Netanyahu Kembali Jadi PM Israel, Joe Biden Berharap Hubungan dengan Palestina Bisa Damai

Liputan6.com, Wasgington D.C - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Kamis (29/12) bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk memajukan perdamaian regional, termasuk dengan Palestina.

Tak hanya itu, targetnya agar dapat bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya untuk memberi selamat kepada perdana menteri atas pelantikan pemerintahan baru tersebut.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Netanyahu, yang telah menjadi teman saya selama beberapa dekade, untuk bersama-sama mengatasi banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Israel dan kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman dari Iran," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Times of Israel, Jumat (30/12/2022).

“Amerika Serikat akan bekerja untuk mempromosikan kawasan yang semakin terintegrasi, makmur, dan aman, dengan manfaat bagi semua rakyatnya. Sejak awal pemerintahan saya, kami telah bekerja dengan mitra untuk mempromosikan visi yang lebih penuh harapan tentang kawasan yang damai, termasuk antara Israel dan Palestina,” lanjutnya.

“Kami punya tujuan untuk melanjutkan pekerjaan penting ini dengan pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu."

“Amerika Serikat akan terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungan hidupnya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama kita,” tambah Biden.

Tak satu pun dari anggota baru pemerintah Israel yang tercatat mendukung solusi dua negara, beberapa mendukung pencaplokan Tepi Barat tanpa memberikan hak yang sama kepada warga Palestina di wilayah tersebut, dan banyak yang dengan keras menentang bekerja dengan atau mendukung Otoritas Palestina.

Pemerintahan Biden belum menyatakan apakah akan bekerja dengan beberapa anggota sayap kanan pemerintah Netanyahu, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Wakil Menteri Avi Maoz.

Duta Besar AS untuk Israel Tom Nides juga men-tweet ucapan selamatnya kepada Netanyahu dan pemerintahan barunya pada hari Kamis, memuji hubungan yang kuat antara Yerusalem dan Washington, tetapi dengan tegas tidak menyebutkan nilai-nilai bersama.

“Ini untuk hubungan AS-Israel yang kokoh dan ikatan yang tidak bisa dipatahkan,” tulisnya.

Benjamin Netanyahu dilantik sebagai perdana menteri pada Kamis (29/12) setelah menjadi oposisi. Ia pun memimpin apa yang oleh para analis disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu.

Dilansir Channel News Asia, Jumat (30/12/2022), Netanyahu (73) yang melawan tuduhan korupsi di pengadilan, telah menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari siapa pun dalam sejarah Israel. Ia pernah memimpin negara itu dari 1996-1999 dan 2009-2021.

"Ini adalah keenam kalinya saya mempresentasikan sebuah pemerintahan yang saya tuju untuk mendapatkan dukungan parlemen, dan saya bersemangat seperti yang pertama kali," kata Netanyahu kepada Knesset menjelang upacara pelantikannya.

Parlemen memilih untuk menyetujui pemerintahannya dan memilih mantan menteri Amir Ohana sebagai pembicara Knesset, orang gay pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Netanyahu, yang menjadikan dirinya sebagai penjamin keamanan negaranya, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah "untuk menggagalkan upaya Iran untuk mengembangkan persenjataan senjata nuklir" dan "memastikan superioritas militer Israel di wilayah tersebut".

Namun dia juga menyuarakan harapan untuk memperluas lingkaran perdamaian dengan negara-negara Arab menyusul perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.

Mantan menteri intelijen Israel Eli Cohen, seorang arsitek perjanjian normalisasi, ditunjuk sebagai menteri luar negeri.

Netanyahu digulingkan pada Juni 2021 oleh koalisi beraneka ragam sayap kiri, sentris, dan partai-partai Arab yang dipimpin oleh sayap kanan Naftali Bennett dan mantan pembawa berita TV Yair Lapid. Tidak butuh waktu lama dia kembali.

Menyusul kemenangan pemilihannya pada 1 November, Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan partai-partai ultra-Ortodoks dan ekstrem kanan, di antaranya formasi Zionisme Religius Bezalel Smotrich dan partai Kekuatan Yahudi Itamar Ben-Gvir.

Keduanya memiliki sejarah komentar yang menghasut tentang Palestina.