Sah, Parlemen India Setujui Amnesti Bagi Imigran Ilegal Non-Muslim

Liputan6.com, New Delhi - Parlemen India telah menyetujui RUU yang memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan.

Dilansir dari BBC, Kamis (12/12/2019), RUU itu telah berhasil melewati majelis tinggi parlemen dengan 125 suara mengalahkan 105 suara lainnya. 

Penyetujuan ini muncul ketika protes terhadap RUU itu telah mengamuk di negara-negara timur laut yang berbatasan dengan Bangladesh. Pasukan pun dikerahkan di Tripura dan polisi memerangi demonstran di ibu kota Assam, Guwahati.

Sejumlah kritik mengatakan RUU itu diskriminatif.

Tetapi partai nasionalis Hindu yang berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan agama.

RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) sekarang akan ditandatangani menjadi undang-undang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mereka yang memprotes RUU itu mengatakan itu adalah bagian dari agenda BJP untuk meminggirkan Muslim dan melanggar prinsip-prinsip sekuler India.

"Orang-orang Muslim sudah dianiaya. Ini akan membuat mereka lebih rentan," kata seorang peserta protes terhadap RUU di Delhi kepada BBC.

Lebih dari 700 tokoh India terkemuka, termasuk ahli hukum, pengacara, akademisi dan aktor, telah menandatangani pernyataan "tegas" yang mengutuk RUU tersebut.

Dikatakan bahwa pemerintah tampaknya berniat menyebabkan pergolakan besar dalam masyarakat India.

Banyak orang yang mempertanyakan mengapa ini hanya merujuk pada migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, ketika minoritas dari negara tetangga lainnya juga dianiaya.

Bintang film Tamil yang menjadi politisi, Kamal Haasan bertanya mengapa keistimewaan yang sama tidak diberikan kepada migran Sri Lanka dari komunitas minoritas lain.

Bahkan di parlemen, sejumlah partai oposisi dan politisi telah mengemukakan keprihatinan serupa.

Anggota parlemen Muslim terkemuka, Asaddudin Owaisi mengatakan itu "lebih buruk daripada hukum Hitler dan konspirasi untuk membuat Muslim menjadi tidak memiliki kewarganegaraan".

Pemimpin partai oposisi utama Kongres, Rahul Gandhi, mengatakan siapa pun yang mendukung RUU itu menghancurkan fondasi India.

Dan seorang politisi regional terkemuka Akhilesh Yadav menyebutnya sebagai komplotan yang memecah belah untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah.

Namun para pemimpin BJP, termasuk menteri dalam negeri Amit Shah, mengatakan RUU itu tidak menentang kaum Muslim.

"Kaum Muslim di negara ini tidak perlu khawatir tentang apa pun. Tapi apakah Muslim Pakistan harus menjadi warga negara? Haruskah Muslim dari Bangladesh dan Afghanistan dan seluruh dunia juga diberi kewarganegaraan? Kewarganegaraan hanya akan diberikan kepada minoritas agama yang dianiaya hanya dari tiga negara ini," kata Shah di parlemen.

Sementara itu di wilayah timur laut, protes keras telah terjadi karena orang khawatir bahwa mereka akan dikuasai oleh migran ilegal, non-Muslim dari negara tetangga Bangladesh.

Tentara telah dikirim ke negara bagian Tripura dan bersiaga di Assam. Ketua menteri Assam sampai harus berada di bandara selama beberapa jam karena jalanan diblokir oleh demonstran.

Aturan jam malam diumumkan di ibukota negara bagian dan layanan internet dan seluler diblokir di sejumlah distrik untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

Protes anti-migran yang keras di wilayah yang sama berarti bahwa RUU itu tidak dapat diberlakukan di majelis tinggi ketika diajukan sebelum pemilihan umum awal tahun ini.

Protes tersebut sangat vokal di Assam, yang pada bulan Agustus menyebabkan dua juta penduduk tidak mendaftar.

Faktanya, migrasi ilegal dari Bangladesh memang telah lama menjadi perhatian di negara ini.