Dalam Sidang DK PBB, Indonesia Minta Bantuan Isu Kemanusiaan Tak Dipolitisasi

Dalam sidang DK PBB, Indonesia menegaskan bahwa bantuan isu kemanusiaan untuk tidak dipolitisasi.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 28 Feb 2020, 14:30 WIB
Diterbitkan 28 Feb 2020, 14:30 WIB
Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Muhsin Syihab.
Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Muhsin Syihab. (Source: PTRI New York via Kemlu RI)

Liputan6.com, New York - Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai isu kemanusiaan di Suriah, 27 Februari 2020 di New York, Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Muhsin Syihab menekankan isu bantuan kemanusiaan jangan dipolitisasi siapapun. Ia juga mengapresiasi upaya para pekerja kemanusiaan, terlepas dari situasi keamanan di lapangan.

Sebagaimana seruan Sekjen PBB, Indonesia juga mendesak gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Idlib.

Kondisi kemanusiaan di wilayah barat laut Suriah sangat memprihatinkan, dengan 950 ribu orang terlantar sejak 1 Desember 2019.

Dubes Syihab menambahkan, "Indonesia meminta kepada semua pihak terkait di konflik ini untuk segera menghentikan kekerasan, terutama untuk menghentikan operasi militer mereka di area yang padat penduduk."

Indonesia juga mencatat bahwa operasi pengiriman bantuan kemanusiaan secara lintas batas merupakan mekasnime penting untuk memastikan pengiriman bantuan ke warga yang membutuhkan.

Indonesia menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk menjamin akses yang aman dan berkelanjutan bagi respon kemanusiaan PBB ke semua wilayah, sesuai penilaian kebutuhan PBB.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya