Gugatan Hukum pada Produsen Senjata Disiapkan Pasca-penembakan Sekolah di Texas AS

Liputan6.com, Texas - Pria bersenjata dari Uvalde, Texas berusia 18 tahun, Salvador Ramos, menyerbu sekolah itu pada 24 Mei dan menewaskan 19 siswa serta dua guru sebelum dia dibunuh oleh penegak hukum, menurut pihak berwenang.

Dia secara legal membeli senjata pertamanya pada ulang tahunnya yang ke-18 pada 17 Mei.

Josh Koskoff, pengacara Garza, pernah menangani kasus penembakan Sekolah Dasar Sandy Hook di Newtown, Connecticut pada 2012 yang menghasilkan uang damai 73 juta dolar AS (Rp1,05 triliun) dari pembuat senjata Remington pada Februari.

Kasus SD Sandy Hook itu menjadi penyelesaian signifikan pertama atas penembakan massal terhadap pembuat senjata, pihak yang dilindungi oleh undang-undang federal dari tuntutan hukum.

"Sandy Hook di Connecticut tidak punya ikatan hukum pada pengadilan Texas tapi itu tidak berarti tidak memiliki kekuatan persuasif," kata Koskoff sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Minggu (5/6/2022).

Koskoff mengatakan kepada Reuters bahwa dia menerapkan apa yang dia pelajari dari kasus Sandy Hook untuk penyelidikannya saat ini.

Penyelidikan itu difokuskan pada pemasaran senjata untuk anak-anak dan remaja serta pemasaran video games yang menggunakan sudut pandang orang pertama (first-person shooter). "Penembak itu, pada dasarnya pada hari saat dia memasuki usia 18 tahun, dia tahu persis senjata apa yang dia dapatkan," kata Koskoff.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam tindakan hukum terpisah, karyawan sekolah Emilia Marin mengajukan surat-surat di pengadilan Negara Bagian Texas untuk menuntut agar Daniel Defense memberikan kesaksian danmemaksa perusahaan itu untuk menyerahkan dokumen, juga terkait dengan pemasarannya.

Di laman sekolah tersebut, Marin terdaftar sebagai petugas patologi wicara. Tuntutan Marin, yang diajukan pada Kamis (2/6) malam, adalah petisi yang memungkinkan suatu pihak untuk mulai menyelidiki kemungkinan kewajiban memberikan kompensasi.

Produsen senjata umumnya dilindungi --dari tuntutan hukum atas penggunaan senjata api secara kriminal-- oleh undang-undang federal yang disebut Protection of Lawful Commerce in Arms Act, atau PLCAA.

Namun, Mahkamah Agung Connecticut pada 2019 memutuskan bahwa perusahaan senjata Remington Arms dapat dituntut oleh keluarga korban Sandy Hook di bawah pengecualian PLCAA karena perusahan itu diduga melanggar undang-undang negara bagian menyangkut pemasaran.

Presiden Joe Biden mendesak Kongres Amerika Serikat untuk mengubah undang-undang senjata guna merespons serangkaian penembakan massal yang telah melanda negara itu.

Berbicara dari Gedung Putih dalam pidato yang disiarkan langsung pada Kamis malam (2/6), Biden bertanya berapa harga yang dibutuhkan untuk mengubah UU senjata di Amerika, menyusul penembakan terhadap anak-anak sekolah di Texas, di sebuah gedung medis di Oklahoma dan di pusat berbelanjaan di Buffalo, New York baru-baru ini.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang mau kita terima?" tanya Biden sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Sabtu (4/6/2022).

Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu menyerukan sejumlah tindakan yang secara historis ditentang oleh Partai Republik di Kongres, termasuk melarang penjualan senjata serbu, atau, jika itu tidak memungkinkan, menaikkan usia minimum untuk membeli senjata itu menjadi 21 dari 18 tahun, serta mencabut perlindungan kewajiban yang melindungi produsen senjata dari tuntutan atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa senjata mereka.

"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," kata Biden, yang menekan Partai Republik untuk mengizinkan RUU dengan langkah-langkah pengendalian senjata diproses untuk pemungutan suara.

AS, yang mencatat tingkat kematian akibat kekerasan bersenjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lainnya, telah terguncang dalam beberapa pekan terakhir oleh penembakan massal di sebuah toko kelontong di bagian utara New York, sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan 19 anak-anak, dan gedung medis di Oklahoma.

Anggota parlemen sedang mencari langkah-langkah untuk memperluas pemeriksaan latar belakang dan mengesahkan undang-undang "bendera merah" yang akan memungkinkan petugas penegak hukum untuk mengambil senjata dari orang yang menderita penyakit mental.

Namun, setiap tindakan baru menghadapi rintangan dari Partai Republik, khususnya di Senat AS, dan langkah untuk melarang senjata serbu tidak memiliki cukup dukungan untuk maju.

Terlepas dari tantangan politik, Biden mendesak Kongres untuk bertindak.

"Setelah Columbine, setelah Sandy Hook, setelah Charleston, setelah Orlando, setelah Las Vegas, setelah Parkland, tidak ada yang dilakukan," kata Biden, yang menyebutkan penembakan massal paling menonjol selama dekade terakhir. "Kali ini keadaan itu tak bisa dibenarkan."

Pendukung keamanan senjata telah mendorong Biden untuk mengambil langkah-langkah sendiri yang lebih kuat untuk mengekang kekerasan senjata, tetapi Gedung Putih ingin Kongres meloloskan undang-undang yang akan memiliki dampak yang lebih tahan lama daripada perintah presiden mana pun.

Lebih dari 18.000 orang telah tewas akibat kekerasan senjata di AS sejauh ini pada 2022, termasuk melalui pembunuhan dan bunuh diri, menurut sebuah kelompok riset nirlaba Gun Violence Archive.

Kanada, Australia, dan Inggris telah mengesahkan undang-undang senjata yang lebih ketat setelah penembakan massal di negara mereka dengan melarang senjata serbu dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang.

Sementara Amerika telah mengalami dua dekade pembantaian di sekolah, toko, tempat kerja, dan tempat ibadah tanpa undang-undang semacam itu.