4 Fakta Pemilu Turki 2023 yang Jadi Momen Menentukan Nasib Demokrasi Negara, Pemerintahan 2 Dekade Erdogan Bakal Berakhir?

Liputan6.com, Ankara - Pemilihan presiden dan parlemen Turki pada Minggu 14 Mei 2023 akan membuat Presiden Recep Tayyip Erdogan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat mengakhiri pemerintahannya selama dua dekade.

Pada Pilpres 2023 ini, warga Turki akan menentukan nasib demokrasi negara kurang dari tiga bulan setelah gempa dahsyat 6 Februari 2023 lalu yang menewaskan 50.000 orang lebih dan membuat lebih dari 5,9 juta orang mengungsi di Turki selatan dan Suriah utara.

Pemilu Turki kali ini juga berlangsung di tengah krisis ekonomi yang serius dan apa yang dikatakan para analis sebagai erosi demokrasi di bawah pemerintahan Erdogan.

Jajak pendapat memprediksi rekor jumlah pemilih tahun ini, dan persaingan ketat antara Erdogan dan kandidat oposisi utama Kemal Kilicdaroglu, pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP) serta calon presiden untuk Nation Alliance, blok enam partai.

Demografi Turki juga diharapkan berperan. Sebagian besar provinsi yang dilanda gempa Februari adalah kubu Erdogan dan Partai AK-nya.

Namun, ketua Supreme Election Council (YSK) atau Dewan Pemilihan Tertinggi Ahmet Yener mengatakan bulan lalu bahwa setidaknya 1 juta pemilih di zona yang dilanda gempa diperkirakan tidak akan memilih tahun ini di tengah pengungsian. Bahkan, jika Kilicdaroglu memenangkan pemilihan, beberapa analis mengatakan Erdogan mungkin tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya tanpa perjuangan.

Sementara 1,8 juta lebih pemilih yang tinggal di luar negeri telah memberikan hak suara mereka pada 17 April, surat kabar Turki Daily Sabah melaporkan hari Rabu, mengutip wakil menteri luar negeri negara itu.

Inilah beberapa fakta dan hal yang perlu diketahui mengenai pemilu yang bisa menjadi momen penting dalam sejarah modern Turki, sebagaimana dilansir dari CNN, Minggu (14/5/2023):

Turki mengadakan pemilu setiap lima tahun. Kandidat presiden dapat dicalonkan oleh partai-partai yang telah melewati ambang batas pemilih 5% dalam pemilihan parlemen terakhir, atau mereka yang telah mengumpulkan setidaknya 100.000 tanda tangan yang mendukung pencalonannya.

Kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama terpilih sebagai presiden. Namun, jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara terbanyak, pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada putaran pertama.

Pemilihan parlemen berlangsung bersamaan dengan pemilihan presiden. Turki mengikuti sistem perwakilan proporsional di parlemen di mana jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai di legislatif dengan 600 kursi berbanding lurus dengan suara yang dimenangkannya.

Partai-partai harus memperoleh tidak kurang dari 7% suara, baik sendiri atau beraliansi dengan partai lain, untuk masuk parlemen.

Pemungutan suara berlangsung pada 14 Mei 2023, di mana para kandidat akan memberikan suara mereka untuk kedua pemilihan pada waktu yang bersamaan. Pemungutan suara presiden putaran kedua, apabila dibutuhkan, akan diadakan pada 28 Mei 2023.

Polling dibuka pada 14 Mei pukul 08.00 waktu setempat (01.00 ET) dan ditutup pada pukul 17.00. (10 pagi ET). Hasil diperkirakan setelah pukul sembilan malam waktu setempat.

Empat kandidat mencalonkan diri untuk pemilihan presiden Turki tahun ini. Selain Erdogan dan Kilicdaroglu, pemimpin Centrist Homeland Party (CHP) Muharrem Ince yang berhaluan tengah dan Sinan Ogan dari Ancestral Alliance juga mencalonkan diri. 

Kandidat presiden kedua yang kalah melawan Erdogan pada 2018, Ince memisahkan diri dari CHP pada Maret dan mendapatkan cukup tanda tangan untuk bergabung dalam pemilihan presiden meskipun partai tersebut memintanya untuk mundur.

Murat Somer, seorang profesor ilmu politik di Universitas Koc di Istanbul, mengatakan kepada CNN bahwa Ince, yang berselisih dengan Kilicdaroglu, dapat mencalonkan diri untuk meningkatkan popularitasnya meskipun mengetahui bahwa ia tidak mungkin memenangkan pemilihan. Ia mungkin memberikan keseimbangan yang cukup untuk memimpin pemilihan ke pemungutan suara kedua, tambah Somer.

