77 Tahun RI, Ini Pandangan Politik Luar Negeri Indonesia di Mata 3 Negara Sahabat

Liputan6.com, Jakarta - 77 Tahun sudah negara Indonesia merdeka, selama itu pula politik luar Negeri Indonesia berkembang baik secara bilateral maupun multirateral.

Indonesia turut aktif dalam berbagai macam isu dan forum internasional sebagai bentuk aktivisme dan kebijakan terhadap keterlibatan negara Indonesia di mata dunia.

Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan target sebagai negara maju pada masa ke depan.

Budi Arie Setiabudi selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan penjelasan bahwa Indonesia sendiri memiliki peran aktif dalam perdamaian dunia, hubungan bilateral maupun diplomatik. Baik dari segi kemitraan ekonomi maupun devisa yang diwujudkan dalam pertemuan rutin antar negara.

Saat ini Indonesia juga terpilih sebagai pemimpin G20, di mana negara sendiri fokus pada kolaborasi dan kerja sama dengan lebih influsif yang berkelanjutan baik dari sektor ekonomi, digital maupun kesehatan.

"Sekarang ini fokus pembangunan menjadi ke arah desa sebagai mana dijelaskan oleh visi pembangunan daerah dimulai dari daerah terpinggir hingga ke atas (bottom to up),” ujar Budi Arie dalam webminar bertajuk "Politik Luar Negeri Indonesia di Mata Negara Sahabat" pada Rabu 31 Agustus 2022.

Menurut Budi, pengukuran indeks pembangunan desa meningkat setiap tahun karena pemerintah menyalurkan dana dan pengembangan infrastruktur secara merata. Ia juga menjelaskan bahwa arus utama dan unsur aktif negara Indonesia ada pada pembangunan yang dilakukan.

Apalagi, sambung Budi, pada era globalisasi seperti sekarang ini hubungan dan kerja sama antar negara sangat penting, Ia berharap Indonesia dalam berperan aktif dalam permasalahan dunia yang menyangkut harga pangan dan energi.

Webminar bertajuk "Politik Luar Negeri Indonesia di Mata Negara Sahabat" digelar pada Rabu 31 Agustus 2022. Kegiatan yang membahas sejauh mana politik luar negeri Indonesia dan eksistensi politik luar negeri Indonesia di mata dunia ini, merupakan kerja sama Strategic Policies, ISDS dan ILUNI FISIP UI.

Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Timor Leste memang terbilang sangat unik, di mana Timor Leste yang dulunya bagian wilayah Indonesia.

Meskipun memutuskan untuk membentuk negara baru, sekarang ini hubungan kedua negara ini sangat dekat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Xanana Gusmão selaku mantan wakil presiden Timor Leste. Ia menjelaskan bahwa "Sekarang ini banyak kekacauan yang ada didunia, konflik dan perang, ketidakstabilan iklim, dan kekurangan pangan, maupun inflasi dan persaingan geopolitik."

Menurut Gusmão sendiri negara Indonesia telah memberikan banyak pengaruh dan peringatan tentang bagaimana cara meminimalisir konflik khususnya diwilayah Asia Tenggara.

Pandangan berbeda diberikan oleh Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres selaku menteri luar negeri Timor Leste. Ia memberikan pendapat bahwa politik Indonesia ini menarik karena bersifat bebas aktif, di mana sifat ini mewarnai pola kerja sama Indonesia dengan negara lain.

"Indonesia selalu fokus pada peran dan kontribusi untuk kemajuan peradaban manusia dan perdamaian dunia, dimana negara Indonesia berpegang teguh prinsip PBB dan hukum internasional," jelas Sergio 

Dalam hal keamanan pula perbatasan Indonesia dan Timor Leste merupakan perbatasan paling aman di dunia.

Menurut Menlu Timor Leste itu, prinsip saling percaya, menghormati dan menghargai satu sama lain sangat penting dalam hubungan antara dua negara.

Ada dua pandangan yang diberikan Jepang terhadap politik luar negeri Indonesia.

Hal tersebut disamaikan oleh Prof. Kosuke Mizuno selaku Profesor Emeritus of Develoment Studies, Kyoto Univerrsity di Jepang.

Prof. Kosuke menjelaskan bahwa Jepang memprioritaskan Indonesia dalam sebagai negara sahabat hal itu dapat dijelaskan dari perdana menteri Jepang yang memilih untuk berkunjung ke Indonesia.

Namun dua pandangan muncul dari Jepang mengenai politik Indonesia. Dari segi pemerintahan Indonesia yang merupakan negara nonblok dikritik atas keputusan karena tidak memberikan sanksi kepada Rusia ketika terjadinya konflik dengan Ukraina.

Sementara itu, pendapat masyarakat Jepang berbeda, mereka menghargai Indonesia karena dengan negosiasi tercapailah perdamaian. "Tentu sangat diapresiasi, di mana ketika suatu masalah diselesaikan dengan yang baik, reformasi Indonesia makin dihargai," ungkap Kosuke.

Dr. Suh Jiwon seorang pakar HAM dari Seoul National University memberikan penjelasan mengenai pandangan media Korea Selatan terhadap HAM di Indonesia.

Media Korea Selatan sendiri sudah beberapa kali memberitakan isu HAM yang ada di Indonesia.

Menurutnya, semua negara mungkin pernah melakukan pelanggaran HAM, semua tergantung dari bagaimana negara tersebut menyikapinya.

Jika negara Indonesia dengan cepat menyeleseikan permasalahan HAM yang dihadapi akan muncul banyak berita dan pandangan baik dari negara lain, begitupun sebaliknya jika berita buruk semakin beredar pandangan dan sorotan media akan semakin buruk.

Indonesia disebutkannya mempunyai banyak peran diplomasi dan peran dalam HAM dunia.

Salah satunya HAM kerja sama antara pemerintah untuk para pelaut Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 

Menurut Dr. Suh Jiwon,  Indonesia harus mengoptimalkan peranan dengan upaya penegakan HAM baik di dalam dan luar negeri agar nama baik Indonesia dalam HAM lebih efektif.