Kembali Akan Digulingkan, PM Thailand Prayut Chan-o-cha Beri Respons Santai

Liputan6.com, Bangkok - Upaya hukum untuk menggulingkan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mencapai pengadilan konstitusi negara itu minggu ini, mengancam kekacauan politik baru beberapa bulan sebelum pemilihan nasional.

Mantan jenderal itu telah memegang jabatannya melalui protes besar anti-pemerintah pada tahun 2020, pandemi, ekonomi yang goyah, dan sejumlah gejolak politik.

Penentang terhadap pria berusia 68 tahun itu -- yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta -- mendesak agar Prayut Chan-o-cha dicopot di bawah aturan yang membatasi jabatan seorang perdana menteri maksimal delapan tahun, ambang batas yang mereka katakan akan dicapai pada Rabu besok.

Meskipun hasilnya tidak pasti, banyak pengamat berpikir pengadilan akan memenangkan Prayut, seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (23/8/2022).

Lawan Prayut mengatakan, masa jabatannya dimulai ketika ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada Mei 2014.

Tetapi para pendukungnya mengatakan Prayut Chan-o-cha telah menjadi perdana menteri sejak 2017 - ketika konstitusi rancangan tentara saat ini diterapkan - atau pada 2019, ketika dia secara kontroversial memenangkan pemilihan nasional yang tertunda.

Partai-partai oposisi telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kapan masa jabatan Prayut berakhir, dan pada hari Rabu, para hakim diharapkan untuk mengatakan apakah mereka akan mempertimbangkan kasus tersebut.

Jika menerima kasus ini, pengadilan bisa menangguhkan Prayut dari jabatannya.

Mantan jenderal ini tampak tenang meski drama terbaru menghantamnya.

"Biarkan pengadilan memutuskan," katanya kepada lawan sebelum dia muncul di ke parlemen.

Pengadilan memainkan peran kunci pada saat-saat penting dalam pergolakan yang mengguncang politik Thailand selama 20 tahun terakhir, membatalkan hasil pemilihan umum pada tahun 2006 dan 2014.

"Saya tidak akan terkejut jika putusan Mahkamah Konstitusi mendukung Prayut," kata analis politik Napisa Waitoolkiat di Universitas Naresuan kepada AFP.

Keputusan seperti itu, yang diantisipasi oleh banyak orang, dapat membuatnya tetap menjadi perdana menteri hingga 2025 atau 2027 -- jika dia dan partainya dapat memenangkan pemilihan kembali.

Kerajaan Thailand mengalami salah satu tingkat pertumbuhan terendah di kawasan ASEAN dengan dimulainya kembali pariwisata internasional gagal mengangkat ekonomi dari kelesuan pasca-pandemi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha didenda pada Senin (26/4) karena tidak mengenakan masker di depan umum saat menghadiri pertemuan di Government House untuk membahas situasi COVID-19 di Thailand.

Dalam sebuah postingan di Facebook, Prayut menjelaskan bagaimana pemerintahnya mendorong untuk mengamankan lebih banyak vaksin COVID-19 dan melampirkan foto pertemuan tersebut. Foto tersebut menunjukkan dia duduk di balik meja dengan beberapa penasihat. 

Melansir Channel News Asia, Selasa (27/4/2021), foto tersebut menunjukkan bahwa semua peserta rapat menggunakan masker kecuali perdana menteri. 

Mengenakan masker kini wajib dilakukan di ruang publik di 49 provinsi dan ibu kota Thailand. Gubernur Bangkok Aswin Kwanmuang telah mengingatkan warga untuk memakai masker wajah mereka dengan benar atau berisiko denda hingga 20.000 baht (Rp 9,2 juta).

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menyusul kritik yang meluas terhadap perdana menteri, Aswin memposting di halaman Facebook-nya bahwa Prayut telah didenda 6.000 baht (Rp 2,7 juta) karena gagal mematuhi aturan.

“Setelah pertemuan tersebut, perdana menteri meminta saya sebagai gubernur Bangkok untuk menyelidiki apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran. Saya beri tahu dia bahwa tindakannya melanggar pengumuman Administrasi Metropolitan Bangkok yang memerintahkan orang di Bangkok untuk memakai masker bedah atau masker kain kapan pun mereka meninggalkan kediamannya,” kata Aswin.

"Kemudian, saya pergi ke Gedung Pemerintah dengan Kapolres Metropolitan dan inspektur dari kantor polisi Dusit," tambahnya. 

Perdana menteri pun setuju untuk didenda.

Insiden tersebut terjadi di tengah gelombang terbaru wabah COVID-19 di Thailand yang telah menginfeksi lebih dari 28.000 orang dan menewaskan 54 orang sejak awal April.

COVID-19 telah menyebar dari klub malam, pesta, dan konser sejak awal bulan ini. Menyusul lonjakan kasus baru-baru ini, pemerintah Thailand memerintahkan penutupan sementara klub malam, pub, dan bar di seluruh negeri, bersama dengan tindakan lain untuk mengendalikan penyebaran virus corona.

Di zona berisiko tinggi seperti Bangkok, berbagai tindakan telah diterapkan, termasuk larangan beberapa kegiatan dan penutupan beberapa tempat untuk membatasi pergerakan orang dan mengurangi risiko infeksi. 

Tempat malam nasional seperti pub, bar, dan panti pijat akan ditutup sementara setidaknya selama 14 hari. Sekolah dan universitas juga ditutup.

Pada Senin (26/4), Prayut mengatakan dalam posting Facebooknya yang kontroversial bahwa Thailand bertujuan untuk memberikan setidaknya 300.000 dosis per hari untuk mendapatkan 50 juta orang divaksinasi dalam tahun ini. Pemerintah juga akan berusaha mengamankan lebih banyak vaksin COVID-19 dengan tujuan mendapatkan 10 juta hingga 15 juta dosis per bulan, tambahnya.

Menurut Departemen Pengendalian Penyakit, Thailand melaporkan 2.048 kasus baru COVID-19 pada hari Senin, sehingga jumlah total infeksi menjadi 57.508. 

Negara tersebut sejauh ini melaporkan 148 kematian akibat virus corona. Saat ini, 563 pasien dalam kondisi kritis.