Jokowi Bakal ke Rusia dan Ukraina, Dino Patti Djalal Ungkap Saran dan Konsep Perdamaian

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan ke Rusia dan Ukraina pada Juni ini, meski kedua negara masih dalam kondisi perang. Upaya tersebut menjadi sorotan tak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.

Jadwal pasti Jokowi ke Rusia diketahui dari media Negeri Beruang Merah akan berlangsung pada 30 Juni, sementara lawatannya ke Ukraina belum dapat dipastikan. Bisa sebelum atau sesudahnya.

Merespons upaya Presiden Jokowi tersebut, Ppengamat sekaligus pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengatakan bahwa harus ada misi yang jelas.

"Pertama misi dari kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini harus jelas, apakah ini suatu kunjungan bilateral biasa atau suatu kunjungan dalam rangka G20, atau suatu kunjungan yang membawa misi perdamaian," katanya kepada Liputan6.com melalui video singkat beberapa waktu lalu.

"Kalau hanya kunjungan bilateral saja, rasanya kurang pas karena ini suatu situasi yang sangat luar biasa, yaitu perang di Ukraina yang sangat besar, dan tidak wajar untuk melakukan kunjungan bilateral rutin dalam suasana seperti ini," imbuh mantan Dubes Indonesia untuk AS tersebut.

Kalau dalam konteks G20, menurut Dino tak perlu presiden Indonesia yang datang langsung menyampaikan undangan.

"Untuk urusan mengundang Presiden Putin untuk hadir ke KTT G20 di Bali saja, tentunya presiden tidak perlu secara fisik jauh-jauh terbang ke Moskow untuk menyampaikan undangan tersebut. Bisa disampaikan melalui duta besar.," jelasnya.

"Yang paling pasti adalah kunjungan ini suatu kunjungan misi perdamaian Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina yang sekarang telah membuahkan perang besar," tuturnya.

Jika kunjungan Presiden Jokowi terealisasi, maka ia akan menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Rusia dan Ukraina di tengah konflik.

 * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut Dino, misi untuk menjembatani perdamaian antara Rusia dan Ukraina harus memiliki konsep. "Kalau memang ini suatu misi perdamaian, maka Indonesia harus punya konsep perdamaian yang jelas. Konsep perdamaian yang akan diajukan ke Presiden Putin dan Zelensky, ingat semua proses perdamaian berawal dari konsep."

"Konsepnya apa, dan lebih dari konsep, Indonesia juga perlu mentapkan dari awal apa ambisi keterlibatannya dalam konflik Rusia Ukraina, apakah suatu perang yang intesif atau perang lebih moderat."

Bicara mengenai konsep perdamaian dalam pertemuan antara Presiden Putin dan Zelensky nanti, ucap Dino, ada sejumlah hal yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk diusulkan atau diupayakan oleh Indonesia nanti.

"Terserah nanti bisa tercapai semua atau hanya sebagian, tapi yang penting ada hal-hal kongkret yang bisa diusulkan," ujarnya.

Berikut ini saran yang dikemukakan Dino atas upaya untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina tersebut: 

1. Mengupayakan gencatan senjata antar pasukan Rusia dan Ukraina di Ukraina, dalam kurun waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Mendapatkan komitmen Presiden Putin dan Zelensky untuk terus melakukan perundingan politik diplomatik untuk mencari penyelesain terhadap konflik ini dan bahkan semakin mengintensifkannya, karena perundingan ini sering macet belakangan ini.

3. Mengupayakan komitmen Presiden Putin agar pasukan Rusia tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina dan juga tidak melukai penduduk sipil. "Nah ini suatu hal yang sangat mendasar bagi Indonesia seabgai bangsa yang memperjuangkan hak asasi manusia dan bangsa yang berfilosofi pancasila."

4. Mengupayakan komitmen Presiden Putin untuk tidak mengunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina, dalam situasi atau skenario apapun. "Ini penting, kenapa? karena sampai sekarang Presiden Putin masih belum secara sangat jelas 100 persen menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir bahkan siaga nuklir Rusia telah ditingkatkan" jelas Dino.

5. Indonesia dapat mencoba menjembatani pertemuan Presiden Putin dengan Zelensky secara fisik, ini penting karena sejak konflik berlangsung keduanya masih belum pernah berbicara atau bertemu. "Padahal Presiden Zelenaky sudah menyatkaan siap bertemu dn pres putin dalam suatau pertemuan tanpa syarat tentunya," ucap Dino.

"Jadi kalau presiden Jokowi bisa mendapatkan komitmen dari kedua presiden ini untuk melakukan hal ini, ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa."

6. Presiden Jokowi dapat mendorong suatu skema yang dapat disetujui oleh Presiden Putin dan Zelensky untuk membantu penanganan pengunsi Ukraina yang kini jumlahnya sudah 15 juta orang lebih. Baik yang ada di dalam maupun luar Ukraina.

