Rusia Klaim 959 Tentara Ukraina Menyerah di Pabrik Baja Azovstal Mariupol Sejak 16 Mei 2022

Liputan6.com, Kiev - Beberapa waktu lalu ratusan tentara Ukraina dilaporkan telah dievakuasi, setelah bersepakat dengan Rusia melalui sebuah koridor khusus.

Tak lama kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 18 Mei 202 mengatakan bahwa 959 tentara Ukraina telah menyerah pekan ini di pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina.

"Dalam 24 jam terakhir, 694 gerilyawan menyerah, termasuk 29 orang terluka," kata kementerian itu dalam pengarahan harian tentang konflik tersebut seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (19/5/2022).

"Total sejak 16 Mei, 959 gerilyawan menyerah, termasuk 80 orang terluka."

Dikatakan kementerian tersebut, mereka yang membutuhkan perawatan medis dibawa ke rumah sakit di kota Novoazovsk di wilayah yang dikuasai Rusia.

Sementara itu, Ukraina berharap akan menukar pejuangnya yang menyerah itu. Kendati demikian pihak Rusia belum mengkonfirmasi apakah mereka akan menjadi bagian dari pertukaran tahanan.

Bulan lalu, Rusia mengklaim kendali atas Mariupol setelah pengepungan selama berminggu-minggu, tetapi ratusan tentara Ukraina tetap bersembunyi di terowongan bawah tanah di bawah zona industri besar Azovstal, yang dikepung oleh pasukan Rusia.

Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan akan melakukan "semua yang diperlukan" untuk menyelamatkan personel yang tidak disebutkan jumlahnya yang masih berada di pabrik baja Azovstal itu, tetapi mengakui tidak ada opsi militer.

Negosiasi Buntu, Ukraina Tak Akan Tukar Wilayahnya dengan Kesepakatan Damai Rusia

Ukraina tidak akan menukar wilayahnya dengan kesepakatan damai dengan Rusia, demikian laporan dari kantor berita Ukrinform yang dikelola pemerintah, mengutip Mykhailo Podolyak, seorang anggota delegasi Ukraina untuk pembicaraan damai dengan Rusia.

“Secara ideologis tidak dapat diterima bagi kami untuk memberikan sesuatu kepada Federasi Rusia dan berpura-pura bahwa itu adalah semacam perang yang mudah,” kata Podolyak.

Ia juga mencatat bahwa banyak warga sipil Ukraina terbunuh atau diserang dalam konflik, sehingga mustahil bagi Ukraina untuk membuat keputusan dan konsesi ke Rusia.

Dikutip dari laman Xinhua, Rabu (18/5/2022) Ukraina tidak akan menyetujui gencatan senjata dengan Rusia tanpa penarikan pasukan karena Rusia akan menguasai sebagian wilayah Ukraina, tambahnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Evakuasi pasukan Ukraina dari pabrik baja Azovstal di Mariupol adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelamatkan mereka, kantor berita Ukraina melaporkan Selasa (17/5), mengutip Wakil Menteri Pertahanan Hanna Malyar.

"Sayangnya, pemblokiran militer tidak mungkin dilakukan dalam situasi ini. Tidak ada formula keselamatan lain selain yang saat ini digunakan. Itu satu-satunya jalan keluar," kata Malyar.

Pasukan militer Ukraina telah sepenuhnya memenuhi misi tempur mereka di Mariupol, kata Malyar, menambahkan bahwa operasi penyelamatan dari Azovstal akan berlanjut sampai tentara Ukraina pulang dari wilayah yang tidak terkendali.

Para pejabat Rusia dan Ukraina mengatakan bahwa negosiasi tentang solusi untuk krisis saat ini telah ditangguhkan karena prosesnya menemui jalan buntu.

"Pembicaraan tidak berlangsung. Ukraina sebenarnya telah menarik diri dari proses negosiasi," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa Rusia belum menerima tanggapan dari Ukraina atas rancangan perjanjiannya.

