Trump Tolak Transisi, Twitter Tetap Alihkan Akun POTUS ke Joe Biden Per 20 Januari 2021

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus bersiap untuk kehilangan salah satu alat komunikasi massanya, ketika akun Twitter @POTUS nantinya akan diambil alih ke Presiden terpilih Joe Biden setelah pelantikannya pada 20 Januari 2021.

Seorang juru bicara perusahaan yang berbasis di AS mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Sabtu bahwa perwakilan akan bertemu dengan tim transisi Biden untuk memilah rincian transfer, yang tidak memerlukan pembagian informasi dari pemerintahan Trump. Demikian seperti mengutip Al Jazeera, Senin (23/11/2020). 

Juru bicara tersebut mengatakan "proses sedang dilakukan dalam konsultasi erat dengan Administrasi Arsip dan Arsip Nasional".

Sementara itu, Trump belakangan lebih sering menggunakan akun pribadinya @RealDonaldTrump, yang memiliki 88,9 juta pengikut. Dia telah menggunakan akun resmi kepresidenan, yang memiliki 32,8 juta pengikut, untuk memperkuat pesan-pesan tersebut selama masa kepresidenannya.

Akun @POTUS, serta @WhiteHouse, @VP [Wakil Presiden], dan akun resmi @FLOTUS [Ibu Negara] akan diarsipkan dan disetel ulang ke nol twit untuk administrasi yang masuk, menurut Politico.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Sementara Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS dan saat ini diproyeksikan akan memenangkan 306 suara Electoral College, jauh di atas 270 suara yang dibutuhkan untuk menang, Trump menolak untuk menyerah.

Dia menuduh, tanpa bukti, bahwa penipuan yang meluas dan penyimpangan suara telah terjadi.

Klaim meragukan, yang secara teratur dibuat melalui akun media sosial Trump, sering mendapatkan label peringatan dari Twitter.

Pemerintahan Trump sejauh ini tidak bekerja sama dengan tim transisi Biden, yang diperingatkan oleh para pejabat dapat merusak respons pandemi COVID-19 dan keamanan nasional di hari-hari awal pemerintahan Biden.

Dalam kesaksian di hadapan Komite Kehakiman Senat pada hari Selasa, CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan kebijakan perusahaan adalah memberi label dan mengurangi penyebaran tweet dari para pemimpin dunia yang melanggar persyaratan layanan platform - tetapi tetap membuat tweet tersebut tersedia untuk umum.

"Jika akun tidak lagi dipegang oleh pemimpin dunia, kebijakan khusus itu akan hilang," kata Dorsey kepada komite.

Sementara itu, akun resmi @POTUS bukan satu-satunya hak istimewa Twitter yang akan hilang dari Trump ketika masa jabatannya berakhir pada Januari.