Bukti Sudah Ada, PM Inggris Boris Johnson Tetap Ogah Mundur

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dinilai bertanggung jawab penuh atas pesta yang diadakan di kantornya di Downing Street yang melanggar aturan COVID-19, tetapi menolak untuk mengundurkan diri karena skandal tersebut.

Sebuah laporan yang sangat dinanti-nantikan yang ditugaskan oleh pemerintah, diterbitkan pada Rabu (25/5), menyelidiki 16 acara yang diadakan di Downing Street pada tahun 2020 dan 2021.

Ditulis oleh pegawai negeri senior Sue Gray, laporan setebal 37 halaman itu menggambarkan pesta-pesta dengan minuman keras yang dihadiri oleh banyak orang, yang melanggar aturan penguncian yang diberlakukan oleh pemerintah, demikian dikutip dari laman xinhua, Kamis (26/5/2022).

"Banyak dari peristiwa ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi," laporan Gray menggarisbawahi.

"Kepemimpinan senior harus memikul tanggung jawab untuk budaya ini."

"Mereka yang berada di posisi paling junior menghadiri pertemuan di mana senior mereka hadir," tambahnya.

Johnson menghadiri beberapa acara, termasuk pesta ulang tahun kejutan yang diselenggarakan untuknya pada 19 Juni 2020, di mana ia menerima denda dari Polisi Metropolitan Inggris.

Pekan lalu, The Met menyelesaikan penyelidikannya sendiri tentang pelanggaran penguncian di Downing Street, mengeluarkan total 126 denda kepada 83 orang.

Berbicara kepada anggota parlemen di sesi Pertanyaan Perdana Menteri (PMQ) mingguan di House of Commons (majelis rendah Parlemen) setelah laporan Sue Gray diterbitkan, Johnson mengatakan, dia mengambil "tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di bawah pengawasan saya."

Namun, dia menambahkan bahwa dia "terkejut dan kecewa seperti orang lain di DPR."

Lawan politik Johnson telah memperbarui seruan mereka untuk pengunduran dirinya sekarang setelah kedua penyelidikan tentang partai-partai yang dikunci telah diterbitkan.

Mengacu pada "katalog kriminalitas" yang terungkap dalam laporan Gray, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengatakan sudah waktunya bagi Johnson "untuk mengepak tasnya" dan "mengembalikan martabat" ke kantor perdana menteri.

"Mereka berpura-pura bahwa Perdana Menteri entah bagaimana telah dibebaskan, seolah-olah fakta bahwa dia hanya melanggar hukum sekali patut dipuji," kata pemimpin oposisi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Johnson telah meminta maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan bahwa ia tidak sengaja melanggar aturan. Pernyataannya ini bertentangan dengan keterangan para stafnya mengenai pesta-pesta yang berlangsung di kantor perdana menteri sewaktu pandemi sedang berada pada puncaknya.

Dalam pidatonya di parlemen, Johnson harus menjelaskan mengapa ia mengatakan tahun lalu bahwa tidak ada pesta yang diadakan di Downing Street -- nama jalan di mana kantornya berlokasi -- dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Para kritikus mengatakan kebohongan perdana menteri kepada parlemen harus dibayar dengan pengunduran dirinya. Beberapa pengecam itu berada dalam partai Johnson sendiri, Partai Konservatif.

Klaim-klaim bahwa Johnson dan para stafnya menyelenggarakan pesta-pesta sementara jutaan orang di negara itu dilarang bertemu teman dan keluarga sebetulnya telah mengganggu pemerintah sejak pertama kali muncul akhir tahun lalu.

Johnson tetap mempertahankan kekuasaannya sejauh ini, sebagian karena invasi Rusia ke Ukraina yang mengalihkan perhatian publik Inggris dan politik. Beberapa tokoh Partai Konservatif yang sebelumnya mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada pemimpin mereka mengatakan, merupakan sikap tidak bijak menyingkirkan Johnson di tengah perang yang sedang mengacaukan Eropa dan memicu krisis biaya hidup.

Tokoh Partai Buruh menuntut PM Johnson agar mundur karena tidak mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri.

"Ini satu lagi bukti bahwa kita memiliki perdana menteri yang percaya bahwa aturan-aturan yang ia buat tidak diterapkan kepada dirinya sendiri," ujar Sir Keir Stamer, pemimpin Partai Buruh.

Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.

Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang menjabat di Kantor Kabinet.

Gray mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif sedang menanti rilisnya laporan Sue Gray untuk memutuskan apakah ikut meminta agar PM Johnson lengser.