Uni Eropa Peringatkan Sanksi pada Turki Atas Dugaan Provokasi di Mediterania

Liputan6.com, Ankara - Uni Eropa mengatakan pihaknya dapat menjatuhkan sanksi kepada Turki atas "provokasi dan tekanan" dalam perselisihan dengan Yunani atas sumber daya energi dan perbatasan laut.

Dikutip dari laman BBC, Jumat (2/10/2020) Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen meminta Ankara untuk "menjauhkan diri dari tindakan sepihak" di Mediterania timur.

Dia berbicara pada Jumat pagi selama pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels.

Sebelumnya, Turki dan Yunani telah menyiapkan hotline militer untuk mencoba mengurangi risiko bentrokan di wilayah tersebut.

Ketegangan meningkat awal tahun ini ketika Turki mengirim kapal ke daerah yang disengketakan untuk mencari cadangan minyak dan gas yang berpotensi kaya.

Apa kata UE?

Nyonya von der Leyen mengatakan kepada wartawan bahwa Uni Eropa menginginkan "hubungan yang positif dan konstruktif dengan Turki dan ini juga akan menjadi kepentingan Ankara".

"Tapi itu hanya akan berhasil jika provokasi dan tekanan berhenti," katanya.

"Karena itu kami berharap Turki mulai sekarang menjauhkan diri dari tindakan sepihak. Dalam kasus tindakan baru oleh Ankara, Uni Eropa akan menggunakan semua instrumen dan opsi yang tersedia. Kami memiliki kotak peralatan yang dapat kami terapkan segera."

Setelah pertemuan larut malam mereka, anggota UE setuju untuk meninjau perilaku Turki pada bulan Desember dan menjatuhkan sanksi jika "provokasi" tidak berhenti.

Kanselir Austria Sebastian Kurz, memposting di Twitter setelah pertemuan dan mengatakan: "Uni Eropa mengeluarkan ancaman sanksi yang jelas terhadap Turki jika terus melanggar hukum internasional."

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan, UE menawarkan Turki hubungan yang lebih dekat pada perdagangan dan bidang lain tetapi menahan ancaman sanksi jika ketegangan di Mediterania tidak mereda.

Simak video berikut ini:

Uni Eropa dan Turki telah lama menjalin hubungan yang rapuh.Turki telah menjadi kandidat jangka panjang untuk keanggotaan UE tetapi upaya terhenti.

Para pemimpin Uni Eropa telah mengkritik catatan Turki tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum, khususnya setelah kudeta militer yang gagal tahun 2016.

Terlepas dari ketegangan, Turki tetap menjadi mitra penting bagi UE. Turki menampung jutaan migran dan membuat kesepakatan dengan UE yang membatasi jumlah yang tiba di Yunani.

Yunani dan Turki adalah anggota NATO, tetapi memiliki sejarah sengketa perbatasan dan klaim yang bersaing atas hak maritim.

Ketegangan berkobar pada Agustus 2020 ketika Ankara mengirim kapal penelitian ke daerah selatan pulau Kastellorizo ​​Yunani yang diklaim oleh Yunani, Turki dan Siprus.

Yunani menyebut langkah itu sebagai "eskalasi serius" dan Uni Eropa telah mendukung para anggotanya, Siprus dan Yunani, untuk melawan Turki.

Ketegangan agak mereda ketika kapal kembali ke perairan Turki bulan lalu dan kedua belah pihak mengatakan mereka siap untuk melanjutkan pembicaraan.

Pengumuman hotline pada Kamis, 1 Oktober 2020 menyusul pembicaraan antara Turki dan Yunani di markas NATO di Brussel.

"Saya menyambut baik pembentukan mekanisme de-konflik militer, yang dicapai melalui keterlibatan konstruktif Yunani dan Turki, keduanya menghargai sekutu NATO," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

"Mekanisme keamanan ini dapat membantu menciptakan ruang bagi upaya diplomatik untuk mengatasi perselisihan yang mendasarinya dan kami siap untuk mengembangkannya lebih lanjut."

Mekanisme seperti itu memungkinkan komunikasi langsung antara dua pihak. Rusia dan AS mengaturnya selama Perang Dingin dan telah beroperasi sejak itu.

Bulan lalu Prancis -- yang juga berselisih dengan Turki atas krisis di Libya -- mengerahkan dua jet tempur Rafale dan fregat angkatan laut di Mediterania Timur karena ketegangan antara Yunani dan Turki.