Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan memimpin keketuaan Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGHI). Bersama dengan tujuh negara termasuk Brasil, Prancis, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, Indonesia akan mengajak untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi semua.Â
Jika sebelumnya Prancis yang menempati bangku keketuaan, kini giliran Indonesia untuk melanjutkan komitmen FPGHI di bidang kesehatan.Â
Advertisement
Baca Juga
Fasilitas kesehatan yang terjangkau nyatanya sudah menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Jokowi. Namun, tak hanya secara nasional isu ini pun juga telah menjadi prioritas global karena selalu menjadi isu proritas dalam bahasan di New York selama dua tahun terakhir.
Tak hanya itu, isu ini juga menjadi target ketiga dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara tidak langsung, Indonesia juga diuntungkan dalam posisinya menduduki keketuaan ini.Â
"Kita juga ingin mendorong industri farmasi, alat kesehatan dan alat kontrasepsi national untuk go international. Untuk Juli nanti, kita akan undang para pelaku bisnis dalam negeri ketemu dengan counterparts mereka dari 6 negara. Dari industri farmasi akan kita undang untuk buka booth di Bali, dan kita dorong supaya ada business deals dan business collaborations, di antaranya swasta dan BUMN," ujar Kama Pradipta, selaku Direktur Sosial Budaya dan OINB Kemlu.Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak Lepas dari Diplomasi Ekonomi
Keterlibatan Indonesia sebagai anggota FPGHI juga dapat menguntungkan secara ekonomi.Â
Industri farmasi, industri alat kesehatan serta industri obat-obatan dapat mencari celah dan peluang pasar dari negara anggota lainnya.
"Artinya bagaimana kita bisa inject ide kesehatan ke dalam berbagai forum multilateral, dan bisa menjadi bagian dari isu yang dibahas dalam decision dunia internasional," ujar Febrian Alphyanto Ruddyard selaku Dirjen Kerja Sama Multilateral.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya FPGHI ini, para negara anggota dapat saling belajar mengenai asuransi kesehatan pemerintah. Pihak-pihak dari berbagai negara dapat saling berbagi informasi melalui BPJS dan juga badan POM.Â
Bicara mengenai sistem BPJS, Indonesia menjadi yang terbesar di antara negara lainnya. Dengan itu, setiap negara akan diberikan forum kepada institusi kesehatan nasionalnya untuk belajar dan kemudian menghasilkan sesuatu, terutama untuk mencapai resolusi mewujudkan fasilitas kesehatan terjangkau.Â
Advertisement