Dukungan Ince berada di sekitar 5%, menurut survei MetroPoll.

Sinan Ulgen, mantan diplomat Turki dan ketua think-tank EDAM yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada CNN bahwa pemilihan presiden kemungkinan akan memasuki pemungutan suara kedua, terutama jika Ince mempertahankan tingkat dukungannya yang moderat namun berpengaruh.

3. Siapa Unggul Pemilu Turki 2023?

Rekor jumlah pemilih diharapkan muncul dalam pemilihan Mei ini, prediksi survei MetroPoll.

Hampir 5 juta pemilih pemula, yang sebagian besar hanya mengenal Erdogan sebagai pemimpin, diperkirakan akan ambil bagian tahun ini, kata ketua Supreme Election Council (YSK) Ahmet Yener bulan lalu, menurut media Turki.

Survei Metropoll menunjukkan bahwa pada putaran pertama pemilihan, pemilih lebih cenderung mendukung Kilicdaroglu, dengan Erdogan di urutan kedua, diikuti oleh Ince dan Ogan.

Dukungan Kilicdaroglu mencapai 42,6% dan dukungan Erdogan sebesar 41,1%. Apabila Ince mengundurkan diri dari pemilihan presiden, lebih banyak pemilih cenderung beralih ke Kilicdaroglu daripada ke Erdogan.

Namun, dalam pemilihan parlemen, Partai AK Erdogan unggul dalam jajak pendapat, dengan pluralitas suara.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Erdogan telah membungkam perbedaan pendapat dan menahan kritik, terutama dari Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi atas dugaan berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang militan, yang dipimpin oleh Turki, Amerika Serikat, dan Eropa. Union mempertimbangkan organisasi teroris.

HDP belum menerjunkan calon presiden, tetapi pada Jumat, 28 April 2023 secara resmi mendukung Kilicdaroglu, dengan mengatakan partai tersebut memenuhi "tugas sejarahnya untuk tradisi kita dan generasi mendatang."

HDP menambahkan bahwa mereka mengambil bagian dalam Aliansi Buruh dan Kebebasan dalam pemilihan parlemen. Didirikan pada 2022, blok tersebut adalah aliansi enam partai sayap kiri yang dipimpin oleh HDP.

Analis mengharapkan basis pemilih HDP untuk memainkan peran yang menentukan dalam pemilihan, mungkin memberikan keseimbangan yang cukup untuk mendukung Kilicdaroglu. Survei Metropoll bulan lalu menunjukkan bahwa mayoritas pemilih HDP cenderung memilih saingan utama Erdogan.

Beberapa analis mengatakan bahwa jika Erdogan kehilangan suara dengan selisih kecil, itu membuka kemungkinan baginya untuk menggugat hasil.

Kemudian, bila pengalaman masa lalu adalah tolak ukurnya, maka presiden dan Partai AK-nya mungkin tidak akan kalah.

Selama pemilihan wali kota Istanbul dan Ankara 2019, Partai AK kehilangan kendali atas pusat keuangan dan ibu kota negara tersebut. Oposisi CHP pun berkuasa di Ankara.

Sementara, keunggulan CHP di Istanbul sangat tipis, dan akhirnya mengarah pada keputusan Supreme Electoral Council (YSK) yang mendukung pemilihan ulang yang sangat ditentang oleh oposisi.

Kandidat wali kota CHP Istanbul Ekrem Imamoglu kemudian memenangkan pemilihan ulang, memberikan pukulan telak bagi Erdogan.

Sinan Ulgen, mantan diplomat Turki dan ketua think-tank EDAM yang berbasis di Istanbul, meragukan independensi YSK, dengan mengatakan mereka mungkin menyerah pada tuntutan potensial untuk penghitungan ulang. Badan itu akan menjadi wasit utama balapan, katanya.

Sebuah laporan pada 2023 oleh Freedom House mengatakan bahwa para hakim YSK, yang mengawasi semua prosedur pemungutan suara, "ditunjuk oleh badan peradilan yang didominasi oleh AKP (yang dinaungi Erdogan) dan seringkali tunduk pada AKP dalam keputusan mereka."

"Dominasi institusional" Partai AK (yang dinaungi Erdogan) di media dan kelompok masyarakat lainnya juga "memiringkan arena pemilihan" untuk mendukung Erdogan, kata kelompok advokasi yang berbasis di Washington D.C.