"Hari ini proses negosiasi ditangguhkan. Itu ditangguhkan karena tidak ada perubahan atau gejolak signifikan setelah komunike Istanbul," kata Mykhailo Podolyak, anggota delegasi Ukraina, seperti dikutip oleh kantor berita Interfax-Ukraina.

Kemampuan Washington untuk melacak senjata-senjata kuat saat mereka memasuki salah satu pusat perdagangan senjata terbesar di Eropa masih diragukan, demikian seperti dikutip dari MSN News, Minggu (15/5/2022).

Pasar senjata ilegal Ukraina telah menggelembung sejak invasi awal Rusia pada tahun 2014, didukung oleh surplus senjata longgar dan kontrol terbatas pada penggunaannya.

Kenyataan yang tidak nyaman bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini terjadi di tengah permohonan mendesak dari Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyediakan artileri yang diperlukan untuk melawan pasukan Rusia di timur dan selatan negara itu.

Seruan pemimpin Ukraina dikreditkan dengan menyatukan anggota parlemen DPR di balik permintaan pendanaan terbaru dalam pemungutan suara bipartisan 368 banding 57 pada hari Selasa.

Tetapi masuknya senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memicu kekhawatiran bahwa beberapa peralatan dapat jatuh ke tangan musuh-musuh Barat atau muncul kembali dalam konflik yang jauh - selama beberapa dekade mendatang.

"Tidak mungkin untuk melacak tidak hanya ke mana mereka semua pergi dan siapa yang menggunakannya, tetapi bagaimana mereka digunakan," kata Rachel Stohl, seorang ahli kontrol senjata dan wakil presiden di Stimson Center.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unit-unit Ukraina yang dipasoknya sambil memaksa Kyiv untuk menandatangani perjanjian yang "tidak mengizinkan transmisi ulang peralatan ke pihak ketiga tanpa otorisasi pemerintah AS sebelumnya."

Tetapi cara untuk menegakkan kontrak semacam itu relatif lemah - dan dibuat lebih lemah oleh sejarah kepatuhan campuran Washington sendiri, baru-baru ini bulan lalu.

Pada pertengahan April, Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam konflik Ukraina dengan mengumumkan bahwa mereka akan mentransfer armada helikopter Mi-17 ke Ukraina yang awalnya dibeli dari Rusia sekitar satu dekade lalu.

Penjualan awal pesawat mengharuskan Amerika Serikat untuk menandatangani kontrak yang berjanji untuk tidak mentransfer helikopter ke negara ketiga "tanpa persetujuan Federasi Rusia," menurut salinan sertifikat yang diposting di situs web Layanan Federal Rusia tentang Kerjasama Militer-Teknis.

Rusia telah mengecam transfer itu, dengan mengatakan itu "sangat melanggar dasar-dasar hukum internasional."

Pakar senjata mengatakan agresi brutal Rusia di Ukraina lebih dari membenarkan dukungan AS, tetapi pelanggaran kontrak senjata menghancurkan fondasi upaya kontra-proliferasi.

"Melanggar perjanjian penggunaan akhir itu adalah ancaman serius bagi kapasitas yang mendasari, tetapi lemah, bagi negara-negara untuk mengendalikan bagaimana senjata digunakan," kata Jeff Abramson, seorang ahli transfer senjata konvensional di Asosiasi Kontrol Senjata.

Seorang juru bicara Pentagon menolak kritik tersebut, menyebut tuduhan Rusia sebagai gangguan dan transfer "diizinkan di bawah hukum AS dan konsisten dengan prioritas keamanan nasional kami."

"Klaim Rusia adalah upaya yang tidak jujur untuk mengalihkan perhatian dari invasi Rusia yang tidak beralasan dan sejarah tindakan agresifnya terhadap Ukraina sejak 2014," kata Letnan Kolonel Korps Marinir Anton T. Semelroth.