Dongkrak Angka Kelahiran, Jepang Bakal Gelontorkan Dana Sistem Perjodohan

Liputan6.com, Tokyo- Pemerintah Jepang berencana untuk meningkatkan upaya mendongkrak tingkat kelahiran dengan membantu mendanai sistem perjodohan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Demikian menurut laporan media lokal negara tersebut pada 7 Desember 2020.

Jumlah kelahiran di Jepang pada tahun 2019 menurun 5,8 persen menjadi sekitar 865.000, menjadikannya sebagai angka tahunan terendah yang pernah ada. 

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (8/12/2020), hal itu terjadi dikarenakan menurunnya jumlah perkawinan dan kenaikan usia perkawinan. 

Di negara dengan sejarah panjang perjodohan manusia, pemerintah daerah di Jepang telah beralih ke sistem pencocokan dengan menggunakan kercedasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mempertemukan satu orang dengan orang lainnya. 

Di sisi lain, banyak warga Jepang yang hanya mempertimbangkan kriteria seperti pendapatan dan usia, menjadikan perjodohan hanya akan terjadi bila adanya kecocokan yang tepat. 

Disebutkan oleh surat kabar Yomiuri Shimbun dalam laporannya, pendanaan yang diberikan pemerintah pusat akan memungkinkan akses ke sistem yang memasangkan orang dengan calon pasangan bahkan jika pendapatan atau usia yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Saksikan Video Berikut Ini:

Sistem itu, telah diperkenalkan oleh sejumlah prefektur di Jepang, yang mempertimbangkan hobi dan nilai-nilai lainnya, namun biaya operasionalnya ternilai mahal.

Saitama, yang merupakan sebuah daerah di utara Tokyo, menghabiskan hingga 15 juta Yen atau sekitar Rp. 2 miliar pada tahun fiskal hingga Maret 2019, tetapi hanya melihat sekitar 21 pasangan saja yang menuju ke pelaminan.

Selain itu, data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah pernikahan turun hingga 200.000 di Jepang dari 2.000 hingga 2019. 

Kendati demikian, pemerintah pusat akan menjamin sekitar 60 persen dari biaya sistem AI yang lebih rumit dan canggih. 

Seorang pejabat di Kantor Kabinet Jepang mengkonfirmasi angka tersebut, namun juga menambahkan: "Kami hanya mencairkan uang untuk menangani penurunan angka kelahiran, kembali lagi pada pemerintah daerah tentang bagaimana akan membelanjakannya".