7. Presiden Jokowi dapat menmbantu mengupayakan suatu skema kebijakan pangan dan energi yang dapat membuat ekonomi dunia itu tidak semakin memburuk seperti yang sekarang terjadi.

8. Sewaktu bertemu Presiden Zelensky, Jokowi juga dapat menjanjikan bahwa Indonesia akan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat dan pengungsi Ukraina. 

9. Sewaktu bertemu denga Presiden Putin, Presiden Jokowi juga perlu berhati-hati sekali untuk menghindari berbgai hal yang dapat diartikan bahwa Indonesia memberikan legitimasi terhadap invasi Rusia di Ukraina.

"Juga karena lebih baik sekali apabila Presiden Jokowi bisa mendapatkan penegasan dari Presiden Putin bahwa serangan militer Rusia terhadap Ukraina tidak dimaksudkan untuk menaklukan Ukraina apalagi mencaplok Ukraina dan juga jaminan dari Presiden Putin bahwa aksi militer ini akan berakhir dalam waktu dekat," saran Dino.

"Kalau ada penegasan secara prinsipil mengenai hal-hal ini, maka akan sangat membantu penangan konflik ke depan dan juga akan diapresiasi dunia internasional."

10. Presiden Jokowi juga perlu menyampaikan secara gamblang ke Presiden Putin bahwa aksi miltier Rusia di Ukraina ini telah banyak mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi global dan banyak negara di dunia ini, dan juga menyusahkan ekonomi Indonesia dan rakysat Indonesia sendiri. Terutama dampaknya bagi situasi pangan dan energi di dalam negeri.

Dino juga menyebut bahwa sebelum berangkat Presiden Jokowi perlu berkoordinasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Turki Erdogan, "karena mereka adalah kedua pihak yang selama ini sangat aktif mencoba menjembatani atau mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina yang sekaranh ini."

"Kordinasi ini penting agar sebelum berangkat Presiden sudah ada pandangan mana hal-hal yang sudah dirintis oleh Sekjen PBB atau Erdogan, dan mana hal yang masih buntu dan yang bisa digarap dan mungkin bisa jadi celah atau peluang bagi Indonesia untuk membantu proses perdamaian ini."

"Saya menganjurkan kepada pembantu presiden, terutama Kementerian Luar Negeri, agar dapat memberikan talking point yang lebih tajam kepada presiden, selama ini butir wicara yang diangkat ke presiden cenderung sangat abstrak dan juga sangat umum juga sangat filosofis, misalnya perang itu sangat menyengsarakan, atau kedaulatan perlu dihormati."

Sebagai juru damai nanti, sambung Dino, bahasa yang digunakan perlu dalam bentuk dalam bentuk bahasa yang praktis dan bahasa lapangan yang mencerminkan situasi di medan perang yang sangat kompleks.

"Kita tahu presiden Jokowi di dalam negeri kalau bicara dengan rakyat Indonesia selalu bicara praktis, lugas tegas dan blak-blakan, dalam konflik di Ukraina ini, presiden Jokowi juga di luar ngeri perlu bicara seperti itu."

Setelah kembali dari Rusia dan Ukraina, menurut Dino, Presiden Jokowi perlu memberikan briefing balasan ke Sekjen PBB, Presiden Turki, Presiden AS serta China, Presiden Dewan Uni Eropa, Ursula von der Leyen.

"Paling tidak tokoh dunia ini karena mereka mempunyai andil atau pandangan yang penting bagi dinamika konflik Rusia Ukaina."

Menurutnya, Presiden Jokowi juga perlu menulis surat kepada seluruh pimpinan ASEAN untuk memberikan update kepada mereka atau penjelasan mengenai hasil kunjungan ke Rusia dan Ukraina.

"Saya yakin hal ini akan diapresiasi oleh para pemimpin ASEAN, dan akhirnya Indonesia perlu untuk memastikan atau memikirkan apakah misi perdamaian yang sekarang sedang dirintis oleh presiden Jokowi ini merupakan suatu hak yang one off (sekalil saja terjadi) atau sesuatu hal yang berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi ada follow up atau hal-hal yang terus di lakukan ke depan."

"Semua proses perdamaian, semua konflik kalau mau diakhiri memerlukan suatu penangann yang fokus yang serius dengan komitmen yang total, tidak terkecuali konflik Rusia Ukraina."

"Jadi kalau Indonesia ingin serius ingin merintis sebagai juru damai dalam konflik Rusia Ukraina ini, maka menurut saya Presiden Jokowi perlu menunjuk sutradara atau special envoy yang bisa secara khusus dan secara fokus mengurus peran Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina setelah kunjungan presiden ini, karena kalau tidak bisa terbengkalai masalahnya dan tidak terurus, itu sayang sekali," pungkas Dino.