Laporan PBB: Rusia Diduga Bawa Paksa Anak-anak Ukraina ke Wilayahnya untuk Diadopsi

Liputan6.com, New York - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan, pada Rabu (7/9), terdapat tuduhan meyakinkan bahwa pasukan Moskow telah membawa anak-anak dari Ukraina ke Rusia untuk diadopsi sebagai bagian dari upaya relokasi dan deportasi paksa besar-besaran.

“Ada tuduhan yang meyakinkan tentang pemindahan paksa anak-anak tanpa pendamping ke wilayah pendudukan Rusia atau ke Federasi Rusia sendiri,” kata Ilze Brands Kehris, asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia, kepada Dewan Keamanan.

“Kami khawatir pihak berwenang Rusia telah menerapkan prosedur yang disederhanakan untuk memberikan kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak tanpa pengasuhan orang tua, dan anak-anak ini memenuhi syarat untuk diadopsi keluarga-keluarga Rusia,” ungkapnya, seperti dikutip dari situs berita VOA Indonesia, Kamis (8/9/2022).

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Ukraina itu, Brands Kehris mengatakan bahwa pasukan Rusia juga menjalankan operasi “penyaringan,” di mana warga Ukraina di wilayah pendudukan dipaksa untuk mengikuti pemeriksaan keamanan sistematis yang melibatkan “banyak” tindakan pelanggaran HAM.

“Dalam kasus-kasus yang telah kantor kami dokumentasikan, selama proses ‘penyaringan,’ pasukan bersenjata Rusia dan kelompok-kelompok afiliasi bersenjata telah melakukan penggeledahan tubuh – terkadang penelanjangan paksa, dan interogasi terperinci tentang latar belakang pribadi, hubungan keluarga, pandangan politik dan kesetiaan individu yang bersangkutan,” bebernya.

Prosedur penyaringan itu melibatkan pemeriksaan perangkat seluler, pengambilan data identitas pribadi, serta pengambilan foto dan sidik jari, tambahnya.

Beberapa warga Ukraina yang dinilai dekat dengan pemerintah atau militer Ukraina telah disiksa dan secara paksa dipindahkan dan dikirim ke koloni-koloni penjara Rusia dan pusat-pusat penahanan lainnya, katanya.

“Kami khususnya khawatir perempuan dan anak-anak perempuan berisiko mengalami pelecehan seksual selama prosedur ‘penyaringan,’” ungkap Brands Kehris.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menampik tuduhan-tuduhan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar” serta mengklaim bahwa warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu melakukannya “demi menyelamatkan diri dari rezim kriminal,” sebutan Moskow bagi pemerintah Ukraina.

Ia mengatakan, apa yang dianggap sebagai proses “penyaringan” itu hanyalah proses pendaftaran orang-orang yang memasuki wilayah Rusia.

“Sejauh yang kami dapat nilai, prosedur serupa juga diberlakukan di Polandia dan negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap para pengungsi Ukraina,” katanya di hadapan DK PBB.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kantor Presiden Rusia Vladimir Putin sendirilah yang mengelola langsung program penyaringan dan relokasi paksa ribuan warga Ukraina ke Rusia.

“Rusia telah secara sistematis menggunakan praktik deportasi paksa sebelumnya. Rasa takut dan penderitaan yang ditimbulkan bagi orang-orang yang dipaksa tinggal di bawah kendali Kremlin sangat besar,” kata wakil juru bicara Deplu AS, Vedant Patel.

“Kami menilai bahwa operasi penyaringan Kremlin penting dalam upaya mereka untuk mencaplok wilayah Ukraina di bawah kendali mereka.”