Dampak Krisis Politik, Maskapai UEA Batalkan Sejumlah Penerbangan ke Sri Lanka

Liputan6.com, Jakarta - Maskapai penerbangan Uni Emirat Arab, flydubai, telah menangguhkan operasi ke Kolombo di Sri Lanka hingga pemberitahuan lebih lanjut, kata juru bicara maskapai murah itu, Senin (11 Juli).

"Kami akan terus memantau dengan cermat situasi di lapangan di Sri Lanka. Penumpang yang telah memesan untuk melakukan perjalanan dengan penerbangan ini akan dihubungi dan ditawarkan pengembalian uang," kata juru bicara itu kepada Reuters melalui email.

Mengutip Channel News Asia, Selasa (12/7/2022), Etihad Airways Abu Dhabi tidak mengikutinya, tetapi mengatakan bahwa beberapa layanannya dari Kolombo akan berhenti di Bandara Internasional Cochin India untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi mulai 14 Juli.

"Etihad terus memantau dengan cermat situasi di Sri Lanka," kata juru bicara maskapai itu.

Presiden dan kabinet Sri Lanka akan mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi pemerintah persatuan, kantor perdana menteri mengatakan pada hari Senin, setelah puluhan ribu orang menyerbu kediaman resmi kedua pria itu, marah oleh krisis ekonomi terburuk di pulau itu dalam beberapa dasawarsa.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Setelah berbulan-bulan gejolak ekonomi, politik, dan sosial di Sri Lanka, ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung pemerintah utama di ibu kota Kolombo pada Sabtu 8 Juli 2022, termasuk kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Para pengunjuk rasa kemudian membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.

Sedikitnya 50 orang, termasuk wartawan dan polisi, terluka dalam kerusuhan tersebut.

Presiden Rajapaksa telah mengumumkan dia akan mengundurkan diri pada 13 Juli, Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan kepada media.

Para pengunjuk rasa tetap berada di rumah presiden, Sekretariat Presiden, dan kediaman resmi perdana menteri, yang dikenal sebagai Temple Trees (Kuil Pohon), sambil mengatakan mereka akan terus menduduki gedung-gedung itu sampai presiden dan perdana menteri secara resmi mengundurkan diri.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan terus menduduki kediaman presiden dan perdana menteri Sri Lanka sampai kedua pemimpin secara resmi mengundurkan diri.

Presiden Gotabaya Rajapaksa mengatakan dia akan mengundurkan diri pada 13 Juli, menurut pengumuman yang dibuat oleh ketua parlemen pada hari Sabtu.

Namun presiden sendiri belum terlihat atau membuat pernyataan publik.

Sumber militer mengatakan kepada BBC bahwa dia saat ini berada di kapal Angkatan Laut di perairan Sri Lanka.

Sementara saudaranya, mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, berada di pangkalan angkatan laut di negara itu, kata sumber tersebut.

Ribuan orang turun ke Kolombo pada hari Sabtu menuntut pengunduran dirinya setelah berbulan-bulan protes.

Presiden telah disalahkan atas kesalahan dalam mengurus ekonomi negara itu, yang telah menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan selama berbulan-bulan.

Perdana Menteri saat ini Ranil Wickremesinghe juga mengatakan dia akan mundur menyusul protes hari Sabtu, di mana kediaman pribadinya dibakar. Tetapi pengunjuk rasa tetap skeptis tentang niat para pemimpin.

"Perjuangan kami belum berakhir," kata pemimpin protes mahasiswa Lahiru Weerasekara, seperti dikutip AFP. "Kami tidak akan menyerah perjuangan ini sampai [Presiden Rajapaksa] benar-benar pergi," katanya.

Para pemimpin politik mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas transisi kekuasaan yang mulus pada hari Minggu. 

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa setiap pemerintahan baru perlu segera fokus pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

Ketua parlemen Sri Lanka mengatakan kepada program BBC World Service Newshour bahwa pemerintah koalisi lintas partai yang baru harus dibentuk dalam waktu seminggu setelah presiden secara resmi mengundurkan diri.Mahinda Yapa Abeywardena, yang merupakan anggota partai pemerintahan presiden, sebagian besar menyalahkan Covid-19 atas kesengsaraan ekonomi negara itu.

"Pandemi Covid telah menciptakan kekacauan di negara ini secara ekonomi sehingga kami harus menghabiskan semua uang kami untuk vaksinasi," katanya.