Pernyataan Lengkap Menlu Retno di Markas Besar PBB Demi Palestina

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat ini sedang berkunjung ke Markas Besar PBB di New York. Ia menyuarakan pembelaan Indonesia untuk Palestina. 

Menlu Retno juga meminta PBB agar aktif memperjuangkan hak-hak Palestina yang diserang Israel agar krisis ini tidak terulang lagi. 

Selain itu, Menlu Retno menegaskan bahwa Israel melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Dunia internasional diminta ikut membantu agar Palestina mendapat kemerdekaan. 

Gagasan terkait tim internasional untuk berjaga di Yerusalem juga muncul. 

Selengkapnya, berikut pernyataan Menlu Retno dari New York, Kamis (20/5/2021) waktu setempat:

Sejak pagi hingga sore tadi, Majelis Umum PBB mengadakan sesi debat pada sidang pleno ke-67 membahas dua agenda, yaitu agenda 37 membahas situasi Timur Tengah dan agenda 38 membahas situasi Palestina.

Bersama 10 menteri luar negeri lainnya, Palestina, Turki, Pakistan Arab Saudi, Qatar Yordania, Kuwait, Maladewa, Aljazair dan Tunisia. Saya berpartisipasi dalam sesi debat majelis umum tersebut. Terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan dan akan menyampaikan pandangan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan yang semula dijadwalkan dalam waktu satu hari, karena banyaknya daftar negara yang berbicara, maka diputuskan diperpanjang satu hari lagi, dan akan dilakukan minggu depan.

Ini adalah pertemuan pertama sidang majelis umum PBB yang dilakukan secara fisik, dan dihadiri sejumlah menteri luar negeri di masa pandemi. Hal ini menandai urgensi dan kegentingan perkembangan situasi di Palestina saat ini. Hal ini juga disampaikan Menteri Luar Negeri Palestina  Riyad Al-Maliki, yaitu bahwa kehadiran sejumlah menteri luar negeri menunjukkan kesatuan pandangan masyarakat internasional yang menolak agresi Israel di Palestina.

Sebagaimana diikuti oleh teman-teman. Upaya menggalang dukungan terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara-negara lain. Indonesia menggunakan semua forum internasional yang tersedia untuk menggalang dukungan bagi Palestina, antara lain, di forum OKI sudah dilakukan pertemuan khusus para menteri luar negeri, dan saya hadir dalam pertemuan.

Kemudian di GNB, Gerakan Non-Blok, atas usul Indonesia telah dilakukan pertemuan pada tingkat Duta Besar atau Watab yang diselenggarakan 17 Mei 2021. Dan telah disepakati pula akan diselenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri untuk isu yang semua.

Di Dewan HAM, Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM saat ini mendorong dilakukannya special session on Palestine di Dewan HAM, dan telah disepakati bahwa special session on Palestine Dewan HAM akan diselenggarakan pada 27 Mei 2021.

Dan dari sejak awal Indonesia mendorong dilakukannya pertemuan Majelis Umum PBB yang akhirnya dapat diselenggarakan pada hari ini. 

Di bagian awal pernyataan saya dalam pertemuan Majelis Umum PBB pagi ini, saya menyampaikan bahwa kehadiran saya ke markas besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan saya menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Bagi Indonesia, keamanan jiwa manusia selalu menjadi prioritas utama. Saya juga menyampaikan bahwa setiap dari kita pasti akan tersentuh ketika melihat gambar bayi berusia dua bulan yang terluka dan dikeluarkan dari reruntuhan di saat keluarganya terbaring tanpa nyawa.

Dalam pernyataan saya, saya menegaskan satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu berapa lama lagi kita akan membiarkan kejahatan tersebut terus berlangsung. Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah, dan bangsa Palestina yang didukui dan terus menerus ditindas.

Saya tekankan bahwa dalam penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Jadi sekali lagi, isu utamanya adalah mengenai penjajahan.

Masyarakat internasional berutang pada bangsa Palestina, yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda untuk berdampingan dan setara dengan kita semua.

Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan respons bersama dari semua negara. Di dalam pernyataan di sidang umum PBB, saya menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga langkah.

Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Saat yang sama, saya juga menyerukan agar Majelis Umum PBB dapat menuntut adanya gencatan senjata segera yang langgeng dan harus dihormati semua pihak.

Saya menekankan bahwa segala cara harus dilakukan untuk segera meredakan situasi termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan Sekjen PBB, selain itu untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan seperti ini di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional, atau international presence, di Al-Quds atau di Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan dan untuk melindungi status komplek Al Haram Al Sharif, tempat suci tiga agama.

Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil. Saya sampaikan adalah menjadi tanggung jawab kita yang paling utama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina.

Untuk itu saya menyerukan kepada Majelis Umum PBB bersama badan PBB terkait dan pihak lain untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak. Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih 13 tahun.

Hal ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Saya menyampaikan bahwa negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan two-state solution. Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.

Hal yang sangat mendasar saya sampaikan bahwa semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini, sehingga tidak akan menyisakan apa pun untuk dirundingkan.

Ini penting saya jelaskan misalnya jika pemukiman ilegal terus dilakukan, pengusiran warga Palestina terus berlanjut dari wilayah Yerusalem, maka isu Yerusalem yang harusnya dirundingkan menjadi tidak bisa dirundingkan karena de facto telah dikuasai oleh Israel.

Inilah kenapa saya sampaikan kalau tindakan Israel ini dibiarkan maka tidak ada lagi yang bisa dirundingkan karena semuanya telah dikuasai oleh Israel. Untuk itu saya sampaikan kita dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihan dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka.

Oleh karena itu, saya menekankan semua tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan semua ketidakadilan harus dihentikan. Kita harus terus memberikan dukungan bagi keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Isu kedua dengan Presiden DK dan MU secara terpisah, yaitu mengenai perkembangan Myanmar . Saya sampaikan apa yang telah dilakukan oleh ASEAN dan saat ini ASEAN sedang berkonsentrasi untuk mengimplementasikan hasil dari ALM, yaitu Five Points of Consensus dengan presiden DK dan presiden MU PBB, saya meminta agar dewan keamanan dan majelis umum memberi dukungan agar upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya kepada pihak terkait di Myanmar agar menerima fasilitasi ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar.

Terkait pembahasan isu Myanmar di PBB, baik presiden MU, maupun presiden DK PBB, mereka menyampaikan apresiasi tinggi kepada kepemimpinan Indonesia dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar. Presiden DK dan Presiden MU PBB juga menyatakan dukungannya kepada ASEAN, termasuk pelaksanaan five points of consensus dari ALM yang diselenggarakan di Jakarta bulan lalu.

Dalam pembicaraan dan pertemuan bilateral saya dengan para menteri luar negeri di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, fokus pembicaraan adalah tentunya upaya memperkuat kerja sama dalam membantu Palestina. Dan khusus dengan menteri luar negeri Arab Saudi, saya kembali meminta informasi mengenai pelaksanaan haji tahun ini.

Menteri luar negeri Arab Saudi menyampaikan bahwa pembahasan masih terus dilakukan untuk pengaturan haji tahun ini.

Besok, saya masih dijadwalkan mengadakan beberapa pertemuan termasuk dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk isu Afganistan, yaitu Duta besar Zalmay Khalilzhad dan juga pertemuan dengan Sekjen PBB.