimpulkan kemungkinan hubungan antara tim kampanye Trump pada Pilpres 2016 dengan Rusia.

Laporan penasihat khusus ini merinci banyak kontak antara tim kampanye Trump dan warga negara Rusia, termasuk pertemuan Juni 2016 antara pejabat kampanye utama seperti Donald Trump Jr dan beberapa orang Rusia yang memiliki hubungan dengan Kremlin.

Pembicaraan dengan Rusia itu juga diperkirakan membahas upaya mencoreng nama Hillary Clinton --saingan Trump 2016-- lewat sebuah skandal e-mail.

Ada beberapa perdebatan tentang apakah meminta pemerintah asing melakukan 'pemeriksaan' terhadap oposisi merupakan pelanggaran, tetapi Mueller menolak untuk mengajukan tuntutan.

Namun, apa yang dilakukan Trump terhadap Ukraina baru-baru ini berpotensi melanggar undang-undang suap federal. Penasihat khusus menyimpulkan bahwa pedoman kebijakan Kementerian Kehakiman AS melarang presiden yang sedang duduk untuk didakwa, sehingga meskipun Trump melakukan beberapa jenis kejahatan dengan tindakannya, dia saat ini aman dari penuntutan pidana.

Namun, muncul pertanyaan: meski tidak melanggar pidana, mungkinkan yang dilakukan Trump itu sebagai bentuk pelanggaran etika dan berpotensi pada pemakzulan?

Proses konstitusional untuk menangani seorang presiden yang melakukan tindakan ilegal dan-atau tidak etis adalah pemakzulan. Namun, butuh suara mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan mayoritas dua pertiga Senat AS (DPD AS) untuk meloloskan pemakzulan.

Konstitusi AS menguraikan alasan pemakzulan sebagai "pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya". Ketika sampai di situ, "pelanggaran yang tidak bisa ditembus" adalah perbuatan apa pun yang didefinisikan demikian oleh mayoritas DPR.

Sejak kesimpulan penyelidikan Mueller, pukulan keras untuk pemakzulan Trump di kalangan Demokrat --yang memegang kursi mayoritas di DPR-- telah terus meningkat. Namun, sampai sekarang, kepemimpinan Partai Demokrat telah enggan untuk melanjutkan penyelidikan formal yang dapat mengarah pada pemungutan suara untuk pemakzulan presiden.

Ketua DPR Nancy Pelosi telah menyarankan bahwa langkah seperti itu dapat merusak prospek pemilihan Demokrat di distrik negara bagian moderat (atau swing-voters). Selain itu, Partai Republik yang memegang kursi mayoritas di Senat tidak akan pernah setuju untuk memakzulkan presiden.

Namun, dengan tuduhan Ukraina terbaru, beberapa Demokrat mulai berbicara dengan cara yang lebih tegas tentang keinginan mereka untuk memakzulkan presiden.

"Presiden mendorong kita ke jalan ini," kata Ketua Komite Pengawasan Intelijen House of Representatives dari Fraksi Demokrat, Adam Schiff di CNN.

Pada titik tertentu dinamika di DPR dapat berubah dan Demokrat yang mengatakan ada tanggung jawab moral untuk memakzulkan presiden bisa berada 'di atas angin.'