Survei: 64 Persen Warga Jepang Dukung Pernikahan Sesama Jenis

Liputan6.com, Tokyo - Mayoritas warga Jepang memberikan dukungan solid kepada pernikahan sesama jenis untuk kelompok pelangi. Pilihan warga Jepang ini memberikan tantangan kepada posisi pemerintah terkait isu LGBT.

Berdasarkan laporan Kyodo News, Rabu (15/2/2023), survei Kyodo membuktikan 64 persen orang Jepang mendukung pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis di negara mereka. Selain itu 88,4 persen warga mengecam ucapan pejabat pemerintah yang anti-LGBT.

Sebelumnya, mantan sekretaris eksekutif Perdana Menteri Fumio Kishida terekam menghina LGBT dan tidak mau bertetangga dengan mereka. Ia juga menyebut ogah melihat kelompok LGBT. Ia lantas dipecat oleh perdana menteri.

Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang tidak memberikan legalitas kepada pernikahan atau hubungan resmi sesama jenis. Perdana Menteri Fumio Kishida juga menolak legalisasi.

Kishida menyebut dirinya sebagai moderat dalam mendekati isu pernikahan sesama jenis.

"Ini permasalahan yang dapat mengubah pandangan orang-orang terkait keluarga, nilai, dan masyarakat," ujarnya.

Terkait hak LGBT, sebanyak 64,3 persen responden merasa perlu ada hukum-hukum untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap minoritas seksual. Sementara, 24,9 persen orang Jepang tidak setuju pernikahan sesama jenis.

Survei Kyodo ini mengambil 500 rumah rumah tangga secara acak.

Tanpa pernikahan sesama jenis, Jepang sudah memiliki reputasi yang ramah LGBT. Anime-anime dan manga-manga bertema karakter pelangi juga kerap dirilis di negara tersebut. Situs Japan National Tourism Organization (JNTO) juga mempromosikan negara itu sebagai ramah LGBT.

"Shinjuku juga merupakan rumah dari pusat permanen LGBTQ+ pertama di Jepang 'Pride House' yang dibuka untuk menciptakan ruang di mana semua orang bisa merasa disambut apapun seksualitas mereka, sebagai bagian legacy 2020 Tokyo Summer Olympics and Paralympics," tulis situs JNTO.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta maaf atas komentar diskriminatif yang dibuat oleh salah seorang mantan sekretarisnya pekan lalu. Dia menegaskan kembali kebijakan pemerintahannya untuk menghormati keragaman dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

"Komentar baru-baru ini yang dibuat oleh seorang ajudan benar-benar bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan kami telah membuat keputusan untuk segera membebaskannya dari tugasnya sebagai sekretaris perdana menteri," ujar PM Kishida pada Senin (6/2/2023), seperti dikutip dari The Straits Times. 

"Saya menyesali kesalahpahaman yang mungkin muncul di kalangan masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah dan saya meminta maaf kepada siapapun yang mungkin tersinggung karenanya."

Sosok sekretaris yang dimaksud adalah Masayoshi Arai. Dia mengatakan, tidak ingin tinggal bersebelahan dengan pasangan LGBT, bahkan tidak suka melihat mereka.

Sebelum mencabut pernyataannya pada Jumat (3/2), Arai mengatakan bahwa jika pernikahan sesama jenis dilegalkan di Jepang maka itu akan mengubah cara hidup masyarakat dan ada sejumlah orang yang akan meninggalkan negara itu.

Dia membuat pernyataan itu selama percakapan "off the record" dengan wartawan di kantor perdana menteri mengenai posisi hati-hati PM Kishida tentang legalisasi pernikahan sesama jenis.

Arai juga meminta maaf secara publik.

"Saya minta maaf karena telah menggunakan ekspresi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Saya merasa kasihan (menyebabkan masalah bagi) dengan perdana menteri, karena dia tidak berpikir seperti itu. Saya menyebabkan masalah (bagi perdana menteri) karena pendapat saya sendiri," tambah Arai. "Tidak seharusnya pejabat seperti saya menyampaikan hal-hal seperti itu."

Banyak anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) beraliran konservatif yang dipimpin oleh Kishida menentang pernikahan sesama jenis, merujuk pada apa yang mereka katakan sebagai nilai-nilai tradisional negara seperti peran perempuan dalam membesarkan anak.

Arai bukan satu-satunya pejabat publik yang tersandung skandal homofobia. Akhir tahun lalu, Wakil Menteri Parlemen di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, Mio Sugita, dipecat karena pernyataan homophobianya pada tahun 2018. Saat itu, dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mendukung pasangan LGBT karena mereka tidak dapat melahirkan keturunan dan karenanya tidak produktif.

Di antara negara-negara demokrasi besar yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7), Jepang adalah satu-satunya yang tidak memiliki aturan hukum pernikahan sesama jenis atau serikat sipil, sesuatu yang menurut para juru kampanye menyebabkan masalah di berbagai bidang mulai dari imigrasi hingga warisan dan perawatan medis.